Keuangan Negara
  • Hot News
  • Internasional
  • Nasional
  • Daerah
  • BUMN & BUMD
  • Ekonomi
    • Bisnis
    • E-commerce
    • Finansial
  • Hukum
    • Daftar
    • Pemeriksaan
    • Pengadilan
  • Investasi
  • Dasar Pengetahuan
No Result
View All Result
  • Hot News
  • Internasional
  • Nasional
  • Daerah
  • BUMN & BUMD
  • Ekonomi
    • Bisnis
    • E-commerce
    • Finansial
  • Hukum
    • Daftar
    • Pemeriksaan
    • Pengadilan
  • Investasi
  • Dasar Pengetahuan
  • Login
  • Register
No Result
View All Result
Keuangan Negara
No Result
View All Result
Home Artikel

Benarkah Indonesia Darurat Utang?

Keuangan Negara IndonesiabyKeuangan Negara Indonesia
2019-02-01
inArtikel, Ekonomi
Reading Time: 4min read
AA
0
Share on FacebookShare on TwitterShare on WhatsApp

KeuanganNegara.id – Belakangan ramai di media massa mengenai Indonesia telah berada dalam keadaan darurat utang. Seorang tokoh bahkan mengatakan, saat ini, presiden sebagai kepala pemerintahan dapat di-impeach karena telah melanggar undang-undang, sebab defisit anggaran telah melebihi angka 3% terhadap APBN. Ramai-ramai pula masyarakat mengkritik pemerintah.

Pernyataan tersebut sesungguhnya keliru. Batas defisit anggaran yang disebutkan dalam UU Keuangan Negara ialah 3% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), bukan terhadap APBN. Kriteria defisit anggaran 3% tersebut, bila ditilik lebih jauh, dilatarbelakangi oleh perjanjian Maastricht yang menjadi cikal-bakal Uni Eropa. Dalam perjanjian tersebut disebutkan beberapa hal yang menjadi kesepakatan, di antaranya defisit anggaran yang dianggap aman tidak melebihi 3% terhadap PDB, dan rasio utang yang dianggap aman tidak melebihi 60% terhadap PDB.

Indonesia menganut sistem anggaran defisit. Hal ini tidak terlepas dari tujuan negara yakni kesejahteraan rakyat. Dalam hal ini, pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu syarat untuk tercapainya masyarakat yang sejahtera. Pembangunan ekonomi tidak hanya fokus pada perkembangan ekonomi, tetapi juga peningkatan kesejahteraan, keamanan dan kualitas sumber daya yang dimiliki. Sumber daya dimaksud bukan hanya pengolahan sumber daya alam, tetapi juga peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Terkait pertumbuhan ekonomi, diperlukan adanya kebijakan yang baik agar sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Dalam hal ini kebijakan pengelolaan anggaran melalui belaja dan penerimaan sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi tersebut. Saat menyusun rencana anggaran, pemerintah mengidentifikasi terlebih dahulu sisi kebutuhan.

Pemerintah berusaha memenuhi kebutuhan tersebut (dengan skala prioritas) untuk menyejahterakan rakyatnya melalui pengelolaan sisi penerimaan dan belanja negara. Selisih antara belanja dan penerimaan negara dalam APBN ditutupi dengan pembiayaan dan utang merupakan salah satu upaya pembiayaan. Bagi negara yang sedang berkembang, utang merupakan salah satu sumber dana untuk membantu mempercepat proses pembangunan ekonomi negaranya. Ini terjadi karena belum cukupnya dana yang berasal dari penerimaan dalam negeri, sehingga sumber pembiayaan berupa utang, khususnya utang dari luar negeri, sangat diperlukan. Hal ini juga menjadi salah satu alternatif untuk mencukupi kekurangan kebutuhan anggaran pembangunan di Indonesia.

