Selain itu, Dana Desa dapat dicairkan sejak awal tahun (front loading), atau di bulan Januari sepanjang memenuhi persyaratan sesuai aturan baru yaitu Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa.

“Tahap pertama, paling cepat bulan Januari, paling lambat bulan Juni dengan syarat (melampirkan) Peraturan Kepala Daerah (Perkada) mengenai Alokasi yaitu rincian Dana Desa yang diterbitkan oleh Kabupaten atau Kota yang memiliki Desa. Kedua, Peraturan Desa (PerDes) mengenai APBDes dan ketiga, Surat Kuasa Pemindahbukuan dari Kepala Daerah,” papar Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan (Dirjen PK) Astera Primanto Bhakti pada Rabu, (15/01) silam di ruang pers Kemenkeu saat menjelaskan aturan terbaru tersebut.

Secara keseluruhan, besaran Dana Desa meningkat dari Rp70 triliun di 2019 menjadi Rp72 triliun di tahun 2020. Oleh karena itu, besaran Dana Desa yang diterima tiap desa meningkat dari rata-rata Rp933,92 juta di tahun 2019 menjadi rata-rata Rp960,59 juta.

Jika dihitung dengan skema penyaluran baru, maka rata-rata di tahap I dengan prosentase 40%, desa akan menerima rata-rata Rp384,24 juta. Bila dibandingkan dengan pencairan 20% tahap pertama tahun 2019, desa hanya menerima rata-rata Rp186,78 juta. Semakin besarnya Dana Desa yang diterima desa ini diharapkan dapat membuat desa-desa lebih cepat membangun, mandiri dan maju.

Berikut adalah jumlah desa di 9 kabupaten yang telah siap untuk disalurkan Dana Desa di bulan Januari 2020 ini:
– 3 desa di Kabupaten Pringsewu, Lampung
– 70 desa di Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau
– 194 desa di Kabupaten Madiun, Jawa Timur
– 49 desa di Kabupaten Pacitan, Jawa Timur
– 100 desa di Kabupaten Balangan, Kalimantan Selatan
– 46 desa di Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan
– 39 desa di Kabupaten Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara
– 13 desa di Kabupaten Gorontalo, Gorontalo
– 3 desa di Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur

Meskipun Dana Desa telah meningkatkan jumlah desa Mandiri dan mengurangi angka kemiskinan di desa, namun Pemerintah menyadari bahwa masih ada pekerjaan rumah (PR) untuk membuat 20.000 desa yang masih tertinggal untuk maju. (kemenkeu)