Keuangan Negara
  • Hot News
  • Internasional
  • Nasional
  • Daerah
  • BUMN & BUMD
  • Ekonomi
    • Bisnis
    • E-commerce
    • Finansial
  • Hukum
    • Daftar
    • Pemeriksaan
    • Pengadilan
  • Investasi
  • Dasar Pengetahuan
No Result
View All Result
  • Hot News
  • Internasional
  • Nasional
  • Daerah
  • BUMN & BUMD
  • Ekonomi
    • Bisnis
    • E-commerce
    • Finansial
  • Hukum
    • Daftar
    • Pemeriksaan
    • Pengadilan
  • Investasi
  • Dasar Pengetahuan
  • Login
No Result
View All Result
Keuangan Negara
No Result
View All Result
Home Nasional

Tiga Alasan Ekonom Indef Tolak PPN Sembako dan Pendidikan

Keuangan Negara Indonesia by Keuangan Negara Indonesia
2021-06-19
in Nasional
Reading Time: 2 mins read
A A
0
Share on FacebookShare on TwitterShare on WhatsApp

[responsivevoice_button voice=”Indonesian Female” buttontext=”Baca Artikel”]

KeuanganNegara.id -Ekonom Indef Dradjad Hari Wibowo memberi tiga alasan agar sebaiknya pemerintah tidak mengenakan pajak terhadap sembako dan jasa pendidikan. Diingatkannya bahwa pertanian merupakan srktor yang paling konsisten tumbuh selama masa pandemi Covid-19.

Dradjad mengaku bisa memaklumi kalau pemerintah menggagas berbagai wacana ekonomi dan fiskal. Terlebih resesi sudah berjalan satu tahun, penerimaan pajak seret, utang naik, beban pembayaran utang makin besar. Sementara dari sisi pertumbuhan sebenarnya, karena faktor konsumsi Ramadhan dan Idul Fitri lalu, perekonomian tumbuh positif di kuartal kedua 2021. Namun ledakan kasus Covid-19 yang terjadi sekarang bisa mengganggu peluang tersebut.

“Jadi bisa dimaklumi dengan beberapa wacana tersebutl tersebut,” ungkap Dradjad, kepada Republika.co.id, Sabtu (19/6).

Namun, lanjut Dradjad, pengenaan pajak untuk sembako dan jasa pendidikan adalah hal yang kontraproduktif. Memang narasi publiknya dibuat cantik, dengan menyebut hanya sembako premium yang kena pajak. Dan hanya jasa pendidikan komersial yang kena PPn. “Tapi tetap saja tidak mampu menutupi konten yang kontraproduktif,” kata Ketua Dewan Pakar PAN tersebut.

Dradjad menyebut hal ini kontraprodutif karena pertama, studi terbaru yag diterbitkan 2019, menunjukan bahwa PPn meningkatkan ketimpangan berbasis pendapatan. “Ini studi di semua negara di dunia yang menerapkan PPn, kecuali bekas Uni Soviet,” jelas Dradjad.

Jika Indonesia mengenakan PPN terhadap sembako dan pendidikan, yang tadinya bebas PPN, kata Dradjad, maka ketimpangan akan memburuk. Padahal pandemi sudah membuat ketimpangan memburuk.

Kedua, jika yang dikenakan PPN hanya sembako premium, tapi dalam bahasa ekonomi, permintaan beras premium itu elastis. Artinya, kalau harga naik 1 persen karena kena PPN maka jumlah yang akan diminta akan turun dengan prosentase yang lebih besar.

“Dampaknya, harga di tingkat petani nanti akan turun dan produksi juga bisa turun. Di sisi lain beras yang nonpremium harga di tingkat konsumen akan bisa naik. Tentu ada potensi inflasi dan sebagainya,” papar Dradjad.

Dan hal yang harus diingat, kata Dradjad, selama pandemi Covid-19 pertanian, perikanan, dan kehutanan menjadi sektor yang konsisten tumbuh secara positif di atas 2 persen. Terakhir di kuartal pertama 2021 tumbuh 2,95 persen.

“Sukses tanaman pangan, termasuk beras di dalamnya, malah tumbuh 10,2 persen di kuartal pertama 2021,” kata ekonom senior ini. Pada saat pertumbuhan ekonomi masih labil karena gangguan ledakan kasus Covid-19, lanjut Dradjad, tidak logis kalau sektor ini diganggu.

Alasan ketiga, menurut Dradjad, berdasar data, nilai PPN yang tidak dikenakan pada jasa pendidikan nilainya selama 2016-2019 hanya Rp.8 triliun hingga Rp.10,5 triliun. Jika dikurangi jasa pendidikan bermisi sosial kemanusian tentu nilainya lebih rendah.