Baca juga:   Sri Mulyani Optimistis Ekonomi Indonesia Kuartal III Membaik

Lebih spesifik lagi, utang ada untuk investasi dalam peningkatan infrastruktur. Infrastruktur yang kurang baik menjadi salah satu faktor kegagalan pasar yang akan berimbas pada tak meningkatnya (atau justru berkurangnya) kapasitas produksi dan berujung pada pertumbuhan ekonomi yang rendah atau justru menurun. Kapasitas produksi yang tinggi juga dapat menciptakan lapangan kerja dan pendapatan pajak yang lebih baik. Itulah mengapa jika dapat tepat mencapai tujuannya, maka utang berkorelasi positif dengan target pajak dan pertumbuhan ekonomi.

Dalam 10 tahun terakhir, pemerintah Indonesia secara serius telah menjaga angka defisit anggaran di bawah 3%. Angka defisit anggaran tertinggi terjadi pada tahun 2014 sebesar 2,8%, dan pada tahun ini, APBN-P 2017, mengasumsikan defisit anggaran sebesar 2,92%. Pelebaran defisit terjadi karena adanya perubahan komposisi dari sisi penerimaan dan belanja negara.

Dari sisi belanja negara, ada kenaikan subsidi energi dan belanja lain yang mendesak, salah satunya keputusan kalkulasi ulang untuk subsidi elpiji 3 kilogram, listrik dan Bahan Bakar Minyak (BBM). Keputusan dari Menteri BUMN dan ESDM menyatakan bahwa perbedaan antara jumlah subsidi yang terdapat pada APBN dengan biaya yang harus ditanggung oleh Pertamina akan dibayar oleh Pertamina dulu. Selanjutnya pada semester kedua, pemerintah akan memenuhi kewajiban pembayaran BBM yang selama ini belum terbayarkan. Namun demikian, pemerintah tetap berkomitmen melakukan penghematan belanja dan memberi outlook defisit sebesar 2,67%. Begitu juga bila dilihat dari sisi rasio utang terhadap PDB, pemerintah Indonesia telah berhasil menurunkan dan menjaga rasio utang di bawah 30% dalam 8 tahun terakhir.

Baca juga:   Virus Corona Buat Harga Minyak Anjlok

Rasio utang Indonesia hingga Juni 2017 sebesar 27,9%. Dibandingkan dengan negara-negara yang tergabung dalam G-20, rasio ini termasuk rendah. Data dari DJPPR Kementerian Keuangan pada Februari 2017 menunjukkan rasio utang Indonesia ada di urutan ke-19. Hanya Rusia yang rasionya lebih rendah yakni 17%. Negara-negara seperti Jepang, Italia, dan Amerika Serikat memiliki rasio utang lebih dari 100%, bahkan Jepang memiliki rasio utang 250,4%.

Selama kurun 2007-2017, Indonesia berhasil mencatatkan pertumbuhan ekonomi positif, terendah pada 2009 sebesar 4,6% akibat terimbas oleh krisis ekonomi di Amerika Serikat. Angka tersebut sesungguhnya bukan angka yang buruk, sebaliknya sangat baik. Berkati pondasi makro ekonomi yang lebih baik dibanding krisis ekonomi 1997, Indonesia berhasil meminimalisasi dampak krisis AS yang menyapu hampir seluruh negara di dunia.

Ketidakpastian global yang kini sedang terjadi menjadi salah satu faktor eksternal yang menekan perekonomian Indonesia. Dengan pondasi yang makin kuat, Indonesia justru berani merevisi asumsi pertumbuhan ekonomi dari 5,1% menjadi 5,2% di APBN-P 2017. Pertumbuhan ekonomi yang positif inilah yang akan menaikkan pendapatan pajak pemerintah yang digunakan untuk mendanai belanja negara.

