Putusan Pengadilan Pajak Nomor : PUT-35207/PP/M.VIII/99/2011

bahwa berdasarkan Pasal 36
ayat (2) KUP
disebutkan bahwa tatacara pengurangan,
penghapusan atau
pembatalan utang Pajak sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1),
diatur dengan Keputusan Menteri Keuangan;

bahwa hasil
penelitian Majelis diketahui bahwa berdasarkan Pasal 23 ayat
(2) huruf
d Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan
Umum dan
Tatacara Perpajakan sebagaimana telah
diubah dengan Undang-undang
nomor 16 tahun 2000 yang
menyatakan bahwa Gugatan Wajib
Pajak
atau Penanggung Pajak terhadap Keputusan
sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 36 yang berkaitan
dengan Surat Tagihan
Pajak, hanya
dapat diajukan kepada Badan Peradilan Pajak;

bahwa hasil
penelitian Majelis diketahui bahwa keputusan nomor
: Nomor :
KEP-301/WPJ.21/BD.06/2010 tanggal 16 November 2010 adalah
mengenai
Pengurangan atau Pembatalan
Ketetapan Pajak yang tidak benar atas
SKPKB PPN bukan atas Surat Tagihan Pajak seperti
yang diamanahkan
dalam Pasal 23 ayat (2) huruf d KUP tersebut di
atas;

bahwa
berdasarkan Pasal 4 ayat (2) Keputusan Menteri Keuangan
nomor :
542/KMK.04/2000 tentang Tata
cara Pengurangan atau Penghapusan
Sanksi Administrasi dan Pengurangan atau
Pembatalan Ketetapan Pajak,
ditegaskan bahwa terhadap keputusan yang
diterbitkan Direktur
Jenderal Pajak yang berkaitan dengan
Surat Ketetapan Pajak
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat diajukan Permohonan
Kembali
kepada Direktur Jenderal Pajak;

bahwa berdasarkan uraian
di atas, Majelis berpendapat
bahwa penerbitan surat keputusan Nomor
: KEP-301/WPJ.21/BD.06/2010 tanggal 16
November 2010
mengenai
Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan
Pajak yang tidak benar
atas SKPKB PPN Masa Pajak
Maret 2004 telah sesuai
dengan
peraturan perpajakan yang berlaku,
dengan demikian Majelis
memutuskan permohonan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.