“Di tahun 2021, transfer ke daerah adalah Rp795,5 triliun. Dari APBN kalau total belanja negara adalah Rp2.750 triliun maka hampir sepertiganya adalah belanja negara yang dikirimkan kepada APBD dan juga sebagian langsung ke tingkat desa,” ungkapnya dalam acara bertema “Menjaga Resiliensi, Mendorong Percepatan Pemulihan Ekonomi dan Sosial Jawa Timur di Tengah Pandemi COVID-19” yang diselenggarakan secara virtual pada Rabu (04/11) tersebut.

Dari besarnya anggaran tersebut, Wamenkeu mengharapkan APBD bisa mendorong belanja dan Dana Desa digunakan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat desa serta mendorong kegiatan-kegiatan di desa.

Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa dalam kondisi pandemi seperti saat ini dimana pergerakan antar daerah ditinjau dari pergerakan manusia dan pergerakan barang menjadi sulit, Wamenkeu menginginkan agar kegiatan-kegiatan ekonomi lokal dioptimalkan oleh uang masyarakat maupun dengan menggunakan dana desa.

“Kita ingin agar sektor pertanian di daerah pedesaan tetap memproduksi produk-produk pertanian. Kegiatan UMKM di daerah tetap melakukan produksi barang hasil kerajinan, makanan, minuman, barang keperluan rumah tangga di daerah masing-masing. Dibeli oleh uang yang ada bukan hanya uang masyarakat, Dana Desa pun bisa saja dipakai untuk membeli produk-produk lokal dan digunakan secara bersama-sama” jelasnya.

Wamenkeu juga menyampaikan bahwa memutar perekonomian di tingkat lokal merupakan upaya yang perlu dipikirkan di tengah pandemi, disamping Pemerintah Pusat tetap menjalankan program perlindungan sosial dan program mendukung UMKM.

“Pasar Indonesia yang 270 juta penduduk, 60% ada di Jawa. Ini kita gunakan untuk mendorong kegiatan ekonomi, produksi, dan konsumsi serta investasi. Kita tahu yang konsumsi tersebut 56-57% dari total Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia. Kita gulirkan terus dorongan bagi PDB dan pertumbuhan ekonomi,” tutupnya. (kemenkeu)