KeuanganNegara.id -Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pemerintah daerah perlu meningkatkan penyerapan anggaran pemulihan ekonomi di wilayahnya masing-masing.
“Beberapa belanja pemerintah daerah yang berhubungan dengan pemulihan ekonomi masih sangat minimal,” ujar dia dalam Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Inflasi 2020, Kamis, 22 Oktober 2020.
Misalnya saja pada kelompok anggaran kesehatan. Sri Mulyani mengatakan dari anggaran Rp 30,4 triliun, belanja kesehatan di tingkat daerah hingga akhir September baru Rp 13,3 triliun. “Belanja kesehatan di tingkat daerah seharusnya bisa membantu masyarakat,” ujar dia.
Selanjutnya, untuk program jaring pengaman sosial di daerah, dari anggaran Rp 22,8 triliun baru terserap Rp 11,7 triliun atau sekitar 51 persen. Sri Mulyani mengatakan sejak akhir September ada tiga bulan hingga akhir tahun nanti. Ia berharap 49 persen anggaran yang belum dibelanjakan bisa segera terserap agar membantu masyarakat di daerah.
Sementara itu, untuk dukungan ekonomi masyarakat, dari angka Rp 19,24 triliun, daerah baru membelanjakan Rp 2,6 triliun sampai dengan akhir September 2020. “Jadi masih sangat kecil, hanya 13,7 persen,” kata dia.
Rendahnya serapan anggaran di daerah, menurut dia, menandakan banyaknya halangan atau kendala dari sisi non anggaran yang mesti diatasi bersama. Dengan demikian, masyarakat dan dunia usaha dapat segera mendapat manfaat dari desain APBN dan APBD yang juga mengalami kejutan besar akibat Covid-19.
“Namun sudah kami masukkan di dalam struktur yang baru dan seharusnya bisa segera di akselerasi untuk pelaksanaannya,” kata dia.
Untuk menopang para pelaku UMKM, Sri Mulyani berujar program PEN sudah mengalokasikan Rp 123,46 triliun. Anggaran tersebut dikeluarkan dalam bentuk berbagai aktivitas seperti subsidi bunga, penempatan dana untuk restrukturisasi kredit, penempatan dana untuk mendorong kredit, program penjaminan modal kerja, serta insentif perpajakan maupun pembiayaan investasi.(msn)
Discussion about this post