Dalam ABAC Dialogue, Presiden menegaskan pentingnya pembangunan ekonomi yang terbuka dan inklusif guna mengatasi masalah ketimpangan yang terjadi di sejumlah negara di dunia. Apalagi Indonesia dinilai telah berhasil menerapkan sistem pembangunan inklusif melalui sejumlah program perlindungan sosial di Tanah Air.

“Kita dinilai berhasil menyeimbangkan dan mengkombinasikan antara pertumbuhan dan equity. Misalnya melalui program Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Indonesia Sehat (KIS) yang dinilai mengkombinaksikan pertumbuhan dan distribusi, serta mengurangi ketimpangan,” ujar Wakil Menteri Luar Negeri A.M. Fachir usai mendampingi Presiden Jokowi dalam pertemuan APEC-ASEAN.

Di samping itu, dalam pertemuan APEC-ASEAN yang pertama kali digelar berkat inisiatif Viet Nam tersebut, Presiden Jokowi juga menyatakan pentingnya membangun sinergitas yang solid antar negara anggota APEC maupun ASEAN.

Indonesia sebagai pendiri kedua organisasi itu pun memiliki peran penting dalam mewujudkan sinergitas tersebut.

“Di satu sisi kita ikut berperan dalam membentuk ASEAN dan APEC, namun pada saat yang sama perkembangannya harus juga memberikan kontribusi kepada kita secara nasional,” ungkap A.M. Fachir.

Menurut Presiden Jokowi, sinergitas tersebut bisa diwujudkan dalam sejumlah kerja sama di berbagai bidang, mulai dari e-commerce, pengembangan sumber daya manusia, hingga Regional Cooperation in Asia Pasific (RCAP) dengan Free Trade Area of Asia Pacific (FTAAP).

“ABAC dan ASEAN juga dapat membantu APEC membentuk pasar domestik intrakawasan sehingga tidak bergantung pada kawasan lain,” tutur A.M. Fachir.

Menanggapi hal tersebut, sejumlah pemimpin negara pun memberikan apresiasi dan pandangan positif terhadap pesan yang disampaikan Presiden Jokowi dalam forum tersebut.

“Australia terutama dalam hal perdagangan karena ARCEP potensial maka akan segera digulirkan. Kalau Free Trade Area of Asia Pacific masih jauh,” ucap A.M. Fachir.