KeuanganNegara.id-Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memberikan beberapa catatan sebagai referensi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) untuk memperbaiki, meningkatkan serta menguatkan kesiapan diri menghadapi tantangan pada tahun 2020.
Hal ini disampaikannya saat bertindak sebagai pembina dalam kegiatan apel khusus peringatan Hari Pabean Internasional yang ke-68 Tahun 2020 di lingkungan Kantor Pusat dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC).
Menkeu mengatakan, DJBC perlu terus meningkatkan strategi mempertahankan dan meningkatkan kinerja penerimaan secara optimal dan berkelanjutan, juga melakukan peningkatan kepatuhan pengguna jasa, implementasi program penertiban impor dan ekspor beresiko tinggi. Hal ini terkait dengan penerimaan yang melebihi target menjadi Rp221,9 triliun untuk tahun 2020. Artinya terjadi pertumbuhan 7,9% dibandingkan target tahun 2019.
“Juga saya berharap Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk terus memperkuat joint program. Hal ini dilakukan melalui pengembangan Sistem Kepatuhan Pengguna Jasa (SKPJ), pengembangan pelayanan perizinan barang ekspor impor lintas kementerian dan lembaga (K/L) serta berbasis manajemen risiko yang terintegrasi. Hal ini juga memperdalam sinergi pelayanan dan pengawasan bersama-sama dengan Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Anggaran atau kita sebut join program penerimaan negara,” ujar Menkeu.
Di bidang pelayanan dan fasilitas, Menkeu berharap, DJBC terus memperkuat efisiensi dan efektivitas layanan melalui integrasi data antara Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia di dalam bentuk Sistem Informasi Monitoring Devisa Terintegrasi Seketika (SIMODIS). Insentif juga akan diberikan bagi eksportir yang patuh berupa kemudahan impor tujuan ekspor atau (KITE), Kawasan Berikat dan Authorized Economic Operator (AEO) serta untuk importir berupa jalur prioritas dan proses clearance yang lebih cepat.
“Saya berharap Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan seluruh jajaran dapat lebih responsif dan aktif dalam memberikan sosialisasi kepada seluruh pelaku usaha dengan peraturan-peraturan yang baru maupun yang berlaku. Khususnya kepada pelaku usaha yang bisnisnya banyak bersinggungan dengan ekspor-impor termasuk fasilitas kepabeanan seperti Kawasan Berikat, Pusat Logistik Berikat dan lainnya,” harap Menkeu.
Untuk di bidang pengawasan Menkeu menginginkan DJBC terus mewaspadai terhadap serbuan penyelundupan barang-barang impor ilegal dan pelanggaran hak kekayaan intelektual (HAKI) serta terus meningkatkan perlindungan terhadap industri di dalam negeri dengan meningkatkan pengawasan antar pulau dalam menghadapi isu keamanan global seperti terjadinya illegal trading narkoba dan transnasional organized crime.
“Untuk itu saya berharap identifikasi karakteristik dan potensi wilayah kerja Direktorat Jenderal Bea dan Cukai perlu terus dipahami dengan baik oleh seluruh pimpinan dan staf di wilayah dengan cara mengoptimalkan perumusan tugas fungsi sebagai trade facilitator, industrial assistance community protector dan revenue collector,” pungkas Menkeu. (kemenkeu)
Discussion about this post