Jokowi: Ukuran Kinerja Penegak HAM dan Korupsi Harus Diubah

KeuanganNegara.id–  Presiden Joko Widodo menyatakan pentingnya perbaikan kinerja para penegak hukum dan HAM termasuk pemberantasan korupsi. Hal ini disampaikan Jokowi dalam pidato kenegaraan di Sidang Bersama DPD dan DPR RI, Jumat (16/8).

“Ukuran kinerja para penegak hukum dan HAM harus diubah termasuk kinerja pemberantasan korupsi. Penegakan hukum yang keras harus didukung. Penegakan HAM yang tegas harus diapresiasi,” ujar Jokowi.

Jokowi sebelumnya juga mendorong deregulasi atau penyederhanaan dan konsistensi regulasi di pemerintahan. Penyederhanaan ini dilakukan dengan inovasi di bidang teknologi yang berorientasi pada pelayanan.Menurut Jokowi, keberhasilan para penegak hukum bukan hanya diukur dari jumlah kasus yang diangkat maupun jumlah orang yang dipenjarakan. Namun juga dari potensi pelanggaran HAM dan kerugian negara yang bisa diselamatkan.

“Jadi harus juga diukur dari berapa potensi pelanggaran hukum dan pelanggaran HAM bisa dicegah, berapa potensi kerugian negara yang bisa diselamatkan. Ini perlu kita garis bawahi,” katanya.

“Oleh sebab itu manajemen tata kelola serta sistemlah yang harus dibangun,” imbuh Jokowi.

“Kita harus terus mencegah korupsi tanpa mengganggu keberanian berinovasi. Kita harus memanfaatkan teknologi yang membuat yang sulit menjadi mudah dan yang rumit
menjadi sederhana,” ucapnya.

Jokowi mengatakan reformasi perundang-undangan harus dilakukan secara besar-besaran. Dia lantas mengajak pemerintah, DPR, DPD, MPR, Pemda dan DPRD untuk melakukan langkah-langkah baru.

Disebutkan lagi oleh Jokowi bahwa Indonesia tidak boleh terjebak pada regulasi yang kaku, formalitas, ruwet, rumit yang basa basi yang justru menyibukkan yang meruwetkan masyarakat dan pelaku usaha.

“Ini harus kita hentikan. Kita tidak bisa membiarkan regulasi yang menjebak kita menakut-nakuti kita yang justru menghambat inovasi. Ini harus dibongkar sampai ke akar-akarnya,” ujar Jokowi.

Regulasi yang tidak sesuai dengan perkembangan zaman, menurut Jokowi harus dihapus. Regulasi yang tidak konsisten dan tumpang tindih antara satu dan lainnya harus diselaraskan, disederhanakan, dan dipangkas,” kata dia (cnn)