Keuangan Negara
  • Hot News
  • Internasional
  • Nasional
  • Daerah
  • BUMN & BUMD
  • Ekonomi
    • Bisnis
    • E-commerce
    • Finansial
  • Hukum
    • Daftar
    • Pemeriksaan
    • Pengadilan
  • Investasi
  • Dasar Pengetahuan
No Result
View All Result
  • Hot News
  • Internasional
  • Nasional
  • Daerah
  • BUMN & BUMD
  • Ekonomi
    • Bisnis
    • E-commerce
    • Finansial
  • Hukum
    • Daftar
    • Pemeriksaan
    • Pengadilan
  • Investasi
  • Dasar Pengetahuan
  • Login
  • Register
No Result
View All Result
Keuangan Negara
No Result
View All Result
Home Ekonomi

Fahri Hamzah : Nyaris pemindahan ibu kota tidak masuk akal

Keuangan Negara IndonesiabyKeuangan Negara Indonesia
2019-08-21
inEkonomi, Nasional
Reading Time: 2 mins read
AA
0
Share on FacebookShare on TwitterShare on WhatsApp


KeuanganNegara.id-
Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak meneruskan rencana pemindahan ibu kota dari DKI Jakarta ke Kalimantan. Menurutnya, rencana pemindahan ibu kota yang disampaikan Jokowi sama sekali tidak masuk akal karena aktivitas pemerintahan sudah terlanjur terbentuk di DKI Jakarta.

Selain itu katanya, pusat bisnis dan perdagangan juga sudah tumbuh di Jakarta.

“Nyaris pemindahan ibu kota tidak masuk akal, makanya saya bilang jangan pindah ibu kota, tapi pindah kantor pemerintahan saja,” ungkap Fahri di Gedung DPR/MPR, Jakarta, Rabu (21/8).

Karena tidak masuk akal tersebut, Fahri mengatakan memaksakan pemindahan ibu kota hanya akan membuat pemerintah sibuk membangun skema dan siklus pemerintahan baru di lokasi baru. Selain itu, pemerintah dinilai hanya akan membuang-buang anggaran untuk membangun perkotaan, gedung perkantoran, rumah sakit, sekolah, hingga perumahan di ibu kota baru.

“Sudahlah, ini tidak mungkin. Siapa sih yang mengiming-imingi Pak Jokowi untuk pindah ibu kita segala macam itu? Mikirin yang lain saja lah. Saya kira presiden ada yang manas-manasin,” katanya.

Selain anggaran, Fahri mengatakan pemindahan ibu kota juga akan menghabiskan waktu. Pasalnya, dari sisi administrasi, pemindahan ibu kota bukan rencana yang mudah direalisasikan.

Menurutnya, sebelum ibu kota dipindahkan pemerintah perlu melakukan perubahan berbagai undang-undang. Perubahannya undang-undang tidak bisa dilakukan presiden sendiri, tapi perlu dikonsultasikan kepada DPR juga.

Proses tersebut sering memakan waktu lama. Fahri juga mengingatkan soal terjadinya kegagalan dalam pemindahan ibu kota. “Contoh Myanmar, pindah dari Yangoon ke Naypyidaw, saya ke sana tidak ada orang. Senin-Kamis orang di Naypyidaw, Jumat sore orang ke Yangoon, sepi,” imbuhnya.

Di sisi lain, Fahri menampik anggapan yang mengatakan bahwa pemindahan ibu kota ke depan akan bisa membuat pemerintah meratakan ekonomi. Menurutnya, pemerataan ekonomi tetap sulit dicapai bila pemerintah tidak menyiapkan kebijakan lain.

“Survei Oxfam saja bilang satu orang paling kaya di republik ini menguasai sekitar 50 persen aset republik. Kalau ada empat orang kaya di republik ini, maka kekayaannya sama dengan 100 ribu orang miskin di republik ini,” terangnya.

Menurutnya, bila pemerintah ingin melakukan pemerataan, maka hal yang harus dilakukan adalah pembangunan di daerah terdepan, terpinggir, dan terluar. Dengan begitu, hasil pembangunan tidak hanya ada di satu kota baru saja.

Lebih lanjut, kata Fahri, ketimbang melakukan pemindahan ibu kota lebih baik pemerintah hanya memindahkan pusat pemerintahan saja. Hal ini serupa dengan wacana yang pernah dilempar oleh Presiden Indonesia kedua Soeharto.

“Dulu Pak Harto mau pindahkan ke Jonggol, bukan memindahkan ibu kota, hanya lokasi pemerintahan, kantor pemerintahan saja. Nah, ini bisa, jadi yang perlu dipindahkan kantor, bukan ibu kota, ada salah cara berpikir ini kan,” katanya.

Menurutnya, wacana memindahkan kantor pemerintahan saja lebih relevan karena beberapa aktivitas pemerintahan memang kerap membuat Jakarta terlalu sibuk. Misalnya, ketika para kepala daerah berbondong-bondong datang ke DKI Jakarta hanya untuk menggelar rapat dengan pemerintah pusat.

