🔊 Baca Artikel

KeuanganNegara.id -Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati terpilih sebagai Co-Chair dari the Coalition of Finance Ministers for Climate Action periode 2021-2023, menggantikan Menteri Keuangan Chile.

Pemilihan Co-Chair tersebut dilakukan melalui pemungutan suara (voting) yang diikuti oleh para Menteri Keuangan dari 52 negara anggota koalisi. Ada tiga Menteri Keuangan yang masuk sebagai kandidat Co-Chair, yakni Indonesia, Filipina, dan Uganda.

Sri Mulyani akan menjalankan peran tersebut bersama dengan Menteri Keuangan Finlandia sebagai Co-Chair Koalisi dari negara maju.

Terpilihnya Sri Mulyani menambahkan exposure, posisi strategis, dan peran Indonesia yang kian penting di dunia internasional. Utamanya setelah penetapan Indonesia sebagai Presidensi G20 tahun 2022 dan Chairmanship ASEAN tahun 2023.

Selain itu, terpilihnya Sri Mulyani menjadi Co-Chair Koalisi mengafirmasi kepercayaan komunitas aksi perubahan iklim global yang besar pada Indonesia.

“Indonesia dipercaya global untuk mengarahkan dan menangani masalah perubahan iklim. Hal ini tentunya tidak lepas dari berbagai aksi nyata mitigasi dan adaptasi perubahan iklim yang dilaksanakan oleh Pemerintah Indonesia selama ini,” ujar Sri Mulyani dalam keterangannya, Kamis (11/2).

Indonesia dinilai memiliki komitmen yang kuat dalam upaya pengendalian perubahan iklim melalui berbagai kebijakan dan instrumen. Di antaranya terkait pendanaan antara lain penandaan APBN untuk perubahan iklim (budget tagging) dan pembentukan Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) selaku pengelola beragam dana terkait kehutanan, energi dan sumber daya mineral, perdagangan karbon dan lainnya terkait lingkungan hidup di berbagai Kementerian/Lembaga.

Indonesia juga memiliki Pooling Fund Bencana (PFB) sebagai bagian dari Strategi Pendanaan dan Asuransi Risiko Bencana atau Disaster Risk Financing and Insurance (DRFI) dan aktivasi instrumen pembiayaan inovatif seperti Green Sukuk.

Sri Mulyani menyatakan, pihaknya akan menjalankan peran yang optimal sebagai Co-Chair dan meningkatkan reputasi Indonesia di dunia internasional. Menurtnya, seiring dengan peran strategis dalam Koalisi ini, isu perubahan iklim dalam program pembangunan nasional akan terus dilaksanakan.

Hal tersebut dilakukan demi mengurangi emisi sesuai Nationally Determined Contribution (NDC) yang merupakan komitmen Indonesia terhadap persetujuan Paris sebesar 29 persen dengan upaya sendiri atau 41 persen dengan dukungan internasional di tahun 2030.

Menteri Keuangan Indonesia bergabung dengan Koalisi pada 5 Juli 2019. Koalisi merupakan forum yang dibentuk untuk mendukung upaya kolektif para Menteri Keuangan negara-negara anggota dalam menggunakan kebijakan fiskal, manajemen keuangan publik, dan mobilisasi pendanaan perubahan iklim untuk mendorong aksi perubahan iklim di level domestik maupun global.

Koalisi tersebut diinisiasi pada Sidang Tahunan IMF-World Bank pada bulan Oktober 2018 di Bali dan secara resmi diluncurkan pada IMF-World Bank Spring Meeting bulan April 2019.

Dalam menjalankan kegiatannya, Koalisi berpedoman pada Helsinki Principles, enam prinsip aspiratif dan tidak mengikat yang mempromosikan aksi iklim nasional terutama melalui kebijakan fiskal dan keuangan publik.

Koalisi dipimpin oleh dua Co-Chair, yaitu satu Menteri Keuangan yang mewakili negara-negara maju, dan satu Menteri Keuangan dari negara yang mewakili negara-negara berkembang.

Perwakilan negara maju dalam posisi Co-Chair oleh Finlandia telah disetujui Koalisi pada pertemuan Koalisi tingkat Menteri Keuangan pada ke-4 tanggal 12 Oktober 2020.

Di samping berbagi pengalaman, posisi sebagai Co-Chair ini akan memberikan peluang kontribusi Indonesia untuk memajukan dan meningkatkan peran strategis Koalisi serta bersinergi dengan forum internasional lainnya seperti G20 dan ASEAN. Indonesia juga akan berperan dalam menyuarakan kepentingan negara-negara berkembang.(msn)