Jika PPN dikenakan, kata Dradjad, jelas biaya pendidikan akan semakin mahal. Meskipun hanya untuk jasa pendidikan komersial. “Pantaskah negara mengejar angka sekecil itu, sementara di sisi lain prioritas periode kedua Presiden Jokowi adalah sumberdaya manusia?” tanya dia.

Dradjad menyarankan sebaiknya pemerintah mengejar potensi penerimaan yang lain. “Dan saya pernah melihatnya ketika masih bertugas di lembaga intelijen ada potensi itu. Silakan digali potensi tersebut, tentu dengan cara baik-baik bukan dengan cara kekuasaan,” ungkapnya.

Share this:

  • Click to share on Twitter (Opens in new window)
  • Click to share on Facebook (Opens in new window)
Previous Post

OJK Bakal Minta Blokir Aplikasi Pinjol Setelah Teror Pria yang Dijadikan Penjamin oleh Teman

Next Post

Harga Pangan Mulai Turun, BI Proyeksi Deflasi 0,11 Persen di Juni 2021

Keuangan Negara Indonesia

Keuangan Negara Indonesia

Keuangan Negara provides the latest economic, business, e-commerce, start-up, stock market, financial and all entrepeneur news from around Indonesia.

Next Post

Harga Pangan Mulai Turun, BI Proyeksi Deflasi 0,11 Persen di Juni 2021

Discussion about this post

Stay Connected

  • Trending
  • Comments
  • Latest

Gaji Terusan

2018-04-26

Siklus Anggaran

2018-04-26

Laporan Operasional

2018-04-26

Menu-menu pada Aplikasi OM-SPAN

2018-04-26

Kenapa Anda Baru Ribut Soal Utang Indonesia Sekarang? 42 Tahun Anda Kemana?

0

Jokowi Targetkan Kemudahan Berbisnis 40 Besar Dunia Tahun 2019

0

Presiden Jokowi: APBN-P 2017, Prioritaskan Program Yang Berdampak Langsung Bagi Masyarakat

0

Menkeu: Capai Target Sekaligus Jaga Iklim Bisnis

0

Kemenkeu Sebut Program Tapera Bisa Diikuti Peserta yang Punya Rumah

2021-06-30

Ramalan BI soal Tapering Off The Fed dan Siasat Mengantisipasinya

2021-06-30

OJK Pastikan Pinjol Legal Tidak Bisa Akses Kontak dan Galeri HP Debitur

2021-06-30

SKK Migas: Tujuh Proyek Hulu Migas Senilai Rp 21,12 Triliun Rampung

2021-06-30

Recent News

Kemenkeu Sebut Program Tapera Bisa Diikuti Peserta yang Punya Rumah

2021-06-30

Ramalan BI soal Tapering Off The Fed dan Siasat Mengantisipasinya

2021-06-30

OJK Pastikan Pinjol Legal Tidak Bisa Akses Kontak dan Galeri HP Debitur

2021-06-30

SKK Migas: Tujuh Proyek Hulu Migas Senilai Rp 21,12 Triliun Rampung

2021-06-30

Tentang Keuangan Negara

Keuangan Negara menyajikan berita terbaru keuangan negara, ekonomi, bisnis, e-commerce, start-up, finansial, dan entrepreneur yang bersumber dari berbagai situs dan narasumber resmi

Follow Us

Menjadi Penulis

Keuangan Negara membuka kesempatan kepada siapapun dengan latar belakang apapun untuk bergabung menjadi kontributor.

Bagi yang ingin bergabung menulis, kirimkan contoh artikelnya ke email [email protected]

Untuk informasi lebih lanjut, silahkan kunjungi halaman berikut ini.

Telusuri Berdasarkan Kategori

  • Artikel
  • Bisnis
  • BUMN & BUMD
  • Daerah
  • Daftar
  • Dasar Pengetahuan
  • E-commerce
  • Ekonomi
  • Finansial
  • Hot News
  • Hukum
  • Internasional
  • Investasi
  • Nasional
  • Pemeriksaan
  • Pengadilan
  • Tanya & Jawab
  • Tentang Kami
  • Menjadi Penulis
  • Pedoman Media Siber
  • Hubungi Kami
  • Advertising

© 2017 Keuangan Negara

No Result
View All Result
  • Hot News
  • Internasional
  • Nasional
  • Daerah
  • BUMN & BUMD
  • Ekonomi
    • Bisnis
    • E-commerce
    • Finansial
  • Hukum
    • Daftar
    • Pemeriksaan
    • Pengadilan
  • Investasi
  • Dasar Pengetahuan
  • Login

© 2017 Keuangan Negara

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In