Keuangan Negara
  • Hot News
  • Internasional
  • Nasional
  • Daerah
  • BUMN & BUMD
  • Ekonomi
    • Bisnis
    • E-commerce
    • Finansial
  • Hukum
    • Daftar
    • Pemeriksaan
    • Pengadilan
  • Investasi
  • Dasar Pengetahuan
No Result
View All Result
  • Hot News
  • Internasional
  • Nasional
  • Daerah
  • BUMN & BUMD
  • Ekonomi
    • Bisnis
    • E-commerce
    • Finansial
  • Hukum
    • Daftar
    • Pemeriksaan
    • Pengadilan
  • Investasi
  • Dasar Pengetahuan
  • Login
No Result
View All Result
Keuangan Negara
No Result
View All Result
Home Ekonomi

BI Sebut Pemanfaatan KPBU Infrastruktur Daerah Tak Optimal

Keuangan Negara Indonesia by Keuangan Negara Indonesia
2019-11-09
in Ekonomi, Nasional
Reading Time: 1 min read
A A
0
Share on FacebookShare on TwitterShare on WhatsApp

[responsivevoice_button voice=”Indonesian Female” buttontext=”Baca Artikel”]

KeuanganNegara.id-Bank Indonesia (BI) menyebut pemanfaatan skema Kerja Sama antara Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) untuk pembiayaan proyek infrastruktur di daerah belum maksimal. Deputi Gubernur BI Rosmaya Hadi mengungkapkan penyebabnya adalah kurangnya pemahaman pemangku kepentingan terkait terhadap skema KPBU.

“Kami melihat masih perlu peningkatan pemahaman terhadap skema KPBU yang dapat mengatasi keterbatasan APBD ini. Terutama merealisasikan pembangunan infrastruktur yang tingkat pengembaliannya di bawah tingkat rate komersial,” katanya.

Hambatan implementasi KPBU, lanjutnya, juga dipicu sifat egosentris dari masing-masing pihak. Idealnya, menurut Rosmaya, mereka bisa bersinergi untuk mengerjakan proyek potensial di daerah.

“Kami benahi di segala arah, tetapi yang penting lagi adalah kompetensi sumber daya manusia,” tuturnya.

Ia menuturkan keterlibatan pihak swasta dalam pembangunan infrastruktur akan ditingkatkan. Pasalnya, selisih pembiayaan infrastruktur dalam lima tahun ke depan mencapai Rp5.000 triliun. Negara melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hanya mampu memenuhi Rp1.000 triliun dari total kebutuhan pembangunan infrastruktur sebesar Rp6.000 triliun.

Lewat campur tangan swasta, ia optimistis selisih modal pembangunan infrastruktur senilai Rp5.000 triliun itu dapat dipenuhi meskipun kondisi perekonomian tengah lesu.

“Besarnya (selisih) setara dengan aset lima bank BUMN,” ucapnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Badan Usaha Milik Negara (BUMN) membagi pembangunan proyek infrastruktur kepada perusahaan swasta, termasuk kontraktor lokal.

Ia mengingatkan perusahaan pelat merah untuk tak mengambil semua pembangunan proyek infrastruktur. Dalam beberapa kesempatan, Jokowi sudah sering mengeluarkan peringatan serupa.

“Saya sudah perintahkan ini, tidak sekali, dua kali. Jangan ambil semuanya! Berikan ruang bagi swasta dan pengusaha lokal. Saya harapkan lima tahun ke depan peran swasta, peran kontraktor lokal betul-betul bisa diberikan ruang yang sebesar besarnya,” katanya, Rabu (6/11) kemarin. (cnn)

Share this:

  • Click to share on Twitter (Opens in new window)
  • Click to share on Facebook (Opens in new window)
Previous Post

Pemerintah Siap Hukum Pemda yang Parkir APBD di Bank

Next Post

Modal Asing Rp266 T Banjiri RI Sampai 7 November

Keuangan Negara Indonesia

Keuangan Negara Indonesia

Keuangan Negara provides the latest economic, business, e-commerce, start-up, stock market, financial and all entrepeneur news from around Indonesia.

Next Post

Modal Asing Rp266 T Banjiri RI Sampai 7 November

Discussion about this post

Stay Connected

  • Trending
  • Comments
  • Latest

Gaji Terusan

2018-04-26

Siklus Anggaran

2018-04-26

Laporan Operasional

2018-04-26

Menu-menu pada Aplikasi OM-SPAN

2018-04-26

Kenapa Anda Baru Ribut Soal Utang Indonesia Sekarang? 42 Tahun Anda Kemana?

0

Jokowi Targetkan Kemudahan Berbisnis 40 Besar Dunia Tahun 2019

0

Presiden Jokowi: APBN-P 2017, Prioritaskan Program Yang Berdampak Langsung Bagi Masyarakat

0

Menkeu: Capai Target Sekaligus Jaga Iklim Bisnis

0

Kemenkeu Sebut Program Tapera Bisa Diikuti Peserta yang Punya Rumah

2021-06-30

Ramalan BI soal Tapering Off The Fed dan Siasat Mengantisipasinya

2021-06-30

OJK Pastikan Pinjol Legal Tidak Bisa Akses Kontak dan Galeri HP Debitur

2021-06-30

SKK Migas: Tujuh Proyek Hulu Migas Senilai Rp 21,12 Triliun Rampung

2021-06-30

Recent News

Kemenkeu Sebut Program Tapera Bisa Diikuti Peserta yang Punya Rumah

2021-06-30

Ramalan BI soal Tapering Off The Fed dan Siasat Mengantisipasinya

2021-06-30

OJK Pastikan Pinjol Legal Tidak Bisa Akses Kontak dan Galeri HP Debitur

2021-06-30

SKK Migas: Tujuh Proyek Hulu Migas Senilai Rp 21,12 Triliun Rampung

2021-06-30

Tentang Keuangan Negara

Keuangan Negara menyajikan berita terbaru keuangan negara, ekonomi, bisnis, e-commerce, start-up, finansial, dan entrepreneur yang bersumber dari berbagai situs dan narasumber resmi

Follow Us

Menjadi Penulis

Keuangan Negara membuka kesempatan kepada siapapun dengan latar belakang apapun untuk bergabung menjadi kontributor.

Bagi yang ingin bergabung menulis, kirimkan contoh artikelnya ke email [email protected]

Untuk informasi lebih lanjut, silahkan kunjungi halaman berikut ini.

Telusuri Berdasarkan Kategori

  • Artikel
  • Bisnis
  • BUMN & BUMD
  • Daerah
  • Daftar
  • Dasar Pengetahuan
  • E-commerce
  • Ekonomi
  • Finansial
  • Hot News
  • Hukum
  • Internasional
  • Investasi
  • Nasional
  • Pemeriksaan
  • Pengadilan
  • Tanya & Jawab
  • Tentang Kami
  • Menjadi Penulis
  • Pedoman Media Siber
  • Hubungi Kami
  • Advertising

© 2017 Keuangan Negara

No Result
View All Result
  • Hot News
  • Internasional
  • Nasional
  • Daerah
  • BUMN & BUMD
  • Ekonomi
    • Bisnis
    • E-commerce
    • Finansial
  • Hukum
    • Daftar
    • Pemeriksaan
    • Pengadilan
  • Investasi
  • Dasar Pengetahuan
  • Login

© 2017 Keuangan Negara

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In