🔊 Baca Artikel

KeuanganNegara.id -Kementerian keuangan menemukan, ada dana sebesar Rp 239 triliun milik pemerintah daerah (Pemda) yang masih mengendap di rekening kas umum daerah (RKUD).

Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara mengatakan, dana tersebut tercatat hingga pertengahan Oktober lalu.

“Ini berarti dana ada di perbankan, kalau ada di perbankan maka sebagian uang itu akan di taruh di bank sentral. Kami mendorong daerah untuk belanja, karena belanja sangat penting,” kata dia dalam Dialog Virtual, Rabu (4/11).

Suahasil menambahkan, pemerintah pusat menyesali adanya dana mangkrak tersebut. Padahal, dana yang mengendap di bank bisa digunakan Pemda untuk menciptakan aktivitas ekonomi di tingkat daerah demi mendongkrak pertumbuhan ekonomi 2020 yang sedang terdampak pandemi virus corona (Covid-19).

“Belanja di tingkat daerah dan desa sangat penting, kami mengharapkan bahwa APBD bisa mendorong belanja, digelontorkan sehingga bisa mendorong income dan kegiatan di desa,” ujar Suahasil.

Lebih lanjut Suahasil menyebut, agar belanja daerah bisa di optimalisasi, maka Pemda harus kreatif. Misalnya, belanja barang yang pelaksanaannya tersendat karena pandemi bisa digunakan untuk mendukung kegiatan ekonomi lokal seperti hasil kerajinan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan mendorong produk pertanian.

Dengan demikian, diharapkan roda perekonomian di tingkat bisa daerah berjalan. Kata Suahasil, optimalisasi belanja sangat penting karena dapat menggenjot konsumsi masyarakat. Maklum, kontribusi konsumsi masyarakat terhadap pertumbuhan ekonomi sekitar 56%-57%.

Wamenkeu menambahkan, pemerintah pusat juga berkomitmen untuk mendorong ekonomi lewat belanja termasuk akselerasi program pemulihan ekonomi nasional (PEN) di periode kuartal IV-2020 saat ini.

Setali tiga uang, di semester II-2020, sudah terjadi pemulihan ekonomi dari realisasi kuartal II-2020 yang kontraksi hingga 5,32%. Adapun, Kemenkeu memprediksi ekonomi tahun ini berada di kisaran 1,7% hingga minus 0,6%.(msn)