KeuanganNegara.id -Bank Dunia menyetujui Kerangka Kerja Kemitraan (Country Partnership Framework/CPF) dengan Indonesia untuk periode 2021-2025. Tujuan menyeluruh dari kerangka kerja baru tersebut adalah untuk meningkatkan upaya pemulihan ekonomi nasional akibat Covid-19, serta mendorong pertumbuhan yang berkelanjutan dan inklusif.
Wakil Presiden Bank Dunia untuk Asia Timur dan Pasifik Victoria Kwakwa mengatakan, akan terus mendukung upaya pemulihan Indonesia dari dampak pandemi.
“Seraya melaju semakin dekat dengan tujuan-tujuannya mencapai pertumbuhan inklusif, membangun kelas menengah yang tangguh, dan kemudian bergabung dengan negara-negara berpenghasilan tinggi,” ujar Victoria dalam keterangan resmi yang diterima, Senin (17/5).
CPF dirancang sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Empat bidang yang menjadi fokus utama CPF hampir mirip dengan RPJMN, yakni memperkuat daya saing dan ketahanan perekonomian, meningkatkan infrastruktur, mengembangkan modal manusia, serta mendukung pengelolaan aset-aset alam, sumber mata pencaharian berbasis sumber daya alam, dan ketahanan terhadap bencana.
Pemerintah Indonesia telah mengalihkan fokus pada penguatan kebijakan dan kelembagaan karena pandemi, terutama di sektor kesehatan, perlindungan sosial, pendidikan, dan digitalisasi. Khusus pada aspek digital, CPF ditujukan untuk memperbaiki tingkat efisiensi dan inklusi dengan meningkatkan berbagai layanan maupun mengatasi kesenjangan digital.
Wakil Presiden International Finance Corporation (IFC) Asia dan Pasifik Alfonso Garcia Mora mengatakan bahwa sektor swasta memainkan peran penting dalam membangkitkan kembali pertumbuhan ekonomi. “Sehingga kepemimpinan IFC dalam mengembangkan berbagai peluang yang berkelanjutan dan inklusif, maupun dalam menggerakkan lebih banyak investasi swasta akan menjadi sangat penting bagi upaya pemulihan di negara-negara klien kami,” kata Alfonso.
Pihaknya akan terus berfokus dalam mendorong keuangan yang inklusif. Langkah tersebut dilakukan melalui kinerja IFC terkait digitalisasi maupun kelanjutan kerja sama dengan UMKM serta memberikan bantuan teknis untuk memodernisasi infrastruktur pasar modal.
CPF didasarkan pada kerangka kerja menyeluruh untuk periode lima tahun yang melibatkan beragam pendekatan. Pendekatan tersebut akan diterapkan selama tiga tahun pertama periode kerangka kerja tersebut. Hal itu dilakukan melalui pemanfaatan pembelajaran dari berbagai program pemerintah hingga saat ini dan menyesuaikan strategi untuk memperkuat respons terhadap ketidakpastian akibat pandemi.
Direktur Bank Dunia untuk Indonesia dan Timor-Leste Satu Kahkonen menturkan bahwa pihaknya akan memusatkan upaya untuk membantu Indonesia memastikan berlangsungnya pemulihan dari pandemi secara berkelanjutan selama tahun ini dan tahun depan. Hal itu termasuk mendukung reformasi ekonomi yang diperlukan, meningkatkan pendapatan, dan menyegarkan kembali berbagai upaya di bidang perubahan iklim, digitalisasi, dan kesetaraan gender
“Kami berkomitmen untuk melanjutkan dukungan kepada Pemerintah Indonesia pada tema-tema lintas-bidang tersebut dan juga pada upaya pemberantasan kemiskinan untuk mendukung Indonesia menjadi lebih sejahtera.” ujar Kahkonen.
Penyusunan CPF melibatkan konsultasi yang dilakukan secara virtual dengan pemerintah, para mitra pembangunan, organisasi masyarakat sipil, dan sektor swasta. Salah satu hasil utama dari rangkaian konsultasi tersebut adalah persetujuan dari para pemangku kepentingan mengenai dampak menyeluruh perubahan iklim bagi Tanah Air dan sekitarnya, serta dorongan kepada Grup Bank Dunia untuk melanjutkan dukungannya bagi Indonesia dalam menghadapi berbagai tantangan terkait lingkungan dan iklim.
Discussion about this post