KeuanganNegara.id-Menteri Keuangan Sri Mulyani mengaku mengawasi langsung penggunaan serta penerimaan dari pajak daerah. Hal ini bisa dilakukan setelah adanya elektronifikasi transaksi pemerintah daerah (ETP) yang mendorong transformasi digital di daerah. Menurut dia, pelaksanaan ETP ini akan mendukung kebijakan fiskal nasional oleh pemerintah daerah.
Ia berharap ETP bisa meningkatkan otomatisasi pembayaran, sehingga pemotongan pajak daerah oleh pemerintah pusat bisa dilakukan dengan lebih mudah.
“Selama ini teman-teman pajak sibuk menjadi bendahara daerah, apakah setiap belanja sudah dipotong pajak. Dengan hal ETP ini maka pajak itu akan menjadi otomatis sehingga akan memberikanimprovementpadacollection pajak kita,” kata Ani sapaannya di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat.
Ani menambahkan ETP bukan tujuan tetapi saran untuk mencapai akuntabilitas dari pengelolaan keuangan daerah. Bahkan ETP bisa menjamin dana yang dikirim ke pemerintah daerah dapat langsung dipantau penggunaannya bagi kepentingan masyarakat.
“Adanyadeliverable assurance, yaitu dengan ETP kita dapat menjamin dana anggaran pemerintah daerah benar-benar tidak hanya send tapi delivered dan bermanfaat bagi ekonomi dan masyarakat, itu tujuan akhirnya,” ungkapnya.
Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini menjelaskan, ETP akan mempermudah pencatatan data transaksi. Dengan demikian pengumpulan data, analisis, serta pemanfaatan datanya bisa digunakan untuk timbal balik kebijakan yang sudah dijalankan pemerintah.
Meski begitu, ia mengakui masih diperlukan perbaikan jaringan infrastruktur, sistem maupun aplikasi, dan perubahan pola pikir dari pemerintah daerah. Sehingga perbaikan secara berkelanjutan dapat dilakukan agar ETP menjadi sistem yang bermanfaat.
“Terakhir paling penting ETP untuk mendorong perbaikan pelayanan publik dan reformasi birokrasi yang makin baik. Ini tujuan dari seluruhnya,” pungkas dia.(cnn)
Discussion about this post