Pada akhir 2014 lalu, pemerintahan Jokowi mulai mengurangi subsidi BBM. Terbukti, sejak Januari 2017, secara bertahap, subsidi listrik untuk pengguna 900 VA dicabut. Hal ini tak terlepas dari usaha pemerintah untuk memiliki ruang fiskal demi pemenuhan belanja infrastruktur. Rata-rata peningkatan alokasi belanja infrastruktur pemerintah 2015-2017 dibandingkan 2011-2014 sebesar 123,4%. Dalam periode tersebut, alokasi anggaran pendidikan dan kesehatan yang termasuk mandatory spending juga mengalami peningkatan masing-masing sebesar 27,4% dan 104%. Refocusing ini juga mengisyaratkan belanja subsidi dianggap tidak tepat sasaran. Dengan mengurangi 66,2% alokasi dan mengalihkannya ke belanja lain, maka tujuan pemerintah untuk menyejahterakan masyarakat menjadi lebih baik pencapaiannya—dengan eskalasi pembangunan infrastruktur dan perlindungan pemerintah terhadap masyarakat miskin di bidang pendidikan dan kesehatan.

Baca juga:   Pemerintah: Indonesia Punya Peluang Selamat dari Jurang Resesi

Pembiayaan melalui utang harus dilakukan dengan hati-hati dengan manajemen yang efektif dan efisien. Hal ini juga telah dilakukan oleh pemerintah dengan melakukan pendalaman pasar utang dalam negeri dengan tujuan meminimalisasi risiko yang ada pada utang luar negeri, yakni risiko nilai kurs yang berubah-ubah. Penerbitan utang baru pun didasarkan pada biaya utang yang rendah diiringi dengan forecasting kebutuhan kas pemerintah.

Kebijakan fiskal di sisi peneriman, pengeluaran, dan pembiayaan dilakukan untuk menjaga kesinambungan fiskal. Saat ini, defisit anggaran terbukti dapat menumbuhkan pertumbuhan ekonomi, yang memungkinkan pendapatan pajak yang lebih tinggi. Mengelola APBN bukanlah hal yang mudah, dan bukan berarti pemerintah tak berkeinginan mengurangi utang dan defisit. Namun, hal tersebut jangan sampai menghambat tujuan bernegara: social welfare.

Oleh Pringadi Abdi Surya, pegawai Ditjen Perbendaharaan

*) Tulisan ini adalah pendapat pribadi dan tidak mencerminkan kebijakan institusi di mana penulis bekerja

Share this:

  • Click to share on Twitter (Opens in new window)
  • Click to share on Facebook (Opens in new window)
Previous Post

Transportasi Berbasis Online: Penurunan Biaya Transaksi dan Proses Destruksi Kreatif

Next Post

Memanfaatkan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat sebagai Sumber Rujukan Menilai Kinerja Pemerintah

Keuangan Negara Indonesia

Keuangan Negara Indonesia

Keuangan Negara provides the latest economic, business, e-commerce, start-up, stock market, financial and all entrepeneur news from around Indonesia.

Next Post

Memanfaatkan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat sebagai Sumber Rujukan Menilai Kinerja Pemerintah

Discussion about this post

Stay Connected

  • 459 Fans
  • Trending
  • Comments
  • Latest

Gaji Terusan

2018-04-26

Menu-menu pada Aplikasi OM-SPAN

2018-04-26

Laporan Operasional

2018-04-26

Satuan Kerja

2018-04-26

Kenapa Anda Baru Ribut Soal Utang Indonesia Sekarang? 42 Tahun Anda Kemana?

