KeuanganNegara.id- Presiden Joko Widodo (Jokowi) bakal menggelar rapat terbatas terkait investasi sebanyak dua kali dalam sepekan sampai akhir masa pemerintahan Kabinet Kerja pada Oktober 2019.

Hal itu dilakukan untuk menggenjot realisasi investasi yang tak kunjung meningkat dalam beberapa waktu terakhir.

“Kami akan terus menerus, sehingga betul-betul kami dapatkan putusan-putusan yang konkret, sehingga perbaikan ekosistem investasi betul-betul kami peroleh,” ujar Jokowi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (11/9).

Kepala Negara ingin masing-masing kementerian/lembaga (K/L) memeriksa realisasi dari komitmen investasi yang sudah diberikan oleh perusahaan-perusahaan multinasional di Indonesia. Bila masing-masing perusahaan memiliki kendala dalam merealisasikan investasinya, maka Jokowi ingin para menteri bisa segera membantu mereka.

“Segera lakukan bottlenecking, kita (pemerintah) harus buka sumbatan apa yang menyebabkan itu tidak terealisasi. Ini yang gede-gede banyak, yang sedang-sedang lebih banyak, saya minta di-checksatu per satu,” tekannya.

Mantan gubernur DKI Jakarta itu juga meminta para jajaran menteri untuk terus menyederhanakan berbagai perizinan yang masih berbelit, baik di pusat maupun daerah. Tak ketinggalan, juga melakukan promosi dan memberi insentif yang sekiranya bisa menarik minat investor untuk mengalirkan modalnya ke Tanah Air.

Bahkan, Jokowi meminta agar insentif yang diberikan bisa lebih menarik ketimbang negara lain, baik di sektor perpajakan, ketenagakerjaan, pertanahan, hingga keamanan. Permintaan ini berkaca pada kegagalan Indonesia menarik minat 33 perusahaan yang hengkang dari China beberapa bulan terakhir akibat tingginya tensi perang dagang dengan Amerika Serikat.

“Karena negara-negara pesaing kita (Indonesia) kompetitor kita berlomba-lomba, berbenah dengan tawaran yang lebih menarik,” tuturnya. Tak hanya itu, mantan wali kota Solo juga mengevaluasi berbagai kebijakan percepatan investasi yang sudah dilakukan oleh para jajaran menteri. Ia mengakui sudah ada beberapa perbaikan dari kebijakan-kebijakan tersebut.

Misalnya, peringkat kemudahan berusaha (Ease of Doing Business/EoDB) Indonesia berhasil meningkat. Lalu, pemerintah pusat sudah memiliki sistem perizinan terpadu dalam jaringan (Online Single Submission/OSS).

“Tapi faktanya, itu belum cukup, tidak cukup. Saya kira kita (Indonesia) harus bisa lebih cepat lagi,” tekannya.
Lebih lanjut, Jokowi turut mengingatkan para jajaran menteri terkait pentingnya pertumbuhan positif investasi sebagai penopang perekonomian Indonesia ke depan. Apalagi, kondisi ekonomi global masih penuh ketidakpastian bahkan terus melambat.

Oleh karena itu, menurutnya, Indonesia harus mampu mencari sumber pertumbuhan sendiri, sehingga tak bergantung pada kondisi ekonomi global. “Reformasi adalah kunci. Kuncinya ada di sini (investasi),” pungkasnya.