Keuangan Negara
  • Hot News
  • Internasional
  • Nasional
  • Daerah
  • BUMN & BUMD
  • Ekonomi
    • Bisnis
    • E-commerce
    • Finansial
  • Hukum
    • Daftar
    • Pemeriksaan
    • Pengadilan
  • Investasi
  • Dasar Pengetahuan
No Result
View All Result
  • Hot News
  • Internasional
  • Nasional
  • Daerah
  • BUMN & BUMD
  • Ekonomi
    • Bisnis
    • E-commerce
    • Finansial
  • Hukum
    • Daftar
    • Pemeriksaan
    • Pengadilan
  • Investasi
  • Dasar Pengetahuan
  • Login
  • Register
No Result
View All Result
Keuangan Negara
No Result
View All Result
Home Ekonomi

BPK Sebut Pengeloaan Utang Tak Efektif, Ini Respons Sri Mulyani

Keuangan Negara IndonesiabyKeuangan Negara Indonesia
2020-05-10
inEkonomi, Nasional
Reading Time: 2min read
AA
0
BPK Sebut Pembayaran Piutang DKI Rp5,1 T Wewenang Sri Mulyani
Share on FacebookShare on TwitterShare on WhatsApp

KeuanganNegara.id-Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati buka suara mengenai hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK yang menyebut pengelolaan utangpemerintah pusat kurang efektif. Ia mengklaim tekah mengelola utang secara hati-hati.

“Mengenai studi yang dilakukan BPK, ya kita hormati. Kami terus melakukan pengelolaan utang secara berhati-hati dan bertanggung jawab,” ujar Sri Mulyani dalam konferensi video, Jumat petang, 8 Mei 2020.

Sri Mulyani mengatakan dalam situasi penerimaan negara yang turun dan kebutuhan belanja sangat besar, utang menjadi salah satu instrumen dalam pembiayaan APBN. “Kalau kita hanya mengamankan APBN kita sendiri, ya kita mendingan tidak usah belanja. Kan enggak begitu.”

Baca juga:   Harga Minyak Melonjak Ditopang Harapan Pemangkasan Produksi

Kondisi ekonomi nasional dan sosial, kata Sri Mulyani, mengharapkan APBN untuk terus berekspansi. Karena itu pemerintah terus melakukannya. Dampaknya, pemerintah perlu melakukan konsolidasi fiskal dengan menggenjot penerimaan dan mengefisienkan belanja.

“Kan juga ini sebetulnya sama, walau kita melakukan belanja dan tambah utang. Namun kita juga melihat hasilnya, infrastruktur menjadi baik, kemiskinan menurun, sampai terjadinya Covid-19,” ujar Sri Mulyani.

Dalam mengelola keuangan negara, kata Sri Mulyani, pemerintah tidak hanya mengacu kepada satu rumus, satu kebutuhan, dan satu tujuan. Ia menekankan bahwa fiskal adalah instrumen, bukan tujuan. “Namun tidak berarti kita ugal-ugalan.”

BPK sebelumnya telah melakukan pemeriksaan kinerja atas efektivitas pengelolaan utang pemerintah pusat untuk menjamin biaya minimal dan risiko terkendali serta kesinambungan fiskal tahun 2018 hingga triwulan III 2019.

Baca juga:   Erick Thohir Rombak Direksi dan Komisaris BUMN Lagi, Kini Giliran Danareksa

Pemeriksaan dilakukan pada Kementerian Keuangan dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, serta instansi terkait pengelolaan utang tersebut. “BPK menyimpulkan bahwa pengelolaan utang pemerintah pusat kurang efektif untuk menjamin biaya minimal dan risiko terkendali serta kesinambungan fiskal,” ujar Ketua BPK Agung Firman dalam Sidang Paripurna DPR di Gedung DPR, Jakarta.

Penilaian tersebut disebabkan beberapa hal, antara lain karena pengelolaan utang pemerintah pusat belum didukung dengan peraturan terkait dengan manajemen risiko keuangan negara dan penerapan fiscal sustainability analysis termasuk debt sustainability analysis secara komprehensif. Sehingga, berpotensi menimbulkan gangguan atas keberlangsungan fiskal di masa mendatang.

Baca juga:   Harga Minyak Menguat Pekan lalu dipicu Optimisme Damai Dagang AS-China

Hasil pemeriksaan itu dimuat dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2019. Laporan tersebut telah diserahkan kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Puan Maharani pada hari ini.

IHPS II Tahun 2019 ini merupakan ikhtisar dari 488 Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK pada pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN dan badan lainnya yang meliputi hasil pemeriksaan atas 1 laporan keuangan, 267 hasil pemeriksaan kinerja, dan 220 hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu (DTT).(msn)

Share this:

  • Click to share on Twitter (Opens in new window)
  • Click to share on Facebook (Opens in new window)
Previous Post

Sri Mulyani Singgung Alasan Penunjukan Ruangguru dkk Tanpa Tender

Next Post

Stafsus Sri Mulyani Ungkap Utang-Piutang Pusat dengan Anies

Keuangan Negara Indonesia

Keuangan Negara Indonesia

Keuangan Negara provides the latest economic, business, e-commerce, start-up, stock market, financial and all entrepeneur news from around Indonesia.

