“Semua kebijakan harus mengedepankan ramah lingkungan, dan perlindungan HAM. Kecepatan dan ketepatan tidak bisa dipertukarkan dengan kecerobohan dan kesewenang-wenangan. Pemerintah tidak pernah main-main dengan upaya pemberantasan korupsi. Upaya pencegahan harus ditingkatkan, melalui tata kelola yang sederhana, transparan dan efisien. Dan hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu,” tegas Presiden Jokowi pada Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR dan DPD, Jumat (14/08).

Ia melanjutkan, penegakan nilai-nilai demokrasi juga tidak bisa ditawar. Demokrasi harus tetap berjalan dengan baik, tanpa mengganggu kecepatan kerja dan kepastian hukum, serta budaya adiluhung bangsa Indonesia.

“Agenda Pilkada 2020 harus tetap berjalan dengan disiplin tinggi dalam menjalankan protokol kesehatan. Nilai-nilai luhur Pancasila, Negara Kesatuan Republik Indonesia, persatuan dan kesatuan nasional, tidak bisa dipertukarkan dengan apapun juga,” tuturnya.

Lebih jauh, ia juga menyebutkan bahwa sistem pendidikan nasional harus mengedepankan nilai-nilai Ketuhanan yang berkarakter kuat dan berakhlak mulia serta unggul dalam inovasi dan teknologi.

“Saya ingin semua platform teknologi harus mendukung transformasi kemajuan bangsa. Peran media-digital yang saat ini sangat besar, harus diarahkan untuk membangun nilai-nilai kemanusian dan kebangsaan,” harapnya.

Ia mengingatkan bahwa perilaku media seharusnya tidak dikendalikan untuk mendulang click dan menumpuk jumlah like, tapi didorong untuk menumpuk kontribusi bagi kemanusiaan dan kepentingan bangsa.

“Ideologi Pancasila dan nilai-nilai luhur bangsa tidak boleh dipertukarkan dengan kemajuan ekonomi. Bahkan kemajuan ekonomi butuh semangat kebangsaan yang kuat. Kita harus bangga terhadap produk Indonesia, kita harus membeli produk dalam negeri. Tujuan besar tersebut hanya bisa dicapai melalui kerjasama seluruh komponen bangsa, dengan gotong royong, saling membantu dan saling mengingatkan dalam kebaikan dan tujuan yang mulia,” tegasnya.

Ia menyadari bahwa demokrasi memang menjamin kebebasan, namun kebebasan yang menghargai hak orang lain. (kemenkeu)