Hal ini disampaikan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dalam acara High-Level Policy Dialogue di Aula Djuanda. Ia menegaskan bahwa dunia berkembang dengan pesat tapi lebih volatile dan tidak dapat diprediksi. Periode ketidakpastian menjadi lebih susah untuk diprediksi dan pola perubahan juga sangat volatile.

Menanggapi perubahan tersebut, Presiden Joko Widodo telah membuat outline prioritas utama bagi pemerintahannya untuk lima tahun ke depan. Dimulai dari peningkatan kualitas SDM melalui reformasi belanja anggaran pendidikan. Infrastruktur, terutama sektor energi juga masih menjadi prioritas. Saat ini, pemerintah konsisten untuk terus meningkatkan kapasitas energi dengan membangun power plant sebesar 35.000 megawatt.

“Untuk Indonesia tumbuh lebih tinggi dan produktif serta mampu menciptakan nilai tambah, kami perlu investasi. Untuk itu kami mendesain sebuah peraturan yang menyederhanakan berbagai peraturan terkait perpajakan dan penciptaan lapangan kerja, yaitu Omnibus Law,” tambahnya lagi.

Ia pun mengatakan, menurut Presiden, dalam usaha Indonesia naik kelas ke negara berpenghasilan tinggi, maka perlu dilakukan sebuah perubahan fundamental pada peraturan dan kebijakan yang disusun. Menkeu berharap akan terjalin diskusi yang mendalam untuk membahas dan menghasilkan kebijakan yang baik bagi Indonesia dan menjalin keterikatan dengan ADB. (kemenkeu)