🔊 Baca Artikel

KeuanganNegara.id -Pengamat ekonomi menilai pemerintah membutuhkan gebrakan baru di semester II 2020 agar ekonomi bangkit dari tekanan virus corona. Gebrakan baru dibutuhkan untuk melengkapi sejumlah paket kebijakan ekonomiyang telah dikeluarkan pemerintah sebelumnya.

Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Pieter Abdullah mengatakan salah satu gebrakan yang diperlukan adalah mengaktifkan bantuan kepada dunia usaha pada paruh kedua 2020. Sebab, selama ini pemerintah telah memprioritaskan bantuan kepada masyarakat.

“Sekarang ini yang jelas likuiditas ekonomi kering, karena sangat bergantung dari aktivitas ekonomi yang berapa bulan ini sudah terhenti, sehingga harus ada injeksi kepada dunia usaha,” ujarnya.

Selama ini, pemerintah sebetulnya sudah memberikan insentif kepada dunia usaha. Namun, insentif masih terbatas pada potongan pajak dan restrukturisasi kredit perbankan.

Menurut Pieter, dunia usaha butuh lebih dari insentif tersebut agar titik balik ekonomi bisa maksimal. Contoh insentif yang perlu diberikan adalah subsidi gaji karyawan sebesar 75 persen supaya beban perusahaan ringan.

Insentif tersebut sudah diberikan sejumlah negara seperti Jerman. Namun, tentunya kebijakan setiap negara berbeda disesuaikan dengan kapasitasnya masing-masing.

Vitamin kepada dunia usaha ini, lanjutnya, bisa memberikan dampak langsung kepada karyawannya sehingga ekonomi akan kembali bergerak secara perlahan. “Perlu dipikirkan apalagi yang perlu diberikan ke dunia usaha, saya kira sekarang relatif masih minim bantuan kepada mereka. Jadi perlu tambahan bantuan agar dunia usaha bisa bernafas,” imbuhnya.

Pieter sendiri memprediksi pertumbuhan ekonomi mengalami kontraksi pada kuartal II 2020. Kemudian, masih minus pada III meskipun angkanya lebih baik dibandingkan kuartal II 2020, lalu balik arah positif di kuartal IV 2020. Dengan prediksi tersebut, maka pemulihan ekonomi bisa berjalan tahun depan.

Namun, ramalan itu hanya berlaku jika tambahan kasus Covid-19 bisa dikendalikan sehingga tidak terjadi gelombang kedua (second wave) saat pemerintah membuka kembali ekonomi nanti.

“Tapi, kalau terjadi second wave batal semua prediksi ini. Kalau ada lonjakan penderita baru pada daerah yang tadinya dilonggarkan maka terpaksa diketatkan lagi, sehingga ekonomi melambat lagi,” tuturnya.

Dihubungi terpisah, Pengamat Ekonomi Universitas Indonesia Fithra Faisal Hastiadi mengatakan pemerintah perlu mempercepat realisasi paket stimulus sehingga dapat berdampak ke sektor riil. Ia menilai, semua kebijakan baik fiskal maupun moneter sudah cukup.

Namun tinggal penyampaiannya kepada masyarakat sehingga bisa mempercepat pemulihan ekonomi. “Lebih ke sektor riil, kalau dari sisi moneter dan fiskal sudah cukup baik, bahkan untuk BI sudah mentok. Kebijakan fiskal ini bagaimana dananya bisa tersalurkan segera karena di lapangan masih mandek belum lancar,” tuturnya.

Menurutnya, kendala penyampaian bantuan ke tangan warga lantaran kurangnya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah. Selain ini, masih terdapat kendala pada pendataan.

Namun, sepakat dengan Pieter, ia menilai kunci utama pemulihan ekonomi adalah pengendalian Covid-19 itu sendiri. Pemerintah sendiri menganggarkan dana program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sebesar Rp641,17 triliun. Jumlah itu naik dari sebelumnya Rp491,55 triliun.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan tambahan itu untuk mengakselerasi penanganan masalah ekonomi akibat dampak pandemi virus corona di kuartal II hingga akhir 2020.

“Covid-19 ini tidak bisa diajak negosiasi, bisanya mitigasi dan kelola. Kami harus jaga daya tahan ekonomi dalam hal ini, daya tahan masyarakat,” ujarnya belum lama ini.

Mayoritas dana tersebut menyasar masyarakat. Sekitar Rp172,1 triliun dari total anggaran tersebut akan dialokasikan untuk mendorong konsumsi masyarakat. Terdiri dari Program Keluarga Harapan (PKH) sebesar Rp37,4 triliun, sembako sebesar Rp43,6 triliun, bantuan sosial (bansos) di Jabodetabek Rp6,8 triliun, bansos luar Jabodetabek Rp32,4 triliun, kartu Prakerja Rp20 triliun, diskon tarif listrik Rp6,9 triliun, serta logistik/pangan dan sembako Rp25 triliun.

Lalu, alokasi dana terbesar kedua untuk insentif perpajakan kepada UMKM, dunia usaha, dan masyarakat. Lebih lanjut, Rp34,15 triliun untuk subsidi bunga UMKM, dunia usaha, serta masyarakat.(cnn)