KeuanganNegara.id-Pemerintah memutuskan untuk memperlebar defisit APBN 2020 dengan estimasi mencapai 5,07% terhadap PDB atau sebesar Rp 852 triliun. Pelebaran defisit di atas ambang 3% PDB bahkan diputuskan hingga tahun 2022.

Pelebaran defisit anggaran sebagai konsekuensi kebijakan penanganan dan stimulus fiskal yang pemerintah tempuh dalam menghadapi Covid-19 di Indonesia. Pelebaran defisit diarahkan pada tiga prioritas yaitu mempercepat penanggulangan Covid-19, memberikan bantuan kepada masyarakat terdampak, dan melindungi ketahanan dunia usaha.

Defisit anggaran yang melebar menyebabkan kebutuhan pembiayaan ikut meningkat. Direktur Riset Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Piter Abdullah dan Ekonom CORE Indonesia Yusuf Manilet dalam laporan terbarunya, menilai setidaknya ada empat potensi risiko yang perlu diantisipasi pemerintah akibat pelebaran defisit dan pembiayaan anggaran hingga tahun 2022.

Pertama, risiko dominasi kepemilikan asing pada surat utang pemerintah. Melebarnya defisit akan mendorong pemerintah menerbitkan surat utang negara (SUN) sebagai salah satu sumber pembiayaan. Namun, penerbitan SUN masih bergantung pada investor asing, di mana sekitar 35% kepemilikan SUN oleh investor asing.

Porsi tersebut dinilai relatif besar jika dibandingkan dengan negara-negara peer seperti Thailand, Malaysia, ataupun China sehingga menjadikan struktur pembiayaan anggaran sangat rentan terhadap pelarian modal secara tiba-tiba (sudden capital outflow).

“Contoh teranyar bisa dilihat pada bulan Februari dan Maret lalu ketika dana asing keluar sebanyak Rp 145 triliun dari surat utang pemerintah. Dampaknya imbal hasil SUN meningkat dan beban biaya penerbitan SUN di masa mendatang menjadi lebih besar,” ujar Tim Ekonom CORE tersebut.

Kedua, risiko pelemahan nilai tukar. Risiko sudden capital outflow pun pada gilirannya akan mendorong pelemahan nilai tukar rupiah. Kondisi ini sudah terlihat di mana Januari-Maret, rupiah terdepresiasi 17,4% akibat keluarnya modal asing dari pasar keuangan. Pelemahan rupiah pun menjadi salah satu yang terdalam di dunia.

Ketiga, risiko terjadinya crowding-out. CORE mengatakan, hal ini bisa terjadi karena pelebaran defisit anggaran akan menyerap banyak likuiditas dari perbankan. Dampaknya, swasta akan semakin kesulitan mencari sumber pembiayaan dari dalam negeri.

“Kalaupun mereka mencari sumber pembiayaan dari dalam negeri melalui penerbitan surat utang (obligasi), mereka harus menawarkan surat utang dengan imbal hasil yang lebih tinggi untuk bersaing dengan surat utang yang diterbitkan oleh pemerintah,” lanjut Piter dan Yusuf.

Keempat, risiko peningkatan utang luar negeri (ULN) swasta. Jika sektor swasta kesulitan mencari sumber pembiayaan dari dalam negeri, opsi utang luar negeri pun akan menjadi pilihan yang lebih menarik, terutama ketika suku bunga di luar negeri cenderung menurun.

CORE memperingatkan, peningkatan utang luar negeri swasta perlu menjadi perhatian karena 89% ULN swasta berdenominasi dollar AS dan rentan terhadap fluktuasi nilai tukar.

Risiko pun bertambah bagi swasta yang menjual barang dan jasa yang terkait komoditas. Sebab, potensi pelemahan harga komoditas bisa berdampak terhadap memburuknya arus kas (cashflow) perusahaan dan berpotensi meningkatkan risiko gagal bayar.

“Faktanya pertumbuhan utang luar negeri swasta yang bergerak di sektor komoditas lebih tinggi dibandingkan sektor-sektor lain seperti manufkatur ataupun keuangan,” tandasnya. (msn)