Siapkan Rp 20 T, Pemerintah Lanjutkan Program Kartu Prakerja

[responsivevoice_button voice=”Indonesian Female” buttontext=”Baca Artikel”]

KeuanganNegara.id -Program Kartu Prakerja menjadi salah satu upaya pemulihan ekonomi terhadap masyarakat yang terimbas pandemi Covid-19. Pada tahun ini, pemerintah menetapkan anggaran program kartu prakerja sama dengan tahun lalu sebesar Rp 20 triliun.

Deputi IV Kementerian Koordinator Perekonomian Rudy Salahudin mengatakan kebijakan strategis ini untuk merangsang pertumbuhan ekonomi khususnya menjaga daya beli masyarakat.”Program Kartu Prakerja mengemban dua misi, untuk meningkatkan kompetensi tenaga kerja, lalu membantu daya beli masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19. Program Kartu Prakerja masuk dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) pada kelompok perlindungan sosial,” ujarnya dalam keterangan resmi, Kamis (11/3).

Rudy Salahudin menyampaikan hasil pelaksanaan program Kartu Prakerja di 2020 yang memuaskan. Pada 2020, ada 12 gelombang Kartu Prakerja yang kita keluarkan dan kita sangat inklusif dalam menyentuh 514 Kabupaten/Kota di Indonesia. Dengan jumlah penerima SK Kartu Prakerja mencapai 5,9 juta, menjangkau masyarakat difabel, kabupaten tertinggal, lulusan SD- SMP, masyarakat lansia, mantan TKI, serta masyarakat yang tidak memiliki rekening bank.

“Ini salah satu keberhasilan program Kartu Prakerja 2020,” katanya.

Sementara Direktur Eksekutif Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja Denni Puspa Purbasari menambahkan hasil survei BPS, pada 2020, sebanyak 88,9 persen penerima kartu Prakerja mengatakan keterampilan kerja mereka meningkat dan 81 persen penerima bantuan memanfaatkan intensif sebesar Rp600 ribu untuk kebutuhan sehari-hari.

Program kartu prakerja tersebut mendatangkan manfaat besar bagi pesertanya. “Saya mengikuti program Kartu Prakerja pada Maret-April 2020, Alhamdulillah Juni 2020 sudah mendapat pekerjaan di bidang IT,” kata Tumna Via Hasiany. Menurutnya, pelatihan tersebut berguna sekali karena ilmu yang dipelajarinya diterapkan di dalam pekerjaan saya saat ini. Pekerjaan saya saat ini di bidang programing web yang sesuai dengan pelatihan yang saya ambil,” ucapnya.

Selain itu Yumna juga menyatakan sertifikat yang didapatkan dari program Kartu Prakerja cukup berguna untuk melamar pekerjaan. Pada 2021, desain program Kartu Prakerja serupa dengan 2020 yakni, biaya pelatihan Rp 1 juta, insentif Rp600 ribu per bulan selama empat bulan, kemudian ada pula insentif survei Rp150 ribu untuk tiga kali survei dan pelaksanaannya pun masih dilakukan secara online.

“Bapak Presiden telah meminta agar program Kartu Prakerja segera diluncurkan pada 2021 untuk mendorong konsumsi. Pada 23 Februari 2021 kemarin kita sudah memulai Kartu Prakerja gelombang 12 dengan alokasi anggaran Rp10 triliun untuk semester satu 2021. Skema yang digunakan masih semi bansos seperti 2020. Dan kuota per gelombang sebanyak 600 ribu, prioritasnya masih sama yakni pekerja terdampak PHK, pelaku UKM yang terdampak, pekerja sektor wisata yang terdampak, lalu calon pekerja migran Indonesia,” ujar Rudy Salahudin.

Pada 2021, ekosistem Kartu Prakerja meliputi lima mitra pembayaran, tujuh platform digital, 165 lembaga pelatihan, empat institusi pendidikan, dan tiga portal lowongan kerja. “Kita terus menambah Lembaga pelatihan dan tentunya penambahan ini setelah mengikuti aturan yang berlaku. Kemudian 165 lembaga pelatihan ini juga menyediakan 1700 pelatihan,” ucapnya.

Denni Puspa juga menambahkan, dari banyaknya pelatihan yang tersedia, program Kartu Prakerja berusaha mencocokkan pelatihan dengan lowongan yang ada di lapangan, “Selain itu, kenapa ini bersifat semi bansos, adalah untuk membantu yang terdampak pandemi tapi belum menerima bantuan apapun dari pemerintah seperti program bantuan sosial, bantuan UKM, dan lain sebagainya,” katanya.

“Pada gelombang 14 nanti kami akan berusaha memperbaiki fitur, yaitu untuk teman-teman yang tidak lolos akan diberikan informasi mengenai alasan kenapa tidak berhasil menjadi penerima Kartu Prakerja. Karena kami memiliki daftar NIK dari Kementerian dan Lembaga lainnya hingga bisa mengetahui kelompok masyarakat mana saja yang tidak bisa menerima Kartu Prakerja supaya bantuan pemerintah tidak tumpang tindih,” tambah Denni Puspa.