“Hampir seluruh sektor dalam perekonomian mendapatkan insentif perpajakan. Total estimasinya mencapai Rp35,3 triliun plus pajak UMKM yang ditanggung pemerintah,” ungkap Airlangga, beberapa waktu lalu.

Sementara 18 sektor usaha yang akan mendapat perluasan keringanan pajak, yaitu industri pertanian, kehutanan, dan perikanan, pertambangan dan penggalian, dan industri pengolahan. Lalu, juga akan diberikan ke industri pengadaan gas listrik, gas uap air panas, dan air dingin, pengelolaan air limbah daur ulang sampah, konstruksi, dan perdagangan besar eceran reparasi peralatan mobil dan sepeda motor.

Kemudian, industri pengangkutan dan pergudangan, penyediaan akomodasi makan minum, informasi dan komunikasi, aktivitas keuangan dan asuransi, real estate, serta servis jasa profesional ilmiah dan teknis. Selanjutnya, industri penyewaan gudang usaha, tenaga kerja, dan agen perjalanan termasuk pariwisata, pendidikan, kesehatan manusia dan aktivitas sosial, industri pariwisata, kesenian, hiburan dan rekreasi, dan aktivitas jasa lain dan perusahaan di kawasan berikat.

Lantas, seperti apa cara mendapatkannya?

Saat ini sebenarnya pemerintah belum mengeluarkan aturan teknis untuk mekanisme pemberian keringanan pajak tersebut. Namun, merujuk pada aturan keringanan pajak yang sebelumnya diberikan ke industri manufaktur, setidaknya ada beberapa cara yang bisa dilakukan.

Untuk bebas PPh Pasal 21, pemberi kerja dapat memberitahu pemanfaatan insentif ini ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) terdaftar. Lalu, akan diproses oleh KPP.

Selanjutnya, untuk bebas PPh 22 dan pengurangan PPh Pasal 25, perusahaan perlu menyampaikan surat permohonan pembebasan ke KPP terdaftar. Begitu pula dengan restitusi, bisa didapat bila perusahaan telah mengajukan permohonan percepatan melalui pengisian SPT masa PPN atau mengajukan ke KPP.

Sementara Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas DJP Kemenkeu Hestu Yoga Saksama mengatakan aturan teknis akan segera dikeluarkan. Aturan itu akan merevisi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 23/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Wabah Virus Corona.

“Minggu depan (minggu ini) seharusnya sudah bisa terbit, saat ini sedang finalisasi PMK nya,” ujarnya. (cnn)