🔊 Baca Artikel

KeuanganNegara.id -Wakil Presiden Ma’ruf Amin meminta masukan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) terkait formula yang tepat dalam distribusi dokter umum di tingkat fasilitas kesehatan tingkat pertama (Puskesmas). Wapres mengatakan, pengalaman pandemi Covid-19 menyadarkan pentingnya penguatan faskes tingkat pertama.

“Tantangan ke depan adalah membangun layanan di fasilitas kesehatan tingkat pertama yang tangguh, sebagai garda terdepan yang bertanggung jawab terhadap kesehatan masyarakat di wilayahnya,” kata Ma’ruf saat menghadiri Rapat Kerja Nasional II IDI secara virtual, Jumat (18/12).

Karena itu, Ma’ruf berharap dalam rapat kerja nasional II IDI memikirkan beberapa hal yang penting dalam rangka meningkatkan kinerja kesehatan Indonesia. “Saya mengharapkan agar IDI dapat memikirkan bagaimana agar pemerintah dapat memperbaiki distribusi dokter umum di tingkat fasilitas kesehatan tingkat pertama (Puskesmas),” ujar Ma’ruf.

Selain itu, ia mengharapkan IDI dapat ikut membantu dalam memperbaiki distribusi dokter spesialis di rumah sakit, terutama untuk rumah sakit di luar Pulau Jawa. Ia menyadari, biaya menjadi dokter spesialis tidaklah murah sehingga membuat lulusan dokter spesialis akan memilih untuk bekerja di kota besar.

Namun, bila hal ini terus terjadi maka capaian indikator kesehatan kita akan makin sulit mengejar ketertinggalan dari negara sekitar. “Ketiga, saya juga mengharapkan agar IDI dapat memberi masukan kepada pemerintah agar para dokter dapat terus meningkatkan pelayanan yang berkualitas mengacu pada evidence-based medicine,” ujarnya.

Ia menilai, IDI harus dapat mendorong percepatan penyusunan Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran (PNPK) beserta perkiraan biayanya agar kualitas layanan sesuai standar. PNPK ini sangat penting dalam rangka menegakkan standar pelayanan kesehatan di seluruh wilayah Tanah Air.

Ia juga menyadari pencapaian indikator kinerja kesehatan tidak semata-mata tugas dari para dokter dan tenaga kesehatan karena sifatnya yang multi dimensi. Sehingga memerlukan upaya dari seluruh pelaku pembangunan untuk mewujudkan capaian kesehatan yang diinginkan. “Namun setidaknya, IDI memiliki kewajiban untuk mendorong pemenuhan kebutuhan dokter di seluruh wilayah Indonesia,” ungkapnya.(msn)