KeuanganNegara.id- PT Bank Mandiri (Persero) Tbk mengaku masih belum fokus untuk memanfaatkan pelonggaran aturanloan to value(LTV) atau uang muka kredit pemilikan rumah (KPR) maupun kredit kendaraan bermotor (KKB). Namun demikian, perseroan tetap akan menawarkan fasilitas tersebut kepada calon debitur.
Alih-alih memanfaatkan pelonggaran uang muka, Direktur Retail Banking Bank Mandiri Donsuwan Simatupang mengatakan perseroan akan fokus pada pengembangan kredit properti bagi nasabah yang memiliki status karyawan tetap minimal satu tahun (termasuk masa pegawai kontrak) dan menyalurkan gaji melalui Bank Mandiri. Alasannya, pasar ini masih potensial sebesar 3,6 juta rekening.
Pada program ini, perusahaan pelat merah itu telah terlebih dulu memberikan fasilitas uang muka nol persen.
“Kalau yang 3,6 juta rekening itu bukan isu (pelonggaran LTV), kami lebih fokus yang kami punya yaitu 3,6 juta rekening,” ujarnya, Senin (23/9). Guna menggarap segmen menengah ke bawah alias terjangkau, perseroan bekerja sama dengan Perum Perumnas dalam pembiayaan KPR pada 45 proyek perumahan Perumnas di seluruh Indonesia. Plafon pembiayaan yang disiapkan mencapai Rp900 miliar.Perusahaan, sambung ia, bakal mempertimbangkan profil risiko calon debitur sebelum memberikan pelonggaran.
“Tentu kami melihattrack record(rekam jejak)costumer(nasabah), misalnya dia juga sudah mendapatkan pinjaman bisnis di kami. Jadi sebetulnya kami menilai risiko per nasabah bukan per produk. Kan tidak lucu, waktu pinjam untuk pembiayaan mobil ditolak, tapi waktu pinjam untuk motor dikasih,” katanya.
Ia menilai pelonggaran uang muka bakal mengerek permintaan kredit properti dan kendaraan. Pasalnya, saat ini, debitur banyak mengambil kredit untuk pembayaran uang muka. Dengan besaran uang muka lebih rendah, tentunya bakal memudahkan calon debitur.
Pelonggaran LTV, sambung dia, akan berdampak signifikan pada permintaan kredit properti menengah ke bawah dengan limit kredit Rp500 juta. Sayangnya, perusahaan dengan kode saham BMRI itu belum maksimal menggarap segmen tersebut.
“Dia nyicil dulu DP-nya, baru akad kreditnya, biasanya sampai setahun,” imbuhnya.
“Jadi begitu nanti kami melihat ada potensinya lebih pasti, kamu akan terus tambahkan,” ujarnya.
Kerja sama itu dialokasikan untuk pembiayaan rumah subsidi dan non subsidi. Porsinya, sebesar 60 persen untuk rumah subsidi yang umumnya berbentuk rumah tapak senilai Rp500 jut ke bawah. Sedangkan sisanya sebesar 40 persen dianggarkan untuk rumah non subsidi.
Anna menyebut konsep rumah tapak mendominasi sebesar 60 persen dari seluruh produk yang ditawarkan Perumnas. Tahun ini, Perumnas menargetkan sekitar 3.200 unit rumah tapak setara dengan Rp1,11 triliun dapat terserap.
“Kami melihat konsep ini adalah masih primadona bagi masyarakat Indonesia pada umumnya,” katanya.
Sementara itu, hingga Agustus 2019, Bank Mandiri tercatat telah menyalurkan KPR denganoutstanding sebesar Rp42,96 triliun, tumbuh 3,45 persen dari periode yang sama tahun sebelumnya. (cnn)
Discussion about this post