🔊 Baca Artikel

KeuanganNegara.id -Bank Indonesia (BI) memperkuat bauran kebijakan guna mendukung upaya pemerintah dalam mempercepat pemulihan ekonomi nasional. Terdapat empat langkah bank sentral dalam memperkuat bauran kebijakan tersebut.

Gubernur BI Perry Warjiyo membeberkan pertama, melanjutkan kebijakan stabilisasi nilai tukar rupiah sesuai dengan fundamentalnya dan mekanisme pasar. Kedua, mendorong percepatan pemulihan ekonomi nasional melalui koordinasi yang erat dengan lebih menekankan penguatan sinergi ekspansi moneter dan akselerasi stimulus fiskal yang ditempuh pemerintah.

“Dalam kaitan ini Bank Indonesia berkomitmen untuk melakukan pendanaan atas APBN 2020 melalui pembelian SBN di pasar perdana secara terukur, baik melalui mekanisme pasar maupun pembelian secara langsung sebagai dukungan terhadap upaya untuk membiayai biaya kesehatan, perlindungan sosial, serta sektoral kementerian/lembaga dan pemerintah daerah guna mendukung program pemulihan ekonomi nasional,” jelas Perry dalam telekonferensi pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK).

Selain itu, lanjutnya, Bank Indonesia juga berbagi beban (burden sharing) dengan pemerintah untuk mempercepat pemulihan usaha mikro, kecil, menengah (UMKM) dan korporasi. “Sinergi yang sangat kuat dan erat antara fiskal dan moneter ini, terima kasih Bu Menteri (Menkeu Sri Mulyani Indrawati) atas koordinasi yang erat,” ucapnya.

Ketiga, bank sentral juga memperkuat koordinasi langkah-langkah kebijakan dengan pemerintah dan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan. Termasuk koordinasi yang erat dengan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

“Koordinasi yang erat tersebut dalam rangka pendanaan LPS melalui mekanisme repurchase agreement dan atau pembelian SBN yang dimiliki LPS sesuai dengan PP Nomor 33 Tahun 2020. Terima kasih Pak Halim (Ketua Dewan Komisioner LPS Halim Alamsyah) atas koordinasi yang erat ini sehingga PP 33/2020 sudah kita tindaklanjuti dengan nota kesepahaman dan perjanjian kerja sama antara Bank Indonesia dan LPS,” ungkap Perry.

Keempat, Bank Indonesia bersama pemerintah, industri perbankan, dan penyelenggara jasa sistem pembayaran (PJSP) mempercepat digitalisasi pembayaran untuk penyaluran bantuan sosial (bansos), elektronifikasi transaksi pemda, dan juga untuk mempercepat implementasi ekonomi dan keuangan digital sebagai bagian dari upaya pemulihan ekonomi nasional.

Dalam kaitannya dengan hal ini, jelas dia, koordinasi dan kolaborasi yang erat juga dilakukan bank sentral dengan perbankan dan teknologi finansial (tekfin) untuk memperluas akses UMKM dan masyarakat kepada layanan ekonomi dan keuangan.

“Dengan langkah-langkah bersama pemerintah, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), perbankan, tekfin, kami meyakini bahwa digitalisasi UMKM dan ekonomi masyarakat itu dapat juga menjadi sumber pertumbuhan ekonomi yang tentu saja diperkirakan akan membaik ke depan,” tutup Perry.(msn)