Next Post
Sri Mulyani Klaim Sudah Bayar ‘Utang’ ke DKI Rp2,6 T

Stafsus Sri Mulyani Ungkap Utang-Piutang Pusat dengan Anies

Discussion about this post

Stay Connected

  • 448 Fans
  • Trending
  • Comments
  • Latest

Gaji Terusan

2018-04-26

Menu-menu pada Aplikasi OM-SPAN

2018-04-26

Laporan Operasional

2018-04-26

Satuan Kerja

2018-04-26

Kenapa Anda Baru Ribut Soal Utang Indonesia Sekarang? 42 Tahun Anda Kemana?

0

Jokowi Targetkan Kemudahan Berbisnis 40 Besar Dunia Tahun 2019

0

‘Roadmap’ E-Commerce Masih Tunggu Aturan Perpajakan Bisnis Start-Up

0
Klaim Token Listrik Gratis Lewat WhatsApp Baru Bisa Dilakukan 6 April

Usai Kunjungi Kalsel, Jokowi ke Sulbar Tinjau Dampak Gempa Mamuju

0
Klaim Token Listrik Gratis Lewat WhatsApp Baru Bisa Dilakukan 6 April

Usai Kunjungi Kalsel, Jokowi ke Sulbar Tinjau Dampak Gempa Mamuju

2021-01-19
Sri Mulyani Beberkan Klaster yang Serap Anggaran Pemulihan Ekonomi Paling Rendah

Sri Mulyani beberkan grand design Sovereign Wealth Fund (SWF)

2021-01-19
60 Mal Siap Buka 5 Juni Usai PSBB DKI Berakhir

Pemerintah Diminta Kurangi Pajak Pusat Perbelanjaan

2021-01-19
Fakultas Kedokteran Unpad Simulasi Uji Klinis Fase 3 Vaksin Covid-19

Kementerian BUMN Bantah Ada “Chip” di Dalam Vaksin Covid-19

2021-01-19

Recent News

Klaim Token Listrik Gratis Lewat WhatsApp Baru Bisa Dilakukan 6 April

Usai Kunjungi Kalsel, Jokowi ke Sulbar Tinjau Dampak Gempa Mamuju

2021-01-19
Sri Mulyani Beberkan Klaster yang Serap Anggaran Pemulihan Ekonomi Paling Rendah

Sri Mulyani beberkan grand design Sovereign Wealth Fund (SWF)

2021-01-19
60 Mal Siap Buka 5 Juni Usai PSBB DKI Berakhir

Pemerintah Diminta Kurangi Pajak Pusat Perbelanjaan

2021-01-19
Fakultas Kedokteran Unpad Simulasi Uji Klinis Fase 3 Vaksin Covid-19

Kementerian BUMN Bantah Ada “Chip” di Dalam Vaksin Covid-19

2021-01-19

Tentang Keuangan Negara

Keuangan Negara menyajikan berita terbaru keuangan negara, ekonomi, bisnis, e-commerce, start-up, finansial, dan entrepreneur yang bersumber dari berbagai situs dan narasumber resmi

Follow Us

Menjadi Penulis

Keuangan Negara membuka kesempatan kepada siapapun dengan latar belakang apapun untuk bergabung menjadi kontributor.

Bagi yang ingin bergabung menulis, kirimkan contoh artikelnya ke email [email protected]

Untuk informasi lebih lanjut, silahkan kunjungi halaman berikut ini.

Telusuri Berdasarkan Kategori

  • Artikel
  • Bisnis
  • BUMN & BUMD
  • Daerah
  • Daftar
  • Dasar Pengetahuan
  • E-commerce
  • Ekonomi
  • Finansial
  • Hot News
  • Hukum
  • Internasional
  • Investasi
  • Nasional
  • Pemeriksaan
  • Pengadilan
  • Tanya & Jawab
  • Tentang Kami
  • Menjadi Penulis
  • Pedoman Media Siber
  • Hubungi Kami
  • Advertising

© 2017 Keuangan Negara

No Result
View All Result
  • Hot News
  • Internasional
  • Nasional
  • Daerah
  • BUMN & BUMD
  • Ekonomi
    • Bisnis
    • E-commerce
    • Finansial
  • Hukum
    • Daftar
    • Pemeriksaan
    • Pengadilan
  • Investasi
  • Dasar Pengetahuan
  • Login
  • Sign Up

© 2017 Keuangan Negara

Welcome Back!

Sign In with Facebook
Sign In with Google
OR

Login to your account below

Forgotten Password? Sign Up

Create New Account!

Sign Up with Facebook
Sign Up with Google
OR

Fill the forms below to register

All fields are required. Log In

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In

Follow & Support Us!!

Keuangan Negara menyajikan berita terbaru keuangan negara, ekonomi, bisnis, e-commerce, start-up, finansial, dan entrepreneur yang bersumber dari berbagai situs dan narasumber resmi

true