“Kalau memang mau pindah kantor pemerintahan pun paling yang banyak didatangi oleh pejabat daerah saja, misalnya Kemendagri (Kementerian Dalam Negeri). Kemendagri saga yang dipindahkan ke mana begitu, supaya orang jangan datang ke Jakarta,” katanya.

Ia pun memberi gagasan agar pemerintah melakukan pemindahan kantor pemerintahan ke Pulau Reklamasi milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

“Misalnya, pindahin itu granit sistem Jonggol, pindahin ke (pulau) reklamasi, menurut saya. Itu kan tanah reklamasi tidak jelas, ambil alih saja sama pemerintah pusat. Bilang ke pengembang, saya ambil alih sekarang, kamu kemarin reklamasi bayar berapa? Saya bayar deh,” ungkapnya. (cnn)

Previous Post

BI Rilis Aturan QRIS, Transaksi QR Code Pembayaran Maksimal Rp2 Juta

Next Post

Bio Farma Perkuat Pangsa Pasar di Benua Afrika

Keuangan Negara Indonesia

Keuangan Negara Indonesia

Keuangan Negara provides the latest economic, business, e-commerce, start-up, stock market, financial and all entrepeneur news from around Indonesia.

Next Post

Bio Farma Perkuat Pangsa Pasar di Benua Afrika

Discussion about this post

Stay Connected

  • Trending
  • Comments
  • Latest

Gaji Terusan

2018-04-26

Siklus Anggaran

2018-04-26

Laporan Operasional

2018-04-26

Menu-menu pada Aplikasi OM-SPAN

2018-04-26

Kenapa Anda Baru Ribut Soal Utang Indonesia Sekarang? 42 Tahun Anda Kemana?

0

Jokowi Targetkan Kemudahan Berbisnis 40 Besar Dunia Tahun 2019

0

Presiden Jokowi: APBN-P 2017, Prioritaskan Program Yang Berdampak Langsung Bagi Masyarakat

0

Menkeu: Capai Target Sekaligus Jaga Iklim Bisnis

0

Kemenkeu Sebut Program Tapera Bisa Diikuti Peserta yang Punya Rumah

2021-06-30

Ramalan BI soal Tapering Off The Fed dan Siasat Mengantisipasinya

2021-06-30

OJK Pastikan Pinjol Legal Tidak Bisa Akses Kontak dan Galeri HP Debitur

2021-06-30

SKK Migas: Tujuh Proyek Hulu Migas Senilai Rp 21,12 Triliun Rampung

2021-06-30

Recent News

Kemenkeu Sebut Program Tapera Bisa Diikuti Peserta yang Punya Rumah

2021-06-30

Ramalan BI soal Tapering Off The Fed dan Siasat Mengantisipasinya

2021-06-30

OJK Pastikan Pinjol Legal Tidak Bisa Akses Kontak dan Galeri HP Debitur

2021-06-30

SKK Migas: Tujuh Proyek Hulu Migas Senilai Rp 21,12 Triliun Rampung

2021-06-30

Tentang Keuangan Negara

Keuangan Negara menyajikan berita terbaru keuangan negara, ekonomi, bisnis, e-commerce, start-up, finansial, dan entrepreneur yang bersumber dari berbagai situs dan narasumber resmi

Follow Us

Menjadi Penulis

Keuangan Negara membuka kesempatan kepada siapapun dengan latar belakang apapun untuk bergabung menjadi kontributor.

Bagi yang ingin bergabung menulis, kirimkan contoh artikelnya ke email [email protected]

Untuk informasi lebih lanjut, silahkan kunjungi halaman berikut ini.

Telusuri Berdasarkan Kategori

  • Artikel
  • Bisnis
  • BUMN & BUMD
  • Daerah
  • Daftar
  • Dasar Pengetahuan
  • E-commerce
  • Ekonomi
  • Finansial
  • Hot News
  • Hukum
  • Internasional
  • Investasi
  • Nasional
  • Pemeriksaan
  • Pengadilan
  • Tanya & Jawab
  • Tentang Kami
  • Menjadi Penulis
  • Pedoman Media Siber
  • Hubungi Kami
  • Advertising

© 2017 Keuangan Negara

No Result
View All Result
  • Hot News
  • Internasional
  • Nasional
  • Daerah
  • BUMN & BUMD
  • Ekonomi
    • Bisnis
    • E-commerce
    • Finansial
  • Hukum
    • Daftar
    • Pemeriksaan
    • Pengadilan
  • Investasi
  • Dasar Pengetahuan
  • Login
  • Sign Up

© 2017 Keuangan Negara

Welcome Back!

Sign In with Facebook
Sign In with Google
OR

Login to your account below

Forgotten Password? Sign Up

Create New Account!

Sign Up with Facebook
Sign Up with Google
OR

Fill the forms below to register

All fields are required. Log In

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In