KeuanganNegara.id-Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati melantik jajaran pimpinan di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN). Mereka yaitu Lukman Effendi sebagai Direktur Piutang Negara dan Kekayaan Negara Lain-lain, Joko Prihanto sebagai Direktur Lelang, Arik Hariyono sebagai Kepala Kantor Wilayah DJKN Lampung dan Bengkulu, Anugrah Komara sebagai Kepala Kantor Wilayah DJKN Bali dan Nusa Tenggara, serta Ekka Sri Sukadana sebagai Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) DJKN Sulawesi Selatan, Tenggara, dan Barat pada acara Pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Pejabat Administrator Kementerian Keuangan (Kemenkeu) di Aula Djuanda Gedung Djuanda I, Jakarta.
“Untuk Direktur Lelang di lingkungan DJKN, selain pesan saya untuk membuat proses bisnis inovasi dan bagaimana mekanisme lelang yang baik, saya ingin berpesan juga jaga integritas sangat penting. Meskipun seseorang kalah lelang, dia bisa melakukan komunikasi ke mana-mana, namun kita bisa mempertanggungjawabkan bahwa hasil lelang itu adalah dengan integritas yang penuh. Untuk Direktur Piutang Negara dan Kekayaan Negara Lain saya berharap optimalkan kolektibilitas dari piutang negara dan kekayaan negara lainnya, pelajari dengan teliti, perbaiki prosesnya dan terus disiplin bagaimana menggunakan dan memaksimalkan value for money dari aset tersebut,” jelas Menkeu dalam sambutannya.
Menkeu berpesan kepada para Kepala Kanwil DJKN sebagai pimpinan di lingkungan Kemenkeu di daerah untuk bekerja bersinergi dengan kantor wilayah (kanwil) yang lain dan terus memupuk kemampuan untuk menjadi pemimpin yang efektif serta disiplin dari sisi menciptakan value atau value creation dari kekayaan negara kita. Seluruh Kakanwil juga harus melakukan efektivitas dari sisi komunikasi dengan Forum Komunikasi Pimpinan Pemerintah Daerah agar kehadiran dan peranan Kemenkeu di daerah harus mampu terasa menonjol dan bermanfaat.
“Saya minta jajaran Kemenkeu di daerah harus kehadirannya dirasakan, dilihat manfaatnya, memberikan nilai tambah bagi daerah. Jelas kita memberi nilai tambah dalam bentuk aliran APBN ke APBD maupun belanja K/L (Kementerian/Lembaga) itu adalah sangat jelas. Tapi hal yang jelas itu sering tidak dimunculkan sehingga orang menganggap Kementerian Keuangan tidak ada di daerah. Anda harus mampu untuk menceritakan itu kepada daerah,” tegasnya.
Mengakhiri sambutannya, Menkeu juga menginginkan para jajaran Kakanwil harus mampu untuk menjelaskan ke seluruh stakeholders di daerah untuk bisa menjelaskan peranan Kemenkeu dalam merawat Negara Kesatuan Republik Indonesia selain dengan cara memahami dan menjalankan ideologi Pancasila juga dapat dilakukan dengan membayar pajak sebagai kewajiban serta membelanjakan uang negara dengan baik. (kemenkeu)
Discussion about this post