KeuanganNegara.id -Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyampaikan pemerintah pusat akan memberikan suntikan dana ke daerah berupa transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) sekitar Rp 775,8 triliun hingga Rp 845,3 triliun di tahun 2022.
Angka tersebut naik sekitar 4,33% sampai 4,66% dari pagu anggaran TKDD dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2021 sejumlah 795,5 trilun. Tahun ini TKDD hanya naik 4,48% dari pagu tahun sebelumnya.
Kendati TKDD naik, Bendahara Negara itu punya strategi agar uang yang diterima oleh pemerintah daerah dapat digunakan lebih efektif. Caranya dengan meningkatkan kualitas belanja daerah.
Sri Mulyani menyampaikan bersama dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pihaknya akan mendorong penggunaan dana alokasi umum (DAU) dan dana bagi hasil (DBH) agar digunakan untuk peningkatan kualitas layanan publik.
Sehingga, harapannya DAU dan DBH tidak hanya dihabiskan untuk birokrasi saja. Selain itu, pemerintah pusat akan mengarahkan pemerintah daerah agar menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) difokuskan untuk pemulihan ekonomi daerah.
Selain itu, mekanisme dana transfer khusus terutama alokasi khusus (DAK) fisik akan berlangsung menggunakan basis kontrak. Tujuannya untuk meminimalisasi kas daerah yang mengendap di perbankan atau dana idle.
“Jadi kalau seperti sekarang yang disampaikan Bapak presiden bulan Maret lalu saat pemerintah pusat mentransfer selalu tepat waktu setiap bulan. Namun transfer itu hanya bisa berhenti di bank dan tidak dijadikan operasi bersama-sama pemerintah pusat untuk mendorong ekonomi daerah,” kata Sri Mulyani saat menghadiri Musyawarat Perencanaan Pembangunan Nasional 2021.
Sementara itu, untuk DAK non fisik akan diarahkan untuk menunjang kesehatan dan pendidikan di daerah, sejalan dengan reformasi di Kementerian Pendidikan serta Kementerian Kesehatan. Harapannya, output pendidikan dan kesehatan di daerah makin baik di tahun depan.
“Jadi arahanya penganggaran dan perencanaan anggaran melalui peningkatan belanja K/L, TKDD dan terutama DAK fisik, dan memprioritaskan dana desa untuk melindungi masyarakat dan memulihkan ekonomi terutama di daerah-daerah prioritas pemulihan,” ujar Menkeu Sri Mulyani.
Discussion about this post