🔊 Baca Artikel

KeuanganNegara.id-Pemerintah bersiap memperlebar defisit anggaran lebih dari 3 persen terhadap Pendapatan Domestik Bruto (PDB) untuk menghadapi virus corona atau Covid-19. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pemerintah kini tidak memaksakan diri untuk menjaga batas defisit anggaran sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara tersebut.

“Fokus saat ini adalah kesehatan rakyat, mengurangi sekecil mungkin risiko bagi masyarakat dan dunia usaha dari kebangkrutan,” kata Sri Mulyani dalam konferensi pers online di Jakarta.

Saat ini, penyebaran virus corona di Indonesia semakin meluas. Sampai Selasa malam, sudah 689 orang yang terinfeksi virus corona. 55 orang di antaranya meninggal dan 30 orang sembuh. Di tengah situasi ini, Badan Anggaran atau Banggar DPR mengusulkan agar defisit anggaran atau APBN bisa diperlonggar hingga 5 persen. Namun, dengan rasio utang terhadap PDB tetap 60 persen.

Dengan demikian, Banggar telah memberi lampu hijau bagi pemerintah untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang atau Perpu untuk merevisi UU Keuangan Negara. Menurut Ketua Banggar DPR Said Abdullah, opsi ini bisa diambil karena saat ini DPR tidak memungkinkan untuk melakukan sidang paripurna.

Dalam kesempatan ini, Sri Mulyani berterima kasih kepada DPR yang sudah memberikan opsi-opsi yang bisa dilakukan pemerintah. Pemerintah, kata dia, akan menggunakan sumber pembiayaan konvensional maupun non-konvensional untuk menutupi defisit. Namun, Sri Mulyani tidak ingin pembiayaan ini nantinya membuat surat berharga yang diterbitkan pemerintah Indonesia mengalami tekanan yang terlalu besar.

Berbagai kemungkinan tengah disusun oleh Sri Mulyani. Pertama, ia telah berkomunikasi dengan Asian Development Bank (ADB), International Monetary Fund (IMF), dan Bank Dunia. Menurut dia, komunikasi dilakukan hanya untuk melihat pilihan pembiayaan terbaik yang bisa didapatkan Indonesia. “Agar Indonesia tetap bisa merespons dengan biaya dan risiko sekecil mungkin,” kata dia.

Di level internasional, Sri Mulyani menyebut IMF telah berkomitmen menggunakan lending capacity sebesar US$ 1 triliun kepada negara yang membutuhkan. Lalu ada juga Bank Dunia dan International Finance Corporation (IFC) juga menyetujui pendanaan sebesar US$ 14 miliar. International Bank for Reconstruction and Development (IBRD) dan The International Development Association (IDA) juga siap menyediakan dana US$ 6 miliar untuk mendukung sistem kesehatan.

Kedua, pemerintah juga akan meningkatkan kerja sama bilateral dengan negara lain yang selama ini telah mendukung Indonesia dalam pembiayaan defisit anggaran. Di saat yang bersamaan, Sri Mulyani juga memantau metode yang dilakukan negara lain dalam membiayai defisit anggaran dalam jumlah yang besar.

Selain kedua pilihan ini, pembiayaan dalam negeri pun masih tersedia. Bank Indonesia pun, kata Sri Mulyani, juga masih bisa melakukan pembiayaan Surat Berharga Negara (SBN) di bawah 12 bulan. “Semua opsi akan kami buka, supaya pemerintah punya pilihan apabila defisit meningkat,” kata dia.

Di hari yang sama, Presiden Joko Widodo atau Jokowi pun mengatakan rencana pelebaran defisit anggaran ini sudah dibahas dalam beberapa hari terakhir. Jokowi pun telah bertemu dengan Ketua DPR Puan Maharani untuk mendapatkan dukungan politik. “Intinya kami ingin ada relaksasi dari APBN dan saat kami mengeluarkan Perpu, artinya dukungan politik sudah kita bicarakan sebelumnya,” kata Jokowi di Istana Negara. (msn)