KeuanganNegara.id -Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menekankan pentingnya penguatan belanja negara untuk mendukung efektivitas penanganan Covid-19 dan percepatan pemulihan ekonomi pada RAPBN 2022. Dia mengatakan penguatan kualitas belanja akan terus dilakukan dengan empat poin utama.
“Pertama, belanja akan diprioritaskan pada penguatan sistem kesehatan yang terintegrasi dan handal, penguatan program perlindungan sosial sepanjang hayat yang adaptif, penguatan kualitas pendidikan yang menciptakan SDM unggul dan berdaya saing, pembangunan infrastruktur yang mempercepat transformasi ekonomi, serta perbaikan birokrasi yang lebih efektif dan efisien,” kata Sri Mulyani dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Senin, 31 Mei 2021.
Kedua, kata dia, reformasi penganggaran terus dilanjutkan. Di mana belanja kebutuhan dasar harus semakin efisien. Menurutnya, program prioritas tetap menjadi fokus dan pelaksanaan anggaran harus semakin berbasis hasil.
Sedangkan, ketiga yaitu transformasi subsidi dan bansos dilanjutkan agar lebih tepat sasaran dan efektif. Akurasi data penerima (DTKS) harus ditingkatkan.
“Mekanisme penyaluran, sinergi dan integrasi antara program yang relevan, harus terus diperbaiki,” ujarnya.
Adapun keempat ialah penguatan kualitas desentralisasi fiskal akan terus dilakukan. Hal tersebut terwujud melalui sistem pajak daerah yang dikembangkan untuk mendukung alokasi sumber daya nasional yang efisien.
“Kualitas belanja di daerah terus diperbaiki agar layanan publik lebih dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ujar Sri Mulyani.
Dia mengatakan pemerintah sependapat bahwa alokasi TKDD harus digunakan secara optimal, transparan, dan akuntabel oleh pemerintah daerah untuk mendukung pembangunan manusia melalui kesehatan, pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial.
Sri Mulyani menekankan belanja daerah juga harus berperan kuat dalam pemberdayaan ekonomi daerah khususnya dalam upaya pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid- 19.
Dengan begitu, kata Sri Mulyani, sinergi dan harmoni hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah bisa terus ditingkatkan agar output dan outcome dari belanja negara semakin dinikmati secara merata oleh seluruh masyarakat di setiap sudut NKRI.
Discussion about this post