Keuangan Negara
  • Hot News
  • Internasional
  • Nasional
  • Daerah
  • BUMN & BUMD
  • Ekonomi
    • Bisnis
    • E-commerce
    • Finansial
  • Hukum
    • Daftar
    • Pemeriksaan
    • Pengadilan
  • Investasi
  • Dasar Pengetahuan
No Result
View All Result
  • Hot News
  • Internasional
  • Nasional
  • Daerah
  • BUMN & BUMD
  • Ekonomi
    • Bisnis
    • E-commerce
    • Finansial
  • Hukum
    • Daftar
    • Pemeriksaan
    • Pengadilan
  • Investasi
  • Dasar Pengetahuan
  • Login
  • Register
No Result
View All Result
Keuangan Negara
No Result
View All Result
Home Nasional

Sri Mulyani sebut mekanisme perlindungan sosial di tahun depan masih bisa berubah

Keuangan Negara IndonesiabyKeuangan Negara Indonesia
2020-09-07
inNasional
Reading Time: 1 min read
AA
0
Share on FacebookShare on TwitterShare on WhatsApp

KeuanganNegara.id -Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan mekanisme perlindungan sosial dalam program pemulihan ekonomi nasional (PEN) untuk tahun depan masih bisa berubah. Hal tersebut seiring dengan dinamika ekonomi global dan domestik yang masih menunjukan ketidakpastian.

Ketidakpastian ini akan memengaruhi stimulus pemerintah dalam rangka perlindungan sosial di tahun 2021. Salah satunya program bantuan sosial (bansos).

“Tahun 2021 masih akan bergerak, kami masih bisa melakukan berbagai perubahan alokasi dan antisipasi. Dan bansos diperpanjang dan akan berubah di beberapa tempat kita fleksibel melihat berbagai dinamiak lihat disiplin fiskal,” ujar Menkeu dalam rapat kerja (raker) dengan Komisi XI DPR RI, Senin (7/9).

Pemerintah menganggarkan pagu anggaran perlindungan sosial dalam program PEN 2021 sebesar Rp 110,2 triliun. Anggaran tahun depan ini lebih rendah 54,04% dari alokasi anggaran di tahun 2020 sebesar Rp 203,9 triliun.

Secara rinci, program perlindungan sosial tahun depan akan diturunkan dalam lima program. Pertama, program keluarga harapan (PKH) untuk 10 juta keluarga penerima manfaat (KPM). Kedua, kartu sembako diberikan kepada 18,8 juta KPM.

Ketiga, program kartu prakerja. Keempat, dana desa berupa bantuan lansung tunai (BLT) dan mendukung badan usaha milik desa (BUMDes). Kelima, bantuan tunai kepada 10 juta KPM masing-masing penerima sebesar Rp 200 ribu selama enam bulan.

“Pemerintah ada perubahan alokasi ini yang selalu kami antisipasi, bansos yang diperpanjang atau dikurangi ini yang akan berubah di beberapa tempat. Kami di kemenku harus fleksibel untul menjaga fiskalnya,” ujar Menkeu.

Menkeu menegaskan, sekali pun ada perubahan skema atau alokasi anggaran dalam program PEN 2021, pihaknya akan tetap disiplin dalam rambu-rambu kehati-hatian dalam kebijakan fiskal.(msn)

Share this:

  • Click to share on Twitter (Opens in new window)
  • Click to share on Facebook (Opens in new window)
Previous Post

Pemerintah Pastikan Subsidi Gaji Lanjut di 2021

Next Post

OJK Prediksi Pertumbuhan Ekonomi di Kuartal III 2020 Capai Minus 2 Persen

Keuangan Negara Indonesia

Keuangan Negara Indonesia

Keuangan Negara provides the latest economic, business, e-commerce, start-up, stock market, financial and all entrepeneur news from around Indonesia.

Next Post

OJK Prediksi Pertumbuhan Ekonomi di Kuartal III 2020 Capai Minus 2 Persen

Discussion about this post

Stay Connected

  • Trending
  • Comments
  • Latest

Gaji Terusan

2018-04-26

Siklus Anggaran

2018-04-26

Menu-menu pada Aplikasi OM-SPAN

2018-04-26

Laporan Operasional

2018-04-26

Kenapa Anda Baru Ribut Soal Utang Indonesia Sekarang? 42 Tahun Anda Kemana?

0

Jokowi Targetkan Kemudahan Berbisnis 40 Besar Dunia Tahun 2019

0

Presiden Jokowi: APBN-P 2017, Prioritaskan Program Yang Berdampak Langsung Bagi Masyarakat

0

Menkeu: Capai Target Sekaligus Jaga Iklim Bisnis

0

Kemenkeu Sebut Program Tapera Bisa Diikuti Peserta yang Punya Rumah

2021-06-30

Ramalan BI soal Tapering Off The Fed dan Siasat Mengantisipasinya

2021-06-30

OJK Pastikan Pinjol Legal Tidak Bisa Akses Kontak dan Galeri HP Debitur

2021-06-30

SKK Migas: Tujuh Proyek Hulu Migas Senilai Rp 21,12 Triliun Rampung

2021-06-30

Recent News

Kemenkeu Sebut Program Tapera Bisa Diikuti Peserta yang Punya Rumah

2021-06-30

Ramalan BI soal Tapering Off The Fed dan Siasat Mengantisipasinya

2021-06-30

OJK Pastikan Pinjol Legal Tidak Bisa Akses Kontak dan Galeri HP Debitur

2021-06-30

SKK Migas: Tujuh Proyek Hulu Migas Senilai Rp 21,12 Triliun Rampung

2021-06-30

Tentang Keuangan Negara

Keuangan Negara menyajikan berita terbaru keuangan negara, ekonomi, bisnis, e-commerce, start-up, finansial, dan entrepreneur yang bersumber dari berbagai situs dan narasumber resmi

Follow Us

Menjadi Penulis

Keuangan Negara membuka kesempatan kepada siapapun dengan latar belakang apapun untuk bergabung menjadi kontributor.

Bagi yang ingin bergabung menulis, kirimkan contoh artikelnya ke email [email protected]

Untuk informasi lebih lanjut, silahkan kunjungi halaman berikut ini.

Telusuri Berdasarkan Kategori

  • Artikel
  • Bisnis
  • BUMN & BUMD
  • Daerah
  • Daftar
  • Dasar Pengetahuan
  • E-commerce
  • Ekonomi
  • Finansial
  • Hot News
  • Hukum
  • Internasional
  • Investasi
  • Nasional
  • Pemeriksaan
  • Pengadilan
  • Tanya & Jawab
  • Tentang Kami
  • Menjadi Penulis
  • Pedoman Media Siber
  • Hubungi Kami
  • Advertising

© 2017 Keuangan Negara

No Result
View All Result
  • Hot News
  • Internasional
  • Nasional
  • Daerah
  • BUMN & BUMD
  • Ekonomi
    • Bisnis
    • E-commerce
    • Finansial
  • Hukum
    • Daftar
    • Pemeriksaan
    • Pengadilan
  • Investasi
  • Dasar Pengetahuan
  • Login
  • Sign Up

© 2017 Keuangan Negara

Welcome Back!

Sign In with Facebook
Sign In with Google
OR

Login to your account below

Forgotten Password? Sign Up

Create New Account!

Sign Up with Facebook
Sign Up with Google
OR

Fill the forms below to register

All fields are required. Log In

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In