Keuangan Negara
  • Hot News
  • Internasional
  • Nasional
  • Daerah
  • BUMN & BUMD
  • Ekonomi
    • Bisnis
    • E-commerce
    • Finansial
  • Hukum
    • Daftar
    • Pemeriksaan
    • Pengadilan
  • Investasi
  • Dasar Pengetahuan
No Result
View All Result
  • Hot News
  • Internasional
  • Nasional
  • Daerah
  • BUMN & BUMD
  • Ekonomi
    • Bisnis
    • E-commerce
    • Finansial
  • Hukum
    • Daftar
    • Pemeriksaan
    • Pengadilan
  • Investasi
  • Dasar Pengetahuan
  • Login
  • Register
No Result
View All Result
Keuangan Negara
No Result
View All Result
Home Nasional

Sri Mulyani Singgung Alasan Penunjukan Ruangguru dkk Tanpa Tender

Keuangan Negara IndonesiabyKeuangan Negara Indonesia
2020-05-10
inNasional
Reading Time: 3 mins read
AA
0
Share on FacebookShare on TwitterShare on WhatsApp

KeuanganNegara.id-Keberadaan Ruangguru dan 7 platform online lainnya di Kartu Prakerja 2020 dipersoalkan publik karena tanpa melalui proses tender. Untuk pelatihan, dana yang digelontorkan pemerintah mencapai 5,6 triliun.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan, pemerintah tidak melakukan proses lelang karena memang 8 platform onlinetersebut bukan penyelenggara pelatihan daring, melainkan hanya jadi penghubung antara peserta dengan penyedia kursus online.

“Pemerintak tak melakukan tender dengan platform digital karena tak ada penyelenggaraan barang atau jasa yang dibayarkan kepada mitra perusahaan digital. Jadi tidak ada pembelian kepada mereka,” kata Sri Mulyani dikutip dari keterangan resmi Kartu Prakerja.

Selain Ruangguru, ada 7 perusahaan mitra lain yang ditunjuk pemerintah di Kartu Pekerja untuk tahun ini di antaranya Tokopedia, Bukalapak, MauBelajarApa, HarukaEdu, PijarMahir, Sekolah.mu dan Sisnaker.

Selain itu, kata Sri Mulyani, skema pelatihan online Kartu Prakerja didasarkan pada minat peserta. Di mana pemerintah maupun mitra online hanya memfasilitasi pelatihan yang diselenggarakan secara daring tersebut.

“Pembeliannya kepada para content provider berdasarkan minat dari ribuan bahkan jutaan peserta Kartu Prakerja,” ujar Sri Mulyani.

Sementara itu, Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Roni Dwi Susanto, menjelaskan penunjukan 7 mitra dalam pelatihan Kartu Prakerja tak masuk dalam Perpres Nomor 16 Tahun 2018.

“Kerja sama antara Manajemen Pelaksana Kartu Prakerja dan platform digital dalam penyelenggaraan pelatihan tidak termasuk dalam ruang lingkup Perpres 16/2018 karena biaya pelatihan disalurkan langsung kepada peserta,” ucap Roni.

Sehingga, lanjut Roni, kurang tepat jika menyebut pelatihan online di Kartu Prakerja sebagai bentuk pengadaan barang atau jasa instansi pemerintah sehingga harus melalui mekanisme tender.

“Yang belanja biaya pelatihan adalah masyarakat, bukan kementerian/lembaga. Agar program Kartu Prakerja tepat sasaran. Sangat diperlukan kejujuran calon peserta dalam mengisi formulir pendaftaran, kata dia lagi.

Pemerintah klaim transparan

Sebelumnya, Direktur Komunikasi Manajemen Pelaksana Prakerja, Panji Winanteya Ruky, menjelaskan kalau pemilihan perusahaan mitra pelatihan sebenarnya terbuka. Namun dia mengklaim, saat ini baru delapan perusahaan yang saat ini dinilai cukup siap menyediakan pelatihan.

“Kerja sama ini sifatnya terbuka. Tidak ada penunjukan atau pengarahan. Namun kerja sama bagi platform digital yang bisa dan mau memenuhi syaratnya. Kami pun masih mengevaluasi kinerja platform. Ke depannya kami akan menambah mitra begitu program ini berhasil melayani masyarakat di tahap awal,” jelas.

Diungkapkan Panji, saat nota kesepahaman tanggal 20 Maret lalu, delapan mitra tersebut sudah menyatakan kesanggupan untuk menjadi penyelenggara pelatihan online Kartu Prakerja.

“Sampai sekarang kami masih terbuka mengembangkan kerja sama bagi platform yang sanggup. Delapan yang ada terus dievaluasi berbasis pelayanan peserta dan kewajiban sesuai Permenko. Saat itu diskusi dipimpin oleh Kemenko dan KSP. Manajemen Pelaksana baru dibentuk Maret 17,” ujar dia.

