KeuanganNegara.id -Di awal pandemi Covid-19 memasuki Indonesia, pemerintah bergerak cepat melakukan perubahan rumusan program seperti realokasi anggaran dalam waktu singkat, menerbitkan Perppu No1/2020 yang kemudian disetujui DPR menjadi UU No2/2020, mensinergikan BI, OJK, dan LPS untuk memulihkan perekonomian.
“Krisis ini memaksa kita menggeser channel cara kerja normal menjadi ekstra-normal. Dari cara-cara biasa menjadi luar biasa, dari prosedur panjang berbelit jadi smart-short-cut, dari orientasi prosedur menjadi orientasi hasil. Pola pikir & etos kerja kita harus berubah. Fleksibilitas, kecepatan dan ketepatan sangat dibutuhkan. Efisiensi, kolaborasi & penggunaan teknologi harus diprioritaskan. Kedisiplinan nasional & produktivitas nasional harus ditingkatkan. Krisis harus kita bajak untuk melakukan lompatan kemajuan,” kata Presiden Jokowi pada Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR dan DPD, Jumat (14/08).
Ia mengapresiasi segala pihak yang bahu-membahu mengatasi dampak Covid-19 ini. Ia menyadari perlunya reformasi fundamental di sektor kesehatan harus dipercepat. Orientasi pencegahan penyakit dan pola hidup sehat harus diutamakan. Penguatan kapasitas SDM, pengembangan rumah sakit dan balai kesehatan serta industri obat dan alat kesehatan harus diprioritaskan.
“Ketahanan dan kapasitas pelayanan kesehatan harus kita tingkatkan secara besar-besaran. Atas nama rakyat, bangsa & negara, saya menyampaikan terima kasih & penghargaan setinggi-tingginya kepada para dokter & perawat, serta seluruh petugas di rumah sakit, di laboratorium, di klinik-klinik kesehatan, & di rumah isolasi. Kepada tokoh masyarakat, para relawan, awak media, aparat TNI dan Polri, para ASN di pusat dan daerah. Kita beruntung & berterima kasih atas dukungan kerja cepat dari Pimpinan dan anggota lembaga negara yang melakukan langkah extra-ordinary mendukung penanganan krisis, membajak momentum krisis untuk menjalankan strategi besar bangsa,” ucapnya penuh penghargaan.
Demikian pula dengan ketahanan pangan, pemerintah perlu menjamin kelancaran rantai pasokan makanan dari hulu produksi, sampai hilir distribusi, ke seluruh wilayah negeri.
“Efisiensi produksi pangan, peningkatan nilai tambah bagi petani, penguatan koperasi dan metode korporasi petani akan terus ditingkatkan. Food Estate sedang dibangun untuk memperkuat cadangan pangan nasional. Bukan hanya di hulu, tetapi juga di hilir produk pangan industri. Bukan lagi menggunakan cara-cara manual, tetapi teknologi modern dan pemanfaatan kecanggihan digital,” tambahnya.
Selain itu, kemandirian energi juga sedang dilakukan. Pada tahun 2019 Indonesia sudah berhasil memproduksi & menggunakan B20. Tahun ini B30 dimulai produksinya agar Indonesia mampu menekan nilai impor minyak di tahun 2019.
Ia melanjutkan, menceritakan Pertamina yang bekerja sama dengan para peneliti telah menciptakan katalis untuk pembuatan D100, yaitu bahan bakar diesel 100% dari minyak kelapa sawit yang menyerap minimal 1 juta ton sawit petani untuk kapasitas produksi 20 ribu barel/hari.
Ia menambahkan, hilirisasi bahan mentah dilakukan besar-besaran. Batu bara diolah menjadi methanol dan gas. Kilang dibangun untuk mengolah minyak mentah, sekaligus menjadi industri petrokimia pemasok industri hilir bernilai tambah tinggi. Biji nikel telah diolah menjadi Ferro Nickel, stainless steel slab, dan lembaran baja dan dikembangkan menjadi bahan utama untuk baterai lithium.
Hal ini akan membuat posisi Indonesia menjadi sangat strategis dalam pengembangan baterai lithium, mobil listrik dunia dan produsen teknologi di masa depan.
Prinsip yang sama juga digunakan untuk membangun kawasan-kawasan industri lainnya, termasuk pembangunan super koridor ekonomi pantai utara Jawa.
“Ekosistem nasional yang kondusif bagi perluasan kesempatan kerja berkualitas, harus kita bangun. Penataan regulasi harus kita lakukan. Regulasi tumpang tindih yang merumitkan, yang menjebak semua pihak dalam risiko harus disudahi,” pungkasnya. (kemenkeu)
Discussion about this post