KeuanganNegara.id- Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) meminta pemerintah menghentikan pemberian subsidi Light Rail Transit (LRT) Palembang mulai 2020. Permintaan disampaikan karena anggota dewan menilai LRT itu lebih menyasar masyarakat kelas menengah ke atas yang notabene tak layak mendapatkan subsidi.

Anggota Komisi V DPR Bambang Haryo Soekartono mengatakan LRT Palembang memfasilitasi kelas menengah atas lantaran rute LRT menghubungkan rute Jakabaring Sport City ke Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II, ketimbang menuju terminal maupun pelabuhan.

“Sekali lagi kami sangat keberatan, kalau misalnya LRT Palembang masih diberikan subsidi. Subisidi ini harus diberikan kepada yang memang membutuhkan,” katanya, Selasa (3/9).

Atas dasar itu, ia menilai subsidi LRT Palembang salah sasaran. Seharusnya, sambung dia, subsidi dialokasikan kepada bidang lain yang memfasilitasi kebutuhan masyarakat menengah ke bawah. “Mohon maaf kami keberatan sekali,” tegasnya.

Menhub menyebut meskipun banyak dimanfaatkan kelas menengah ke atas, namun kehadiran transportasi massal mampu mendorong masyarakat untuk meninggalkan kendaraan pribadi. Dengan demikian, persoalan macet bisa terurai. Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan menyiapkan subsidi sebesar Rp180 miliar -Rp200 miliar untuk subsidi LRT Palembang tahun depan. Lewat insentif itu harga tiket antar stasiun yang dibebankan ke penumpang hanya Rp5.000.

Tiket tersebut lebih murah Rp5.000 jika harga tiket tanpa subsidi yang bisa tembus Rp10 ribu.

Menanggapi usulan tersebut, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi bersikeras jika moda transportasi yang menelan investasi hingga Rp12,5 triliun tetap harus disubsidi. Alasannya, semua angkutan massal mendapatkan fasilitas subsidi.

“Tidak mungkin angkutan massa tidak mendapat subsidi,” ujarnya.

“Transportasi massal juga memberikan manfaat kepada lingkungan,” imbuhnya.

Kabar LRT Palembang sepi penumpang pernah berhembus di telinga khalayak. Usai gelaran Asian Games 2018, LRT Palembang hanya ramai saat akhir pekan.

Pada April 2019 lalu, Kepala Balai Teknik Perekeretaapian Wilayah Sumbagsel Sugianto mengungkapkan rata-rata tingkat keterisian (okupansi) hanya 22 persen dari kapasitasnya mencapai 27 ribu penumpang per hari.

Namun jumlah tersebut lebih baik dari rata-rata tahun lalu yang hanya 18 persen. Sugianto menjelaskan belum beroperasinya seluruh armada LRT menjadi salah satu penyebab belum optimalnya okupansi.

Saat ini baru 5 dari 6 rangkaian kereta (trainset) yang dioperasikan karena belum seluruh konstruksi LRT rampung dibangun. Di sisi lain, waktu operasi LRT pun masih terbatas dari pukul 04.48-18.59 WIB.

“Waktu operasional bisa diperpanjang dari 04.00 sampai 22.20. Ini peningkatan okupansi berpengaruh besar,” ujar dia beberapa waktu lalu. (cnn)