KeuanganNegara.id- Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menilai revisi Undang-Undang (UU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tak akan mengganggu iklim investasi di dalam negeri. Kalangan pengusaha justru menganggap revisi tersebut memberikan kepastian di dalam negeri.

“Saya rasa dari kami dunia usaha dengan adanya kepastian menjadi lebih baik, yang penting buat kami sudah disahkan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan pastinya sudah mendapatkan masukan dari banyak pihak,” papar Ketua Umum Kadin Rosan Roeslani.

Menurutnya, pemerintah dan DPR tak mungkin membuat keputusan tanpa mempertimbangkan banyak hal. Terlebih, kedua pihak juga tentu telah berdiskusi dengan berbagai kalangan. Maka itu, ia yakin revisi UU KPK tak akan menghambat investasi ke depannya.

“Positif lah orang apa-apa jangan berpikiran negatif, semua sudah melalui pembahasan yang panjang. Insya Allah pertumbuhan ekonomi juga menjadi lebih berkembang,” katanya.

Diketahui, DPR baru saja mengesahkan revisi UU KP. Persetujuan diambil dalam Rapat Paripurna kesembilan tahun sidang 2019-2020.

Namun, revisi UU KPK ini sempat mendapatkan penolakan dari sejumlah kalangan, seperti pegiat antikorupsi dan KPK sendiri. Meski begitu, revisi UU KPK ini jalan terus.

Bahkan Presiden Joko Widodo sudah menyetujui sejumlah poin dalam revisi UU KPK tersebut, termasuk soal dewan pengawas dan SP3 yang sebelumnya dianggap sebagai salah satu upaya pelemahan KPK.

Kendati begitu, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mempersilahkan kepada masyarakat yang ingin menggugat hasil revisi UU KPK ke Mahkamah Konstitusi (MK). Lagi pula, DPR, katanya, sudah sering menghadiri gugatan masyarakat terhadap beragam produk legislasi yang telah dihasilkan.

“DPR sudah menghadiri gugatan itu, sudah ratusan kali. Saya saja sudah hadir berkali-kali, tidak ada masalah. (Gugatan ke MK) mekanisme dalam negara demokrasi,” pungkas Fahri. (cnn)