0

Jokowi Targetkan Kemudahan Berbisnis 40 Besar Dunia Tahun 2019

0

‘Roadmap’ E-Commerce Masih Tunggu Aturan Perpajakan Bisnis Start-Up

0
Erick Thohir: Program DP Rp 0 Tak Mendidik untuk Generasi Milenial

Erick Thohir Pamer Saham BUMN Berhasil Melampaui LQ45, Ini Faktanya

0
Erick Thohir: Program DP Rp 0 Tak Mendidik untuk Generasi Milenial

Erick Thohir Pamer Saham BUMN Berhasil Melampaui LQ45, Ini Faktanya

2021-01-23
Wapres Ma’ruf: Meski Dunia Krisis Parah, Ada 2 Kunci Sukses Jalankan Bisnis

Bicara Dampak Pandemi, Ma’ruf Amin: Pemulihan Ekonomi Butuh Waktu Panjang

2021-01-23
BI Catat Lelang Wakaf Senilai Rp 30,32 Miliar

Ekonomi digital melaju, BI yakin nilai transaksi e-commerce bisa tumbuh 33,2% di 2021

2021-01-23
Menlu Retno: G42 Sediakan 10 Juta Dosis Vaksin Corona untuk Indonesia

Erick Thohir Sebut Penetrasi Bank Syariah di RI Kalah Jauh dengan 3 Negara Ini

2021-01-23

Recent News

Erick Thohir: Program DP Rp 0 Tak Mendidik untuk Generasi Milenial

Erick Thohir Pamer Saham BUMN Berhasil Melampaui LQ45, Ini Faktanya

2021-01-23
Wapres Ma’ruf: Meski Dunia Krisis Parah, Ada 2 Kunci Sukses Jalankan Bisnis

Bicara Dampak Pandemi, Ma’ruf Amin: Pemulihan Ekonomi Butuh Waktu Panjang

2021-01-23
BI Catat Lelang Wakaf Senilai Rp 30,32 Miliar

Ekonomi digital melaju, BI yakin nilai transaksi e-commerce bisa tumbuh 33,2% di 2021

2021-01-23
Menlu Retno: G42 Sediakan 10 Juta Dosis Vaksin Corona untuk Indonesia

Erick Thohir Sebut Penetrasi Bank Syariah di RI Kalah Jauh dengan 3 Negara Ini

2021-01-23

Tentang Keuangan Negara

Keuangan Negara menyajikan berita terbaru keuangan negara, ekonomi, bisnis, e-commerce, start-up, finansial, dan entrepreneur yang bersumber dari berbagai situs dan narasumber resmi

Follow Us

Menjadi Penulis

Keuangan Negara membuka kesempatan kepada siapapun dengan latar belakang apapun untuk bergabung menjadi kontributor.

Bagi yang ingin bergabung menulis, kirimkan contoh artikelnya ke email [email protected]

Untuk informasi lebih lanjut, silahkan kunjungi halaman berikut ini.

Telusuri Berdasarkan Kategori

  • Artikel
  • Bisnis
  • BUMN & BUMD
  • Daerah
  • Daftar
  • Dasar Pengetahuan
  • E-commerce
  • Ekonomi
  • Finansial
  • Hot News
  • Hukum
  • Internasional
  • Investasi
  • Nasional
  • Pemeriksaan
  • Pengadilan
  • Tanya & Jawab
  • Tentang Kami
  • Menjadi Penulis
  • Pedoman Media Siber
  • Hubungi Kami
  • Advertising

© 2017 Keuangan Negara

No Result
View All Result
  • Hot News
  • Internasional
  • Nasional
  • Daerah
  • BUMN & BUMD
  • Ekonomi
    • Bisnis
    • E-commerce
    • Finansial
  • Hukum
    • Daftar
    • Pemeriksaan
    • Pengadilan
  • Investasi
  • Dasar Pengetahuan
  • Login
  • Sign Up

© 2017 Keuangan Negara

Welcome Back!

Sign In with Facebook
Sign In with Google
OR

Login to your account below

Forgotten Password? Sign Up

Create New Account!

Sign Up with Facebook
Sign Up with Google
OR

Fill the forms below to register

All fields are required. Log In

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In

Follow & Support Us!!

Keuangan Negara menyajikan berita terbaru keuangan negara, ekonomi, bisnis, e-commerce, start-up, finansial, dan entrepreneur yang bersumber dari berbagai situs dan narasumber resmi

true