Putusan Pengadilan Pajak Nomor : PUT-35207/PP/M.VIII/99/2011

bahwa  berdasarkan  Pasal  36
ayat  (2)  KUP
disebutkan  bahwa tatacara  pengurangan,
penghapusan  atau
pembatalan  utang  Pajak sebagaimana
dimaksud  dalam  ayat  (1),
diatur  dengan  Keputusan Menteri Keuangan;

bahwa hasil
penelitian Majelis diketahui bahwa berdasarkan Pasal 23 ayat
(2) huruf
d Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan
Umum  dan
Tatacara  Perpajakan  sebagaimana  telah
diubah  dengan  Undang-undang
nomor  16  tahun  2000  yang
menyatakan  bahwa  Gugatan  Wajib
Pajak
atau  Penanggung  Pajak terhadap Keputusan
sebagaimana dimaksud  dalam
Pasal  36  yang berkaitan
dengan    Surat  Tagihan
Pajak,  hanya
dapat  diajukan kepada Badan Peradilan Pajak;

bahwa hasil
penelitian Majelis diketahui bahwa keputusan nomor
:  Nomor :
KEP-301/WPJ.21/BD.06/2010 tanggal 16 November 2010 adalah
mengenai
Pengurangan  atau  Pembatalan
Ketetapan  Pajak yang tidak benar atas
SKPKB PPN bukan atas Surat Tagihan Pajak seperti
yang  diamanahkan
dalam  Pasal  23 ayat (2) huruf d KUP tersebut di
atas;

bahwa
berdasarkan Pasal 4 ayat (2)  Keputusan Menteri Keuangan
nomor  :
542/KMK.04/2000  tentang  Tata
cara  Pengurangan  atau Penghapusan
Sanksi Administrasi  dan  Pengurangan  atau
Pembatalan Ketetapan Pajak,
ditegaskan bahwa terhadap keputusan yang
diterbitkan  Direktur
Jenderal  Pajak  yang berkaitan  dengan
Surat Ketetapan Pajak
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat diajukan  Permohonan
Kembali
kepada Direktur Jenderal Pajak;

bahwa  berdasarkan  uraian
di  atas,  Majelis  berpendapat
bahwa penerbitan surat keputusan Nomor
: KEP-301/WPJ.21/BD.06/2010 tanggal  16
November  2010
mengenai
Pengurangan  atau Pembatalan  Ketetapan
Pajak  yang  tidak  benar
atas  SKPKB  PPN Masa  Pajak
Maret  2004  telah  sesuai
dengan
peraturan  perpajakan yang  berlaku,
dengan  demikian  Majelis
memutuskan  permohonan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.