KeuanganNegara.id -Pemerintah dan Komisi XI DPR RI menyepakati besaran asumsi dasar ekonomi makro dan target pembangunan dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal Rancangan APBN 2021. Pertumbuhan ekonomi dipatok antara 4,5 hingga 5,5%, sedangkan nilai tukar rupiah Rp 13.700 hingga Rp 14.900 per dolar AS.
“Berbagai masukan dari pimpinan dan anggota mengenai KEM PPKF akan kami gunakan dalam rangka menyempurnakan nota keuangan dan rencana APBN 2021,” kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI di Jakarta.
Selain pertumbuhan ekonomi dan nilai tukar rupiah, pemerintah dan DPR mematok tingkat inflasi di antara 2%-4% dan suku bunga SBN 10 tahun 6,29%-8,29%. Sementara tingkat pengangguran terbuka di tetapkan antara 7,7% hingga 9,1%, kemiskinan 9,2%-9,7%, indeks gini rasio yakni 0,377-0,379, dan indeks pembangunan manusia 72.78-72.95.
Rapat kerja juga menyepakati nilai tukar petani dan nelayan disepakati berada pada kisaran 102-104.
Dengan proyeksi asumsi makro RAPBN 2021 sebagai acuan penyusunan APBN 2021, pemerintah akan menjalankan sejumlah kebijakan, di antaranya penanganan bidang kesehatan.
Kemudian akselerasi pemulihan ekonomi nasional dan penguatan reformasi bidang bantuan sosial, kesehatan, pendidikan, belanja negara, transfer ke daerah dan dana desa. Lalu ketahanan bencana dengan memprioritaskan percepatan pemulihan manufaktur, pariwisata, dan investasi serta pemanfaatan teknologi informasi.
Selanjutnya memberikan stimulus ekonomi yang berkeadilan, tepat sasaran dan produktif dengan fokus pada sektor informal, UMKM, petani, nelayan, sektor korporasi dan BUMN yang memiliki peran startegis bagi masyarakat.
Pemerintah juga akan menjaga dan meningkatkan daya beli masyarakat, meningkatkan efektivitas perlindungan sosial, memperkuat kebijakan dalam pengendalian impor khususnya pangan, serta meningkatkan nilai tukar petani dan nelayan.
Lalu memperkuat sinergi kebijakan sektor dan fiskal dalam meningkatkan produktivitas sektoral untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan memperkuat industri nasional.
Defisit anggaran juga akan dikendalikan dengan memperhatikan prioritas pembangunan nasional dan menjaga ruang fiskal dan keberlanjutan APBN.
Selain Sri Mulyani, rapat itu juga dihadiri Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Wimboh Santoso, serta Kepala Badan Pusat Statistik Suhariyanto.(msn)
Discussion about this post