Fitch pertahankan peringkat BBB, Sri Mulyani: Karena pemerintah tidak ugal-ugalan

🔊 Baca Artikel

KeuanganNegara.id -Senin (10/8) Fitch Ratings kembali memposisikan Indonesia di peringkat BBB dengan outlook stabil. Dalam laporannya itu, Fitch menilai rasio utang Indonesia masih rendah, meski membutukan pembiyaan akibat dampak pandemi corona virus disease 2019 (Covid-19).

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan peringkat BBB kembali dipertahankan oleh Indonesia karena langkah pemerintah dalam mengelola keuangan negara yang dinilai sudah cukup berhati-hati.

“Kami sangat open dan berhati-hati, namun tidak menutup kalau memang ada kebutuhan stimulus tambahan kami selama itu bisa tereksekusi. Ini semua terukur dan akuntabel. Ini mungkin yang dinilai (Fitch) kita tetap prudent,” ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers.

Sri Mulyani menyebut desain defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020 tahun ini yang patok 6,34% terhadap produk domestik bruto (PDB) diukur dengan akuntabel.

Menurutnya, pemerintah dalam hal ini sudah mempunyai outlook downrisk defisit dalam tiga tahun ke depan, dengan proyeksi dari tahun 2021 hingga 2023 defisit akan semakin mendekati 3% atau batas defisit yang ada dalam Undang-Undang Keuangan.

Sri Mulyani juga bilang, anggaran program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang menjadi asal muasal pelebaran defisit, dipergunakan dengan baik.

Menkeu bilang, meskipun bila dibandingkan dengan negara lain defisit anggaran pemerintah jauh lebih rendah, bukan berarti pemerintah tidak maksimal dalam menggunakan instrumen fiskalnya. Melainkan, anggaran program PEN akan disesuaikan dengan kebutuhan saat ini.

“Jadi kita tidak segan menambah dukungan stimulus selama bisa tereksekusi. Ini terlihat dari realisasi program PEN sampai 6 Agustus baru sekitar 21% dari total anggaran. Sehingga anggaran yang ditetapkan tergantung dari eksekusi dan kita tidak menutup kemungkinan ada stimulus baru,” ujar Menkeu.

Dari sisi pembiayaan pandemi melalui burden sharing pemerintah dengan Bank Indonesia (BI) dinilai masuk akan ketika situasi ekonomi terhantam pandemi.

“Kemudian menjelaskan langkah burden sharing di mana kita masih dalam rambu-rambu internasional. Pemerintah dinilai prudent dan fair, dan tidak ugal-ugalan. Burden sharing logicnya cukup bijaksana,” kata Sri Mulyani. (msn)