🔊 Baca Artikel

KeuanganNegara.id-Presiden Joko Widodo (Jokowi) berjanji menciptakan iklim investasi yang menarik dalam lima tahun kepemimpinannya. Janji itu disampaikan Jokowi di hadapan para pemimpin perusahaan (CEO) Korea Selatan di Hotel Lotte, Busan.

Sebagai langkah nyata, Jokowi memamerkan upaya penyederhanaan aturan yang telah dilakukannya. Yaitu, pemangkasan sekitar 74 undang-undangan dalam waktu yang bersamaan. Harapannya, peraturan yang menghambat investasi bisa dihilangkan.

“Dan juga pemangkasan birokrasi yang semakin simpel, sehingga keputusan-keputusan yang diambil nanti akan semakin cepat. Ya itu (salah satunya) akan dipangkas eselon IV dan eselon III di birokrasi kami,” ujarnya.

Namun, Jokowi mengingatkan investasi yang masuk ke RI nanti juga harus menciptakan lapangan kerja. Dengan begitu, Indonesia tidak hanya menjadi pasar. “Pada saat yang sama, saya menekankan investasi juga harus menciptakan lapangan kerja, menjadikan Indonesia sebagai hub produksi,” jelasnya.

Jokowi, dalam kesempatan itu, juga mengutarakan rencana pemindahan ibu kota negara dari DKI Jakarta ke Kalimantan Timur. Ibu kota baru, ia melanjutkan dirancang menjadi sebuah kota yang pintar, hijau, aman, inklusif, dan kuat.

Mantan gubernur DKI Jakarta itu menyatakan Indonesia terbuka untuk melakukan kerja sama dalam rangka pemindahan ibu kota yang bakal terletak sebagian wilayah di Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara itu.

“Marilah sekali lagi saya mengajak untuk menguatkan kerja sama ekonomi kita, kerja sama perdagangan kita, kerja sama investasi kita, antara Indonesia dan Korea,” tutur Jokowi.

Jokowi pun meminta para pelaku usaha untuk tak segan menyampaikan kendala yang dihadapi kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia. Ia memberikan contoh soal pembebasan lahan Lotte di Cilegon, yang telah diselesaikan oleh Kepala BKPM.

“Kalau ada masalah-masalah yang lain, tolong sampaikan kepada Pak Bahlil,” katanya.

Turut mendampingi Jokowi dalam acara ini, yaitu Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi. (cnn)