🔊 Baca Artikel

KeuanganNegara.id-Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dikukuhkan sebagai instansi pemerintah dengan penggunaan produk dalam negeri tertinggi pada 2018.

Apresiasi tertinggi Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri (P3DN) Tahun 2019 untuk Kementerian PUPR berdasarkan dari hasil review Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) selama 2018.

Kajian terhadap capaian TKDN itu dilakukan kepada seluruh kementerian/lembaga, BUMN, dan lembaga non-kementerian, BUMD, serta pemerintah daerah yang melakukan pengadaan barang dan jasa melalui pembiayaan APBN/APBD maupun hibah.

Hasilnya penggunaan TKDN Kementerian PUPR adalah 85,86 persen atau senilai Rp47,08 triliun dari jumlah kontrak 1.294 item senilai Rp54,84 triliun.

“Kementerian PUPR saat ini terus mengurangi ketergantungan terhadap impor bidang jasa konstruksi melalui sosialisasi kebijakan TKDN, khususnya tata cara penerapan perhitungan dan pengawasan TKDN jasa konstruksi, penetapan batas minimal TKDN infrastruktur PUPR, dan pengadaan barang dan jasa yang mewajibkan TKDN tinggi dalam penawaran penyedia barang dan jasa,” ujar Dirjen Bina Konstruksi Kementerian PUPR Syarif Burhanuddin pada acara Forum Bisnis dan Apresiasi Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri (P3DN) di Jakarta.

Pemberian apresiasi tersebut dilakukan dalam rangka meningkatkan sinergi antara berbagai stakeholders yang terlibat dalam implementasi kebijakan peningkatan penggunaan produk dalam negeri. Hal ini sejalan dengan Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri.

Selain Kementerian PUPR, apresiasi juga diberikan kepada SKK Migas dengan TKDN 47,09 persen dan PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) dengan TKDN 32,19 persen.

Sementara itu, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyampaikan apresiasinya atas capaian Kementerian PUPR yang terus mendorong penggunaan produk dalam negeri pada pembangunan infrastruktur di Indonesia.

“Semoga pemberian apresiasi P3DN ini dapat juga mendorong instansi-instansi lain untuk lebih meningkatkan penyerapan produk dalam negeri pada pengadaan barang atau jasa di instansinya masing-masing,” ujar Agus.

Menurut Agus, P3DN bertujuan untuk meningkatkan pemanfaatan produk dalam negeri yang pada akhirnya meningkatkan efisiensi industri sehingga mampu bersaing di pasar global serta mengurangi ketergantungan produk luar negeri melalui optimalisasi belanja pemerintah, penghematan devisa negara, dan meningkatkan kesempatan kerja.(cnn)