KeuanganNegara.id– Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut potensi dana sebesar Rp27,7 triliun untuk penanganan virus corona atau penyakit covid-19. Dana itu berasal dari realokasi anggaran Kementerian dan Lembaga sekitar Rp5 triliun-Rp10 triliun.

Kemudian, dana transfer daerah sekitar Rp17,7 triliun yang dikontribusikan dari dana bagi hasil, termasuk cukai hasil tembakau, dana bagi hasil Sumber Daya Alam (SDA), dan bagi hasil non-migas, serta dana otonomi khusus, termasuk dana insentif daerah.

“Belanja modal yang bukan prioritas, terutama untuk belanja multiyears yang belum ditenderkan, masih memungkinkan Rp5 triliun-Rp10 triliun untuk realokasi penanganan covid-19. Untuk dana transfer daerah ada Rp17,7 triliun bisa realokasi,” terang dia.

Menurut Sri Mulyani, penanganan covid-19 tidak boleh terhalang dengan masalah anggaran. Ia mengaku telah mengeluarkan surat edaran pada 15 Maret 2020 lalu sebagai pedoman untuk Kementerian/Lembaga mengubah atau meng-realokasi anggaran percepatan penanggulangan virus corona.

Yang pasti, ia melanjutkan seluruh anggaran diprioritaskan untuk penanggulangan virus corona. Terutama, anggaran yang kegiatannya banyak dibatalkan karena terdampak, termasuk perjalanan dinas dalam dan luar negeri, workshop.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut potensi dana Rp40 triliun dapat digunakan dari anggaran program beberapa Kementerian dan Lembaga untuk mendongkrak konsumsi masyarakat di tengah penyebaran virus corona.

Jokowi memerintahkan seluruh menteri Kabinet Indonesia Maju untuk menahan dulu kegiatan-kegiatan yang tak berdampak langsung terhadap peningkatan daya beli masyarakat. Kegiatan itu, seperti perjalanan dinas atau pertemuan di luar kantor.

“Pertemuan-pertemuan yang tidak perlu ditahan dulu. Tadi saya juga minta ke Kementerian Keuangan untuk dibekukan terlebih dahulu. Ini ada kurang lebih Rp40 triliun yang bisa segera dialihkan ke program yang berkaitan langsung dengan konsumsi masyarakat,” ujarnya, Senin (16/3).

Jokowi berharap pengalihan dana itu bisa menaikkan daya beli seluruh elemen masyarakat, khususnya masyarakat kelas menengah ke bawah. Masyarakat yang dimaksud, seperti buruh, petani, nelayan, pekerja Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

“Pada situasi yang berbeda kita berada pada situasi yang tidak seperti biasanya. Menteri harus berani menahan anggaran-anggaran dari program-program yang ada, sehingga anggaran yang ada diarahkan sebesar-besarnya untuk menolong masyarakat,” ungkap Jokowi. (cnn)