KeuanganNegara.id– Kondisi global yang berubah sangat cepat menuntut aparatur sipil negara (ASN) di Indonesia merubah mind-set, attitude dan cara kerja yang adaptif dan responsif terhadap dinamika perubahan dimaksud. Misalnya dengan adanya model bisnis yang semakin beragam ditengah persaingan usaha yang sangat ketat, ASN dituntut tidak hanya memahami peraturan yang berlaku namun memiliki pemahaman atas konteks yang lebih luas dan cara merespon yang tepat. Ranking Indonesia di ease of doing business mengalami kenaikan saat ini namun masih kalah cepat dibandingkan beberapa negara lain yang lebih responsif dan menerapkan kebijakan dan tindakan yang lebih cepat dan tepat.

Oleh karena itu, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengingatkan agar para pimpinan dan jajaran pegawai di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) mampu menangkap aspirasi para pelaku usaha sehingga diharapkan iklim berusaha Indonesia menjadi semakin kondusif.

“Coba sekarang teman-teman di bea dan cukai pikirkan tentang penyederhaan regulasi. Saya juga akan menantang ini untuk Direktorat Jenderal Pajak. Saya ingin teman-teman di Direktorat Jendera Bea dan Cukai sekali-kali Anda untuk ganti sepatu (mencoba merasakan dan memahami kesulitan-kesulitan yang dihadapi para pengusaha di lapangan). (Pura-pura) Jadilah eksportir atau importir yang tidak punya koneksi” kata Menkeu di depan para pejabat DJBC pada acara rapat koordinasi (Rakor) DJBC dengan tema “Insan Cerdas dan Berintegritas” bertempat di Kantor Pusat DJBC, Jakarta.

Jika aparat DJBC tidak berupaya memahami kebutuhan dunia usaha dan melakukan perbaikan yang tepat maka birokrat akan cenderung tidak memiliki empathy dan hanya fokus pada peraturan yang berlaku. Mentalitas dan cara bekerja seperti ini akan menghambat perkembangan bisnis di Indonesia.

“Kalau Anda nda pernah ganti sepatu maka Anda nda akan pernah punya empathy. Jawaban (birokrat) akan selalu pasal, prosedur, aturan dan muka Anda ya muka besi aja (tanpa mau memahami kendala-kendala di lapangan). Which is not helping padahal value kita adalah pelayanan. Dan itu tidak terefleksikan” tambah Menkeu.

Namun demikian, memahami bisnis dan bersikap empathy bukan berarti harus kompromi terhadap integritas dan nilai-nilai profesionalisme. Para pejabat dan jajaran DJBC harus tetap waspada mengingat kebijakan kemudahan bisnis seringkali disalahgunakan oleh beberapa oknum yang nakal. Pihak DJBC harus mampu mengeliminir ekses negatif suatu kebijakan dengan menertibkan para oknum tersebut namun tidak mengusik para pelaku usaha yang jujur dan patuh terhadap ketentuan.

Selain dihadiri oleh Dirjen BC Heru Pambudi beserta para pimpinan DJBC baik dari kantor wilayah maupun pejabat di kantor pusat DJBC, rakor DJBC ini juga dihadiri oleh Wamenkeu Suahasil Nazara dan Inspektorat Jenderal Kemenkeu Sumiyati yang juga memberikan berbagai arahannya. (kemenkeu)