Keuangan Negara
  • Hot News
  • Internasional
  • Nasional
  • Daerah
  • BUMN & BUMD
  • Ekonomi
    • Bisnis
    • E-commerce
    • Finansial
  • Hukum
    • Daftar
    • Pemeriksaan
    • Pengadilan
  • Investasi
  • Dasar Pengetahuan
No Result
View All Result
  • Hot News
  • Internasional
  • Nasional
  • Daerah
  • BUMN & BUMD
  • Ekonomi
    • Bisnis
    • E-commerce
    • Finansial
  • Hukum
    • Daftar
    • Pemeriksaan
    • Pengadilan
  • Investasi
  • Dasar Pengetahuan
  • Login
  • Register
No Result
View All Result
Keuangan Negara
No Result
View All Result
Home Nasional

Jokowi Sindir Pejabat dan Dewan Sering Studi Banding

Keuangan Negara IndonesiabyKeuangan Negara Indonesia
2019-08-16
inNasional
Reading Time: 2 mins read
AA
0
Share on FacebookShare on TwitterShare on WhatsApp

Jokowi Sindir Pejabat dan Dewan Sering Studi Banding

KeuanganNegara.id– Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam pidato kenegaraandi Sidang Bersama DPD/DPR melempar kritik para elite yang hobi studi banding ke luar negeri. Jokowi menegaskan bahwa studi banding mestinya tak perlu banyak dilakukan karena era teknologi membuatnya tak lagi relevan.

“Info yang kita butuhkan bisa diperoleh darismartphone.Mau ke Amerika Serikat, di sini komplit ada semuanya, mau ke Rusia semua ada, Jerman ada semuanya,” kata Jokowi dalam pidato kenegaraan sambil memegang telepon seluler, Jumat (15/8).

Mulanya imbauan Jokowi hanya tertuju kepada jajaran eksekutif. Namun demikian, Jokowi juga mengalamatkan imbauan tersebut ke jajaran anggota legislatif yang hadir.

“Dan saya kira ini juga relevan untuk Bapak-Ibu anggota dewan,” kata Jokowi menambahkan.

Selain itu, Jokowi juga meminta semua jajaran mulai dari pemerintah, DPR, DPD, MPR, DPRD, hingga pemda untuk berani melakukan langkah baru. Ia meminta agar semua pihak tak terjebak pada regulasi kaku, formalitas dan rumit. Pidato Jokowi sempat mengundang tawa dan tepuk tangan di kalangan anggota dewan yang hadir. Jokowi pun sempat tersenyum usai mengucapkan sindiran itu.

Dalam pidatonya, Jokowi juga menyinggung terkait kinerja lembaga penegakan hukum dan HAM. Ia meminta lembaga hukum untuk tak terfokus pada jumlah kasus yang ditangani dan jumlah orang yang dipenjarakan.

“Harus juga diukur dari berapa potensi pelanggaran hukum dan pelanggaran HAM bisa dicegah, berapa potensi kerugian negara yang bisa diselamatkan. Ini perlu kita garis bawahi. Oleh sebab itu, manajemen tata kelola serta sistemlah yang harus dibangun,” ujar dia.

“Kita tidak bisa membiarkan regulasi yang menjebak kita menakut-nakuti kita yang justru menghambat inovasi. Ini harus dibongkar sampai ke akar-akarnya,” tutur Jokowi. (cnn)

Share this:

  • Click to share on Twitter (Opens in new window)
  • Click to share on Facebook (Opens in new window)
Previous Post

Bulog Isi 3 Juta Ton Beras di Gudang untuk Bantuan Pangan

Next Post

Jokowi: Ukuran Kinerja Penegak HAM dan Korupsi Harus Diubah

Keuangan Negara Indonesia

Keuangan Negara Indonesia

Keuangan Negara provides the latest economic, business, e-commerce, start-up, stock market, financial and all entrepeneur news from around Indonesia.

Next Post

Jokowi: Ukuran Kinerja Penegak HAM dan Korupsi Harus Diubah

Discussion about this post

Stay Connected

  • Trending
  • Comments
  • Latest

Gaji Terusan

2018-04-26

Siklus Anggaran

2018-04-26

Menu-menu pada Aplikasi OM-SPAN

2018-04-26

Laporan Operasional

2018-04-26

Kenapa Anda Baru Ribut Soal Utang Indonesia Sekarang? 42 Tahun Anda Kemana?

0

Jokowi Targetkan Kemudahan Berbisnis 40 Besar Dunia Tahun 2019

0

Presiden Jokowi: APBN-P 2017, Prioritaskan Program Yang Berdampak Langsung Bagi Masyarakat

0

Menkeu: Capai Target Sekaligus Jaga Iklim Bisnis

0

Kemenkeu Sebut Program Tapera Bisa Diikuti Peserta yang Punya Rumah

2021-06-30

Ramalan BI soal Tapering Off The Fed dan Siasat Mengantisipasinya

2021-06-30

OJK Pastikan Pinjol Legal Tidak Bisa Akses Kontak dan Galeri HP Debitur

2021-06-30

SKK Migas: Tujuh Proyek Hulu Migas Senilai Rp 21,12 Triliun Rampung

2021-06-30

Recent News

Kemenkeu Sebut Program Tapera Bisa Diikuti Peserta yang Punya Rumah

2021-06-30

Ramalan BI soal Tapering Off The Fed dan Siasat Mengantisipasinya

2021-06-30

OJK Pastikan Pinjol Legal Tidak Bisa Akses Kontak dan Galeri HP Debitur

2021-06-30

SKK Migas: Tujuh Proyek Hulu Migas Senilai Rp 21,12 Triliun Rampung

2021-06-30

Tentang Keuangan Negara

Keuangan Negara menyajikan berita terbaru keuangan negara, ekonomi, bisnis, e-commerce, start-up, finansial, dan entrepreneur yang bersumber dari berbagai situs dan narasumber resmi

Follow Us

Menjadi Penulis

Keuangan Negara membuka kesempatan kepada siapapun dengan latar belakang apapun untuk bergabung menjadi kontributor.

Bagi yang ingin bergabung menulis, kirimkan contoh artikelnya ke email [email protected]

Untuk informasi lebih lanjut, silahkan kunjungi halaman berikut ini.

Telusuri Berdasarkan Kategori

  • Artikel
  • Bisnis
  • BUMN & BUMD
  • Daerah
  • Daftar
  • Dasar Pengetahuan
  • E-commerce
  • Ekonomi
  • Finansial
  • Hot News
  • Hukum
  • Internasional
  • Investasi
  • Nasional
  • Pemeriksaan
  • Pengadilan
  • Tanya & Jawab
  • Tentang Kami
  • Menjadi Penulis
  • Pedoman Media Siber
  • Hubungi Kami
  • Advertising

© 2017 Keuangan Negara

No Result
View All Result
  • Hot News
  • Internasional
  • Nasional
  • Daerah
  • BUMN & BUMD
  • Ekonomi
    • Bisnis
    • E-commerce
    • Finansial
  • Hukum
    • Daftar
    • Pemeriksaan
    • Pengadilan
  • Investasi
  • Dasar Pengetahuan
  • Login
  • Sign Up

© 2017 Keuangan Negara

Welcome Back!

Sign In with Facebook
Sign In with Google
OR

Login to your account below

Forgotten Password? Sign Up

Create New Account!

Sign Up with Facebook
Sign Up with Google
OR

Fill the forms below to register

All fields are required. Log In

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In