KeuanganNegara.id-Komisi XI DPR meminta Bank Indonesia (BI) menghitung detail kebutuhan cadangan devisa hingga akhir tahun. Hal tersebut disampaikan mengingat posisi cadev terus menurun terus sebagai akibat penanganan pandemi virus corona di dalam negeri.

Anggota Komisi XI DPR Erico Sotarduga mengaku menyoroti penurunan cadev sebesar US$9,4 miliar, yaitu dari US$130,4 triliun menjadi US$121 miliar pada akhir Maret 2020.

Masalahnya, ia melanjutkan, belum ada pihak yang bisa memastikan kapan penyebaran virus corona bakal pulih. Beberapa pihak menyatakan puncaknya terjadi pada Mei 2020.
Jika situasinya tak kunjung pulih dalam waktu dekat, Erico khawatir cadev akan terus menurun ke depannya. Pasalnya, BI membutuhkan cadev untuk membayar utang jatuh tempo pemerintah, menjaga arus kas impor, termasuk menstabilkan rupiah.

“Ini harus dihitung betul, harus ada stress test dengan kondisi cadev ini,” tegas Erico dalam video conference.

Jika impor terus menurun, kemungkinan besar sisa cadev saat ini akan cukup sampai tujuh bulan ke depan. Menurutnya, dana yang dibutuhkan untuk membayar 3-4 bulan impor sekitar US$60 triliun.

“Kalau begini masih ada sisa US$60 miliar yang bisa digunakan BI untuk intervensi dan hal apa saja yang harus dilakukan dalam situasi genting seperti ini,” jelasnya.

Ia meminta BI untuk menghitung secara detail kebutuhan cadev hingga akhir tahun ini. Sebab, jika masa puncak penyebaran virus corona mundur dari waktu yang diperkirakan, maka dana yang harus dikucurkan oleh BI dan pemerintah juga akan membengkak dari rencana awal.

“Peran BI, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Kementerian Keuangan menjadi sentral. Ekonomi saat ini bergantung dengan tiga institusi tersebut,” terang Erico.

Pada kesempatan yang sama, Anggota Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun berharap ada persamaan persepsi antara BI, OJK, Kementerian Keuangan, dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dalam mengambil langkah penanganan virus corona di dalam negeri.

Menurutnya, sejauh ini belum ada pemahaman yang sama terkait krisis yang akan ditimbulkan dari pandemi covid-19 tersebut terhadap ekonomi domestik.

“Saya lihat pemahaman krisis belum ditentukan. Belum ada kesepakatan bersama mengenai penanganannya seperti apa,” tutur Misbakhun.(cnn)