KeuanganNegara.id-Institute For Development of Economics and Finance (INDEF) menaksir pemerintah membutuhkan dana setidaknya Rp900,2 triliun dalam menghadapi penyebaran virus corona. Dana itu dua kali lipat dari tambahan alokasi belanja yang ditetapkan pemerintah saat ini, Rp405,1 triliun.
Kepala Centre of Macroeconomics and Finance (MACFIN) INDEF M Rizal Taufikurahman mengatakan pemerintah harus menambah dana insentif di tengah penyebaran virus corona demi menjaga daya beli masyarakat. Bila daya beli terjaga, maka dampaknya akan positif bagi pertumbuhan ekonomi domestik ke depan.
“Kalau penyebaran virus corona ini masih harus ditangani dalam tiga bulan ke depan, minimal butuh dana dua kali lipat. Harus tambah menjadi dua kali lipat,” ucap Rizal dalam video conference.
Penambahan dana itu khususnya digunakan untuk program jaring pengaman sosial (social safety net). Dengan kata lain, pemerintah memiliki ruang lebih besar dalam memberikan bantuan sosial (bansos) kepada seluruh lapisan masyarakat yang terdampak penyebaran virus corona.
“Jadi untuk menolong konsumsi, makanya untuk program social safety netkhususnya bagi mereka yang benar-benar terdampak,” terang dia.
Untuk sumbernya sendiri, Rizal menyarankan pemerintah bisa menerbitkan surat utang. Menurutnya, pemerintah jangan mencari pembiayaan dengan mengajukan utang luar negeri, karena bebannya akan lebih besar ketimbang menerbitkan surat utang.
“Sebaiknya bisa dari realokasi anggaran tapi kalau kurang jangan berpikir untuk utang ke luar negeri tapi bisa utang ke domestik dengan menjual surat utang, itu relatif lebih mudah dikembalikan,” jelas Rizal.
Dalam kesempatan yang sama, Ekonom INDEF Enny Sri Hartati mengatakan daya beli masyarakat pada kuartal I 2020 sangat anjlok, yakni hanya 1,56 persen. Ia bilang jika konsumsi rumah tangga di bawah 3 persen, artinya golongan masyarakat paling bawah tak memiliki daya beli konsumsi sepeserpun.
“Dengan penurunan konsumsi di bawah 3 persen itu dipastikan bahwa kebijakan pemerintah gagal, tidak efektif,” terang Enny.
Oleh karena itu, pemerintah harus bisa membangkitkan kembali daya beli di seluruh lapisan, khususnya masyarakat sangat miskin. Jika tidak, ekonomi domestik akan semakin anjlok.
“Pemerintah selama ini lambat dan terlambat. Makanya, pertumbuhan ekonomi kuartal I 2020 hanya 2,97 persen. Pemerintah lambat dari segi antisipasi, melawan, dan mitigasi virus corona,” jelas Enny.
Sebagai informasi, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menambah alokasi belanja dan pembiayaan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020 sebesar Rp405,1 triliun untuk menangani virus corona di dalam negeri. Mayoritas dana itu atau sebesar Rp150 triliun digunakan untuk insentif pembiayaan program pemulihan ekonomi.
Kemudian, pemerintah menganggarkan Rp110 triliun untuk program social safety net, insentif bidang kesehatan Rp75 triliun, dan sisanya Rp70,1 triliun untuk insentif perpajakan serta kredit usaha rakyat (KUR).(cnn)
Discussion about this post