Sektor Infrastruktur di Balik Membengkaknya Utang BUMN saat Pandemi

[responsivevoice_button voice=”Indonesian Female” buttontext=”Baca Artikel”]

KeuanganNegara.id -Pandemi Covid-19 menyebabkan pembengkakan utang badan usaha milik negara (BUMN). Total utang BUMN dalam sembilan bulan awal tahun 2020 menjadi Rp 1.682 triliun, atau naik hingga Rp 289 triliun dibandingkan posisi akhir 2019.

Berdasarkan data Kementerian BUMN, kenaikan utang perusahaan pelat merah memang terjadi setiap tahun. Setidaknya, sejak 2017 yang total utangnya Rp 942 triliun, bertambah signifikan menjadi Rp 1.251 triliun dalam setahun. Ini terus terjadi hingga sekarang.

Pada suatu kesempatan, Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo mengatakan kenaikan utang ini merupakan tantangan terbesar BUMN. Tahun lalu, kenaikan utang terjadi karena pembangunan infrastruktur dasar yang terus berjalan meski di tengah pandemi Covid-19.

“Karena memang kami sangat diharapkan untuk membangun infrastruktur dasar seperti jalan tol, bandara, pelabuhan, dan lain sebagainya. Ini membuat memang secara posisi utang BUMN meningkat,” Tiko, sapaan akrabnya, dalam sesi diskusi beberapa waktu lalu.

Mengacu data Kementerian BUMN, sektor infrastruktur menjadi salah satu penyumbang utang yang besar. Total utang sektor ini mencapai Rp 270,5 triliun dalam sembilan bulan pertama 2020. Angka tersebut naik dari Rp 237,5 triliun pada 2019 lalu.

Berdasarkan laporan keuangan masing-masing perusahaan infrastruktur BUMN yang melantai di Bursa Efek Indonesia, total kewajiban PT Adhi Karya Tbk (ADHI) naik paling besar yaitu 7,7% menjadi Rp 31,96 triliun per September 2020. Mayoritas, merupakan liabilitas jangka pendek senilai Rp 26,56 triliun, naik 8,46%.

Liabilitas yang meningkat, juga terjadi pada PT Wijaya Karya Tbk (WIKA) sebesar 5,51% menjadi Rp 45,26 triliun per September 2020. Seperti Adhi Karya, liabilitas jangka pendek mendominasi, senilai Rp 40,18 triliun, naik hingga 32,4%.

Meski begitu, total liabilitas PT PP Tbk (PTPP) mengalami penurunan sebesar 2,72% menjadi Rp 39,76 triliun pada triwulan III 2020. Penurunan disebabkan liabilitas jangka panjang yang turun 19,14% menjadi Rp 9,17 triliun. Meski mayoritas dari liabilitas jangka pendek Rp 30,58 triliun atau naik 3,59%.

Sementara, total liabilitas PT Waskita Karya Tbk (WSKT) per September 2020, nilainya Rp 91,86 triliun, turun 1,72% dari posisi akhir 2019. Penurunan terjadi pada liabilitas jangka pendek 13,84% menjadi Rp 38,79 triliun. Liabilitas perusahaan mayoritas ada di jangka panjang senilai Rp 53,06 triliun, naik hingga 9,54%.

Direktur Riset Center of Reform on Economics (CORE) Piter Abdullah Redjalam menilai, kinerja keuangan pemerintah, tidak bisa hanya dilihat dari satu sisi saja, yaitu utang. Menurutnya, untuk menilai suatu perusahaan, perlu juga untuk melihat piutang dan total asetnya.

“Memang utang BUMN sangat besar, tetapi aset dan piutangnya juga besar,” kata Piter kepada Katadata.co.id, Jumat (5/2).

Ia memberikan contoh, BUMN Karya yang memiliki utang besar, sampai saat ini masih bisa beroperasi. Hal tersebut menandakan, kelangsungan usaha BUMN Karya tidak terganggu sama sekali dengan adanya utang.

Hanya saja, permasalahan yang dihadapi BUMN Karya, utamanya adalah likuiditas. Tagihan jangka pendek BUMN Karya, sulit ditutup oleh perusahaan karena aliran dana yang masuk tidak mencukupi menutup tagihan jangka pendek tersebut.

“Namun demikian, aset BUMN Karya sangat besar. Apabila aset tersebut, misal konsesi-konsesi jalan tol bisa dijual, BUMN Karya bisa mendapatkan dana segar yang akan menutup semua kebutuhan likuiditasnya,” kata Piter.

Jika berkaca dari data laporan keuangan perusahaan masing-masing, aset BUMN Karya masih cukup untuk menutupi total liabilitasnya. Seperti Waskita Karya yang total asetnya mencapai Rp 115,62 triliun. Lalu Wijaya Karya juga masih memiliki total aset mencapai Rp 61,43 triliun.

Karenanya, kehadiran Lembaga Pengelola Investasi (LPI) atau Sovereign Wealth Fund (SWF) menjadi angin segar untuk BUMN Karya. Pasalnya, kehadiran LPI mampu membantu BUMN Karya melepas aset-asetnya dan mendapatkan dana segar untuk membiayai proyek strategi ke depannya.

“Pelepasan aset, seperti hak kelola jalan tol, tidak hanya membantu mengatasi permasalahan likuiditas tetapi juga menjadi semacam pencairan keuntungan yang mengendap di asset,” kata Piter menambahkan.(msn)