Keuangan Negara
  • Hot News
  • Internasional
  • Nasional
  • Daerah
  • BUMN & BUMD
  • Ekonomi
    • Bisnis
    • E-commerce
    • Finansial
  • Hukum
    • Daftar
    • Pemeriksaan
    • Pengadilan
  • Investasi
  • Dasar Pengetahuan
No Result
View All Result
  • Hot News
  • Internasional
  • Nasional
  • Daerah
  • BUMN & BUMD
  • Ekonomi
    • Bisnis
    • E-commerce
    • Finansial
  • Hukum
    • Daftar
    • Pemeriksaan
    • Pengadilan
  • Investasi
  • Dasar Pengetahuan
  • Login
No Result
View All Result
Keuangan Negara
No Result
View All Result

Warga Bikin Petisi Minta Jokowi Batalkan Rencana Vaksin Covid-19 Mandiri

Keuangan Negara Indonesia by Keuangan Negara Indonesia
2020-12-13
in Nasional
Reading Time: 2 mins read
A A
0

[responsivevoice_button voice=”Indonesian Female” buttontext=”Baca Artikel”]

KeuanganNegara.id -Sebuah petisi yang meminta Presiden Joko Widodo atau Jokowi menggagalkan rencana vaksin mandiri diunggah melalui situs Change.org. Dalam petisi itu, warga mendorong pemerintah menggratiskan pemberian vaksin bagi seluruh rakyat.

“Program vaksin mandiri adalah komersialisasi yang dapat menggagalkan vaksinasi Covid-19 karena tidak ada jaminannya setiap warga Indonesia mau dan mampu membayar biaya vaksin,” tulis penggagas petisi dalam keterangannya.

Petisi berjudul “Gratiskan Vaksin Covid-19 Untuk Semua Rakyat Indonesia!” diinisiasi warga bernama Sulfikar Amir. Hingga Ahad, 13 Desember 2020 pukul 10.10 WIB, petisi tersebut telah ditandatangani oleh 2.290 orang. Jumlah orang yang berpartisipasi meneken petisi terus bertambah setiap menit menurut pengamatan Tempo.

Sulfikar berpandangan, vaksin harus diberikan secara cuma-cuma lantaran dari sisi aggaran, pemerintah hanya perlu menyediakan dana 1/10 dari total pagu penanganan Covid-19. “Dengan vaksin gratis, pandemi ini dapat selesai dalam waktu kurang dari setahun,” tutur dia.

Selain meminta pemerintah menggratiskan vaksin, petisi ini juga mendorong terbentuknya satuan tugas nasional vaksinasi Covid-19 di bawah Presiden. Satgas harus berisi para pakar kesehatan, pakar ilmu sosial, dan pakar ilmu ekonomi yang dapat merencanakan dan mengawasi jalannya vaksinasi secara merata dan transparan.

Petisi turut mendesak pemerintah memperbaiki sistem data dan informasi penanganan Covid-19 secara nasional. “Vaksin adalah harapan terakhir dalam usaha kita melawan Covid-19. Jangan sampai Indonesia gagal lagi,” ucap Sulfikar.

Staf Khusus Bidang Komunikasi Kementerian Badan Usaha Milik Negara, Arya Sinulingga, menjawab adanya petisi ini. Arya mengatakan wewenang untuk menentukan jumlah vaksin gratis dan mandiri sepenuhnya berada di tangan Kementerian Kesehatan.

“Kami di Kementerian BUMN hanya ditugaskan untuk yang mandiri dan soal jumlahnya bukan di kami,” kata Arya. Arya menjelaskan, Kementerian telah menyiapkan vaksin sebaik mungkin dan merancang sejumlah skenario yang diperlukan dalam proses vaksinasi.

Menteri BUMN Erick Thohir sebelumnya menargetkan vaksinasi mandiri dapat diberikan kepada 75 juta penduduk pada 2021. “Vaksin bantuan pemerintah nanti jumlahnya ditetapkan Kementerian Kesehatan, tapi vaksinasi mandiri kami targetkan 75 juta,” ujar Erick, 12 Desember lalu.

Erick mengatakan target vaksinasi bantuan pemerintah bisa sama atau lebih besar dari target vaksinasi mandiri. Vaksinasi bantuan pemerintah antara lain ditujukan bagi tenaga kesehatan, anggota TNI dan Polri, serta Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan.(msn)

Share this:

  • Share on X (Opens in new window) X
  • Share on Facebook (Opens in new window) Facebook
Previous Post

Erick Thohir Maklum jika Kinerja Bank Negara Tergerus

Next Post

Rekruitmen CPNS mulai Maret 2021

Keuangan Negara Indonesia

Keuangan Negara Indonesia

Keuangan Negara provides the latest economic, business, e-commerce, start-up, stock market, financial and all entrepeneur news from around Indonesia.

Next Post

Rekruitmen CPNS mulai Maret 2021

Discussion about this post

Stay Connected

Plugin Install : Widget Tab Post needs JNews - View Counter to be installed
  • Trending
  • Comments
  • Latest

Ramalan BI soal Tapering Off The Fed dan Siasat Mengantisipasinya

2021-06-30

OJK Pastikan Pinjol Legal Tidak Bisa Akses Kontak dan Galeri HP Debitur

2021-06-30

SKK Migas: Tujuh Proyek Hulu Migas Senilai Rp 21,12 Triliun Rampung

2021-06-30

Jokowi hadiri Munas Kadin di Kendari, ini agendanya

2021-06-30

Recent News

Ramalan BI soal Tapering Off The Fed dan Siasat Mengantisipasinya

2021-06-30

OJK Pastikan Pinjol Legal Tidak Bisa Akses Kontak dan Galeri HP Debitur

2021-06-30

SKK Migas: Tujuh Proyek Hulu Migas Senilai Rp 21,12 Triliun Rampung

2021-06-30

Jokowi hadiri Munas Kadin di Kendari, ini agendanya

2021-06-30

Tentang Keuangan Negara

Keuangan Negara menyajikan berita terbaru keuangan negara, ekonomi, bisnis, e-commerce, start-up, finansial, dan entrepreneur yang bersumber dari berbagai situs dan narasumber resmi

Follow Us

Menjadi Penulis

Keuangan Negara membuka kesempatan kepada siapapun dengan latar belakang apapun untuk bergabung menjadi kontributor.

Bagi yang ingin bergabung menulis, kirimkan contoh artikelnya ke email redaksi@keuangannegara.id

Untuk informasi lebih lanjut, silahkan kunjungi halaman berikut ini.

Telusuri Berdasarkan Kategori

  • Artikel
  • Bisnis
  • BUMN & BUMD
  • Daerah
  • Daftar
  • Dasar Pengetahuan
  • E-commerce
  • Ekonomi
  • Finansial
  • Hot News
  • Hukum
  • Internasional
  • Investasi
  • Nasional
  • Pemeriksaan
  • Pengadilan
  • Tanya & Jawab
  • Tentang Kami
  • Menjadi Penulis
  • Pedoman Media Siber
  • Hubungi Kami
  • Advertising

© 2017 Keuangan Negara

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In
No Result
View All Result
  • Hot News
  • Internasional
  • Nasional
  • Daerah
  • BUMN & BUMD
  • Ekonomi
    • Bisnis
    • E-commerce
    • Finansial
  • Hukum
    • Daftar
    • Pemeriksaan
    • Pengadilan
  • Investasi
  • Dasar Pengetahuan
  • Login

© 2017 Keuangan Negara