Inflasi Bisa Tembus 6 Persen Jika DKI Jakarta Lockdown

[responsivevoice_button voice=”Indonesian Female” buttontext=”Baca Artikel”]

KeuanganNegara.id-Para pengusaha mengusulkan agar pemerintah bisa melakukan langkah penguncian alias lockdown untuk meminimalkan penyebaran virus corona di Tanah Air.

Lockdown adalah sebuah situasi ketika orang tidak diperbolehkan untuk masuk atau meninggalkan sebuah bangunan atau kawasan dengan bebas, karena alasan sesuatu yang darurat. Keputusan lockdown atau penguncian bisa dilakukan di tingkat kota maupun negara.

Adapun negara-negara yang telah menerapkan lockdown di sejumlah wilayah yaitu Italia, China, Denmark, Filipina, dan Irlandia.

Meski demikian, ekonom menilai langkah lockdown justru akan berdampak negatif pada ekonomi domestik untuk jangka pendek. Lockdown dinilai akan menyebabkan inflasi tinggi.

Peneliti Indef, Ariyo DP Irhamna, mengatakan bahwa lockdown akan mempersulit distribusi barang. Sementara bulan depan sudah memasuki Ramadhan, di mana permintaan barang akan meningkat.

“Namun, yang akan pengaruh ke inflasi. Sebab pasokan barang-barang impor akan terganggu, sedangkan demand meningkat, selain itu akan mendekati bulan Ramadhan,” ujar Ariyo dalam diskusi online Indef.

Dihubungi terpisah, Peneliti Indef Bhima Yudhistira menjelaskan, pemerintah tak perlu terburu-buru menerapkan lockdown. Dia mencontohkan, jika DKI Jakarta lockdown, maka inflasi nasional bisa menembus 6 persen di tahun ini, jauh di atas target Bank Indonesia sebesar 3 plus minus 1 persen.

“Jakarta mengandalkan sebagian besar bahan pangan dari luar daerah, sementara Jakarta menyumbang 20 persen total inflasi nasional. Kalau barang susah masuk, terjadi kelangkaan pastinya inflasi nasional akan tembus diatas 4-6 persen, yang rugi adalah masyarakat sendiri,” kata Bhima.

Tak hanya itu, kata Bhima, sebanyak 70 persen uang juga berputar di Jakarta. Jika lockdown dilakukan akan menimbulkan kepanikan di pasar keuangan.

“Ini akan memicu kepanikan di pasar keuangan. Maklum 38 persen surat utang dipegang oleh asing. Kalau serempak keluar karena panik tentunya. Indonesia bisa krisis karena lockdown di Jakarta,” jelasnya.

Langkah yang lebih bijak menurut Bhima adalah seperti yang dilakukan Singapura. Yakni membatasi aktivitas warga yang sudah lanjut usia hingga menunda acara yang melibatkan orang banyak.

“Jadi clear tidak perlu lockdown, dan penyebaran corona bisa dicegah dengan strategi yang tepat sasaran,” tambahnya.

Sebelumnya, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Rosan Roeslani mengaku telah mengusulkan lockdownkepada pemerintah untuk mengantisipasi penyebaran virus corona.

Usulan itu, kata Rosan, ia sendiri yang telah menyampaikan langsung pada Presiden Jokowi.

“Tiga hari yang lalu, langsung ke Presiden kita sampaikan,” ujar Roslan dalam diskusi terkait Omnibus Law yang digelar oleh Hotman Paris di Kopi Johny, Jakarta.

Sebagai usulan untuk tahapan awal, ia menyarankan agar pemerintah menutup sementara aktivitas sekolah hingga universitas.

“Kalau memang perlu dilakukan, seperti sekolah, universitas untuk diliburkan terlebih dahulu dalam rangka mencegah penyebaran, ya menurut saya kita lakukan,” pungkas Rosan.

Sebelumnya, Presiden Jokowi menyatakan belum mempertimbangkan untuk melakukan lockdown.

“Belum terpikir ke arah sana,” ucap Presiden Jokowi dalam jumpa pers di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang. (msn)