Menurut Panji, pemerintah terbuka bagi perusahaan lain yang memiliki kompetensi sebagai penyelenggara pelatihan untuk program Kartu Prakerja.

“Jika ada platform digital yang ingin berkerja sama, kami terbuka untuk eksplorasi. Sudah ada 3 yang sedang penjajakan. Pengembangan kemitraan masih berlangsung sampai dengan sekarang, karena kami akan menambah platform digital ke depannya,” tutur dia.

“Berdasarkan Perpres 36/2020 desain distribusi program ini memang dengan jalur digital. Kami mulai dengan delapan mitra platform dulu, termasuk Sisnaker (Kemnaker) dan Pijar (Telkom) yang plat merah,” kata dia lagi.(msn)

Share this:

  • Click to share on Twitter (Opens in new window)
  • Click to share on Facebook (Opens in new window)
Previous Post

Perubahan Asumsi Makro dan Postur APBN 2020 Segera Disampaikan

Next Post

BPK Sebut Pengeloaan Utang Tak Efektif, Ini Respons Sri Mulyani

Keuangan Negara Indonesia

Keuangan Negara Indonesia

Keuangan Negara provides the latest economic, business, e-commerce, start-up, stock market, financial and all entrepeneur news from around Indonesia.

Next Post

BPK Sebut Pengeloaan Utang Tak Efektif, Ini Respons Sri Mulyani

Discussion about this post

Stay Connected

  • Trending
  • Comments
  • Latest

Gaji Terusan

2018-04-26

Siklus Anggaran

2018-04-26

Menu-menu pada Aplikasi OM-SPAN

2018-04-26

Laporan Operasional

2018-04-26

Kenapa Anda Baru Ribut Soal Utang Indonesia Sekarang? 42 Tahun Anda Kemana?

0

Jokowi Targetkan Kemudahan Berbisnis 40 Besar Dunia Tahun 2019

0

Presiden Jokowi: APBN-P 2017, Prioritaskan Program Yang Berdampak Langsung Bagi Masyarakat

0

Menkeu: Capai Target Sekaligus Jaga Iklim Bisnis

0

Kemenkeu Sebut Program Tapera Bisa Diikuti Peserta yang Punya Rumah

2021-06-30

Ramalan BI soal Tapering Off The Fed dan Siasat Mengantisipasinya

2021-06-30

OJK Pastikan Pinjol Legal Tidak Bisa Akses Kontak dan Galeri HP Debitur

2021-06-30

SKK Migas: Tujuh Proyek Hulu Migas Senilai Rp 21,12 Triliun Rampung

2021-06-30

Recent News

Kemenkeu Sebut Program Tapera Bisa Diikuti Peserta yang Punya Rumah

2021-06-30

Ramalan BI soal Tapering Off The Fed dan Siasat Mengantisipasinya

2021-06-30

OJK Pastikan Pinjol Legal Tidak Bisa Akses Kontak dan Galeri HP Debitur

2021-06-30

SKK Migas: Tujuh Proyek Hulu Migas Senilai Rp 21,12 Triliun Rampung

2021-06-30

Tentang Keuangan Negara

Keuangan Negara menyajikan berita terbaru keuangan negara, ekonomi, bisnis, e-commerce, start-up, finansial, dan entrepreneur yang bersumber dari berbagai situs dan narasumber resmi

Follow Us

Menjadi Penulis

Keuangan Negara membuka kesempatan kepada siapapun dengan latar belakang apapun untuk bergabung menjadi kontributor.

Bagi yang ingin bergabung menulis, kirimkan contoh artikelnya ke email [email protected]

Untuk informasi lebih lanjut, silahkan kunjungi halaman berikut ini.

Telusuri Berdasarkan Kategori

  • Artikel
  • Bisnis
  • BUMN & BUMD
  • Daerah
  • Daftar
  • Dasar Pengetahuan
  • E-commerce
  • Ekonomi
  • Finansial
  • Hot News
  • Hukum
  • Internasional
  • Investasi
  • Nasional
  • Pemeriksaan
  • Pengadilan
  • Tanya & Jawab
  • Tentang Kami
  • Menjadi Penulis
  • Pedoman Media Siber
  • Hubungi Kami
  • Advertising

© 2017 Keuangan Negara

No Result
View All Result
  • Hot News
  • Internasional
  • Nasional
  • Daerah
  • BUMN & BUMD
  • Ekonomi
    • Bisnis
    • E-commerce
    • Finansial
  • Hukum
    • Daftar
    • Pemeriksaan
    • Pengadilan
  • Investasi
  • Dasar Pengetahuan
  • Login
  • Sign Up

© 2017 Keuangan Negara

Welcome Back!

Sign In with Facebook
Sign In with Google
OR

Login to your account below

Forgotten Password? Sign Up

Create New Account!

Sign Up with Facebook
Sign Up with Google
OR

Fill the forms below to register

All fields are required. Log In

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In