🔊 Baca Artikel

KeuanganNegara.id- Menteri Keuangan Sri Mulyani mengakui karyawan di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu), khususnya Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memang mendapatkan ‘godaan’ melakukan korupsi. Godaan bahkan selalu datang setiap hari.

Godaan terjadi karena pegawai DJP seringkali berhadapan dengan masyarakat yang harus membayar pajak dengan nilai jutaan hingga miliaran rupiah. Karena nilai pajak yang besar, tak jarang wajib pajak (WP) mengajak pegawai DJP bekerja sama agar nilai kewajiban yang mereka harus bayar ke negara turun.

“Kalau berhubungan dengan wajib pajak, bagian pemeriksaan menjadi yang paling lemah karena berhubungan dengan wajib pajak yang potensi penerimaannya bisa sampai juta, miliar, triliunan,” ungkap Sri Mulyani, (9/12).

Di kondisi seperti ini, ia mengakui tak mudah bagi pegawai atau pejabat di Kemenkeu untuk menghindari ‘godaan’ tersebut. Menurutnya, hal itu kembali lagi pada pribadi masing-masing pegawai.

Selain itu, sebagai langkah preventif, ia berharap agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menciptakan sistem yang terkesan melindungi aparatur sipil negara (ASN). Dengan begitu, ASN akan menganggap KPK sebagai mitra agar tak terjebak dalam tindakan suap menyuap.Sri Mulyani menyatakan jumlah gaji yang didapatkan pegawai setiap bulan tak bisa menjadi alasan seseorang untuk korupsi. Jika sifatnya memang serakah, maka mau gaji sebesar apapun bisa saja tergoda untuk melakukan korupsi.

“Menteri gaji miliaran kan tidak ada. Jadi kalau bicara cukup atau tidak cukup itu masalah tamak atau tidak tamak saja sebenarnya,” terang Sri Mulyani.

Oleh karena itu, ia mengingatkan agar pegawai Kemenkeu selalu waspada dan meningkatkan integritasnya. Menurutnya, pegawai sebaiknya juga menganggap Inspektorat Jenderal (Itjen) Kemenkeu atau bagian kepatuhan internal sebagai mitra yang melindungi integritas karyawan.

“Karena manusia itu sering atau kadang-kadang tergoda. Jadi justru kami ini dijaga,” kata Sri Mulyani.

“Jadi menurut saya tugas paling benar dari KPK adalah memindahkan sudut pandang masyarakat menciptakan lingkungan yang berbasis kepercayaan. Kalau kebanyakan membawa kekhawatiran nanti terkesan sebagai ancaman,” papar Sri Mulyani.

Lagi pula, ia cukup yakin bahwa 95 persen ASN memiliki integritas cukup baik. Artinya, tambah dia, hanya segelintir ASN yang cenderung tergoda melakukan tindakan korupsi.

“Jadi harus memenangkan yang banyak ini. Mereka (ASN) harus percaya sistem KPK ini menjaga saya, jadinya timbul kepercayaan,” pungkas Sri Mulyani.(cnn)