KeuanganNegara.id-Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengalokasikan penyertaan modal negara (PMN) sebesar Rp18,7 triliun kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pada 2020. Suntikan modal itu akan diberikan secara tunai.
“Arah kebijakan pembiayaan non utang pada 2020 salah satunya adalah mendorong pembiayaan investasi kepada BUMN, Badan Layanan Umum (BLU), dan badan lainnya,” kata Menteri Keuangan Sri Mulyani, di Komisi XI DPR, Senin (2/12).
Ia merinci, setidaknya enam BUMN akan menerima PMN tunai yakni PT PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) atau SMF, PT Hutama Karya (Persero), PT Permodalan Nasional Madani (Persero) atau PNM, PT Geo Dipa Energi, PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN, dan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI).
Dari catatan Kementerian Keuangan, PLN dan LPEI mendapatkan alokasi paling besar yakni Rp5 triliun. PMN yang diterima PLN akan digunakan untuk menyelesaikan pembangunan proyek ketenagalistrikan seperti pengembangan pembangkit tenaga listrik dari Energi Baru Terbarukan (EBT), transmisi, gardu induk, serta mempercepat penyediaan listrik di seluruh wilayah Indonesia terutama daerah 3T (terluar, terdepan, dan tertinggal).
Kemudian, Hutama Karya mendapatkan alokasi sebesar Rp3,5 triliun. Alokasi PMN pada perusahaan konstruksi ini merupakan kelanjutan dari PMN tahun sebelumnya, yakni untuk menyelesaikan ruas-ruas prioritas jalan Tol Trans Sumatera, meliputi Pekanbaru-Dumai dan Terbanggi Besar- Pematang Panggang- Kayu Agung.
Pemerintah juga memberikan pembiayaan kepada SMF sebesar Rp2,5 triliun untuk program pembiayaan perumahan, khususnya Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).
Lalu, pembiayaan kepada PNM sebesar Rp1 triliun dan Geo Dipa Energi Rp700 miliar.
“Ini adalah terobosan kebijakan dalam meningkatkan kinerja ekspor nasional dan menekan impor khususnya impor minyak dan gas melalui investasi kepada BUMN untuk penguatan neraca transaksi berjalan,” tuturnya.
Di samping pembiayaan tunai, Kementerian Keuangan juga akan menyiapkan pembiayaan non tunai kepada PT Pengembangan Armada Niaga Nasional (Persero) atau PANN dan PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) atau BPUI.
Dalam hal ini, Kementerian Keuangan akan melakukan konversi utang atausubsidiary loan agreement(SLA) masing-masing perusahaan menjadi ekuitas. Untuk PANN, pemerintah menyiapkan PMN sebesar Rp3,76 triliun dan BPUI sebesar Rp270 miliar.
“PT PANN dari sisi pembiayaan memiliki anak usaha dari sisi pembiayaan investasi modal kerja dan multiguna yang sudah mendapat persetujuan OJK. Jadi ini nampaknya BUMN sektor maritim yang sudah berdiri cukup lama,” jelas Sri Mulyani. (cnn)
KeuanganNegara.id-Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengalokasikan penyertaan modal negara (PMN) sebesar Rp18,7 triliun kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pada 2020. Suntikan modal itu akan diberikan secara tunai.
“Arah kebijakan pembiayaan non utang pada 2020 salah satunya adalah mendorong pembiayaan investasi kepada BUMN, Badan Layanan Umum (BLU), dan badan lainnya,” kata Menteri Keuangan Sri Mulyani, di Komisi XI DPR, Senin (2/12).
Ia merinci, setidaknya enam BUMN akan menerima PMN tunai yakni PT PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) atau SMF, PT Hutama Karya (Persero), PT Permodalan Nasional Madani (Persero) atau PNM, PT Geo Dipa Energi, PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN, dan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI).
Dari catatan Kementerian Keuangan, PLN dan LPEI mendapatkan alokasi paling besar yakni Rp5 triliun. PMN yang diterima PLN akan digunakan untuk menyelesaikan pembangunan proyek ketenagalistrikan seperti pengembangan pembangkit tenaga listrik dari Energi Baru Terbarukan (EBT), transmisi, gardu induk, serta mempercepat penyediaan listrik di seluruh wilayah Indonesia terutama daerah 3T (terluar, terdepan, dan tertinggal).
Kemudian, Hutama Karya mendapatkan alokasi sebesar Rp3,5 triliun. Alokasi PMN pada perusahaan konstruksi ini merupakan kelanjutan dari PMN tahun sebelumnya, yakni untuk menyelesaikan ruas-ruas prioritas jalan Tol Trans Sumatera, meliputi Pekanbaru-Dumai dan Terbanggi Besar- Pematang Panggang- Kayu Agung.
Pemerintah juga memberikan pembiayaan kepada SMF sebesar Rp2,5 triliun untuk program pembiayaan perumahan, khususnya Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).
Lalu, pembiayaan kepada PNM sebesar Rp1 triliun dan Geo Dipa Energi Rp700 miliar.
“Ini adalah terobosan kebijakan dalam meningkatkan kinerja ekspor nasional dan menekan impor khususnya impor minyak dan gas melalui investasi kepada BUMN untuk penguatan neraca transaksi berjalan,” tuturnya.
Di samping pembiayaan tunai, Kementerian Keuangan juga akan menyiapkan pembiayaan non tunai kepada PT Pengembangan Armada Niaga Nasional (Persero) atau PANN dan PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) atau BPUI.
Dalam hal ini, Kementerian Keuangan akan melakukan konversi utang atausubsidiary loan agreement(SLA) masing-masing perusahaan menjadi ekuitas. Untuk PANN, pemerintah menyiapkan PMN sebesar Rp3,76 triliun dan BPUI sebesar Rp270 miliar.
“PT PANN dari sisi pembiayaan memiliki anak usaha dari sisi pembiayaan investasi modal kerja dan multiguna yang sudah mendapat persetujuan OJK. Jadi ini nampaknya BUMN sektor maritim yang sudah berdiri cukup lama,” jelas Sri Mulyani. (cnn)
Discussion about this post